Dasar Hukum

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SKPT

1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017  Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

2.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

3.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 73/KEPMEN-KP/2016  Tentang Pengelola Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

5.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang  Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil  dan Kawasan Perbatasan

6.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2017 Tentang  Revisi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil  dan Kawasan Perbatasan