Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
FGD Kerjasama Pelaku Jasa Logistik

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan selaku penanggungjawab SKPT Natuna, telah mengikuti FGD Kerjasama Pelaku Jasa Logistik yang diselenggarakan oleh Direktorat Logistik, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP pada tangggal 27 Desember 2018 bertempat di Morrissey Hotel Residence Jakarta.

 

FGD dilaksanakan dalam rangka penguatan logistik hasil perikanan untuk mendukung distribusi hasil perikanan dari wilayah SKPT ke pasar konsumen. FGD fokus membahas penguatan logistik untuk 4 SKPT yaitu : Mimika, Merauke, Talaud dan Natuna. 
Peserta FGD hadir dari unsur perwakilan Sekretariat Jenderal KKP dan 12 PIC SKPT KKP, Kemenko. Maritim, Kementerian Perhubungan, BUMN dan pelaku jasa logistik seperti PELINDO IV, PT. PELNI, PT. Rahayu Perdana Trans, PT. SPIL dan Multi terminal Indonesia (MTI).

 

FGD diawali dengan pemaparan pembangunan dan kondisi logistik dan distribusi hasil perikanan untuk masing-masing lokasi SKPT di Mimika, Merauke, Talaud dan Natuna. Sejumlah isu didiskusikan terkait ketersediaan muatan kapal di lokasi SKPT (produksi dan estimasi jumlah muatan balik), dukungan infratruktur pelabuhan niaga untuk mendukung distribusi logistik dan isu ketersediaan layanan jasa logistik baik tol laut, kargo swasta, biaya angkut, serta kondisi permasalahan yang dihadapi dan harapan-harapn yang ingin diraih untuk memperbaiki distribusi logistik hasil perikanan.

 

Dari ke-4 lokasi SKPT, kegiatan logistik Mimika dan Merauke relatif berjalan baik dengan telah tersedianya kapal angkut yang dilengkapi container dari sejumlah penyedia jasa logistik dan juga infratruktur pelabuhan niaga yang mendukung. Untuk SKPT Natuna, logistik dan dan distribusi hasil perikanan saat ini masih mengandalkan penggunaan jasa angkut melalui Tol Laut, armada kapal PELNI dan terkadang untuk pemasaran ikan ke luar Natuna menyewa kapal angkut untuk tujuan pengiriman ikan ke Jakrta, Tanjungpinang, Batam dan Pontianak. Sejumlah kendala masih dihadapi, utamanya terkait waktu jadwal pelayaran yang tidak pasti, minimnya sarana-prasarana pendukung baik di atas kapal angkut berupa reefer container, maupun kelengkapan di pelabuhan niaga seperti tidak tersedianya crane serta beban biaya jasa angkut yang masih relatif tinggi.

 

Pada akhir FGD, peserta dari BUMN dan Swasta Penyedia Jasa Logistik menyatakan komitmen akan mendukung pemenuhan distribusi logistik ikan untuk kawasan SKPT dan menyarankan diskusi-diskusi lebih lanjut yang lebih teknis dapat terus difasilitasi oleh KKP dan bertahap bisa bekerjasama mengatasi kendala-kendala masalah distribusi logistik ikan di kawasan SKPT KKP.

Admin SKPT   27 Desember 2018   Dilihat : 928



Artikel Terkait: