Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Menteri Susi Resmikan 6 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia

JAKARTA (10/10) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan Cold Storage 1.000 ton yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (10/10). Tak hanya cold storage 1.000 ton, terhubung melalui video conference ke berbagai daerah lainnya, Menteri Susi juga meresmikan secara serentak 15 pembangunan prioritas kelautan dan perikanan lainnya dengan menandatangani prasasti digital.

Selain Cold Storage 1.000 ton, pembangunan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Susi menjelaskan bahwa pembangunan SKPT merupakan salah satu implementasi Nawacita ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal ini juga sesuai dengan semangat mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

“Pulau terdepan kita yang letaknya terluar atau di perbatasan, kehidupannya, kesejahteraannya sangat penting diperhatikan untuk strategi keamanan dan perdamaian Indonesia terutama regional. Kalau sampai ada pulau terdepan kita yang memilukan, menyedihkan, pertama, image Indonesia menjadi tidak bagus. Kedua, rawan nanti disusupi hal-hal yang tidak baik dari luar, misalnya sebagai tempat penyelundupan,” tutur Menteri Susi.

Ia menambahkan, pembangunan SKPT ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal, dan juga menjaga ketahanan pangan. Selain itu, SKPT juga akan mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengatur tata niaga dan mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan baik.

“Saya ingin membangun pulau terdepan ini bukan sebagai basis illegal fishing atau ilegal komoditi ekonomi dan lain sebagainya. Pulau terdepan kita harus menjadi sentra kegiatan ekonomi dan pertahanan negeri kita,” tegasnya.

“Kita punya 111 pulau terluar. Minimal 50-nya bisa menjadi sentra ekonomi Kelautan dan Perikanan. (Jika tercapai) itu luar biasa. Apalagi misalnya 20-nya bisa jadi sentra kelautan yang besar yang bisa menghasilkan devisa triliunan,” lanjutnya.

Harapan ini bukan tak terukur. Perkembangan yang menggembirakan telah terlihat di lokasi-lokasi SKPT yang telah berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Sebut saja SKPT Natuna. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu, Menteri Susi mengetahui fakta bahwa di SKPT Natuna, untuk produk gurita saja, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) telah membeli hingga Rp5 miliar per bulannya. Jumlah tersebut belum termasuk nilai jual gurita yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Belum lagi komoditas perikanan lainnya seperti kakap, tongkol, layang, dan lainnya.

Begitu pula di SKPT Sebatik yang baru diresmikan. Pada periode Januari hingga awal Oktober 2019, ekspor perikanannya sudah mencapai Rp1,5 triliun rupiah. Adapun SKPT Merauke yang telah bisa mengekspor hingga 15.000 ton produk perikanan.

“Jika 15.000 ton dikali dengan USD1 per kg, berarti sudah USD15 juta. Nilai yang fantastis dan luar biasa,” cetusnya.

Ia berpendapat, keberadaan SKPT ini dapat menjadi tempat bisnis komoditi perikanan yang memberikan masukan devisa bagi negara. Namun, Indonesia masih memiliki PR untuk membuka akses langsung ekspor dari sentra-sentra perikanan tersebut ke negara tujuan ekspor. “Jangan sampai kontainer dari Natuna harus bawa ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Jepang. Padahal Natuna - Jepang lebih dekat,” imbuhnya.

Dari beberapa lokasi SKPT yang baru diresmikan, terdapat beberapa yang belum dapat melakukan ekspor. Untuk itu, Menteri Susi mendorong agar pemerintah daerah segera menjalin kerja sama dan MoU guna mendorong geliat usaha perikanan untuk memanfaatkan potensi yang besar di daerah. Seperti yang terjadi di SKPT Mimika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang turut hadir dalam kegiatan peresmian di Jakarta mengatakan, Kabupaten Mimika memiliki potensinya luar biasa. Sejak dibangunnya SKPT, kegiatan perikanan pun berkembang maju karena telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti TPI, cold storage, ice flake machine, dan sebagainya. Akan tetapi, SKPT Mimika belum dapat melakukan ekspor karena belum dilakukan kerja sama.

Menurutnya, keberadaan SKPT Mimika sudah menambah jumlah kapal yang beroperasi. Hingga 2019 tercatat 648 kapal telah mendarat di SKPT Mimika. Namun produksi perikanan yang dihasilkan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

“Melihat laporan dari daerah lain (melalui teleconference), kami jadi bersemangat. Kami juga ingin seperti daerah-daerah lain tersebut karena fasilitas kami sudah punya dan lebih dari 600 kapal sudah beroperasi. Kami akan melakukan upaya-upaya pengembangan supaya PAD kita dapat meningkat,” tekadnya.

 

 

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Admin SKPT   10 Oktober 2019   Dilihat : 3614



Artikel Terkait: