Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SKPT Talaud
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Kantor Staf Presiden Menjadikan Talaud Sebagai Percontohan Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan

Kontributor: Prita Dwi Wahyuni

Manado, 9 April 2021. Bertempat di Ruang Rapat Hotel Novotel Manado telah dilaksanakan pertemuan Koordinasi Teknis Pengembangan Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Talaud akan dijadikan salah satu percontohan dalam program tersebut dengan didukung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud sebagai pusat bisnis pengembangan perekonomian kelautan dan perikanan di Talaud.

Pertemuan dihadiri oleh sekitar 45 orang yaitu Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Bupati Talaud, Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Talaud, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Kepala Dinas Pertambnangan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bapelitbang Talaud, Kepala Kantor Bea Cukai Manado, Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut, Kepala KSOP Bitung, Kabid PRL Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara, Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar Direktorat Kemendagri, Kabid Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Koordinator Pengawasan Pengendalian Karantina Pertanian Manado Koordinator Bangunan dan Instalasi Laut KKP, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ditjen PDSPKP KKP, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPUR, General Manager PT. PLN (Persero), General Manager Garuda Indonesia, Kepala Cabang Bitung PT. PELNI, UP Pemasaran PT. PELNI, Direktur Utama PT. Pelindo IV (Persero), PT. Pertamina, Pemimpin Divisi Bank Sulut, dan KM Gloria 28.

Kantor Staf Presiden (KSP) rencananya akan menjadikan Talaud sebagai salah satu percontohan kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan dengan SKPT Talaud sebagai pusat dari pengembangan kelautan dan perikanan dimana produksi perikanan tangkap yang akan diekspor langsung dari Talaud menjadi isu utama untuk diangkat dan keberadaan SKPT Talaud sangat mendukung pengembangan ekonomi perbatasan Talaud. KSP akan melakukan upaya-upaya pengelolaan pengendalian isu strategis dan pembangunan ekonomi melalui 3 kluster yaitu Kluster Kelembagaaan, Kluster Ekonomi, dan Kluster Logistik. Ketiga kluster ini akan menjadi cikal bakal kerja kedepan, dirumuskan siapa berbuat apa, timeline, serta key person dari isu yang ada di SKPT Talaud yang akan dikembangkan menjadi kawasan Pembangunan Ekonomi Perbatasan.

Seperti diketahui bawah Kabupaten Kepulauan Talaud selama ini masih belum dapat menikmati dampak secara ekonomis bagi masyarakat khususnya di bagian utara Talaud. Selain dibatasi oleh regulasi bilateral dengan Philipina yang mengatur lintas batas hanya bisa membawa barang atau uang sebesar 250-700 $ jika ke Philipina juga belum adanya penjualan ikan hasil tangkapan nelayan Talaud secara lansung ke Philipina atau negara lainnya secara legal. Sebagai contoh, berdasarkan data dari karantina ikan tercatat hasil tangkapan tuna Talaud merupakan terbesar di Indonesia. Namun, dari tangkapan ini tidak ada satupun dijual di Talaud. Semua dijual di Bitung, Bali dan Surabaya. Jika membaca peta harga, hari ini int Fist Port membeli ikan tuna dari Philipina dengan 125 ribu rupiah per kg sedangkan di Bitung dengan harga 45 ribu per kg. Sementara Jarak Talaud ke Philiphina lebih dekat dibandingkan jarak dari Talaud ke Bitung, sehingga dari segi jarak maka peluang menjual ikan secara ekspor dapat dimungkinkan.

Bupati Talaud mengusulkan kepada pihak pemerintah pusat agar bisa dibuka pintu kawasan ekonomi khusus ke daerah Talaud secara langsung, karena selama ini sudah ada tiga eksportir ikan tapi semua harus melalui Pelabuhan Bitung. Pemda Talaud sudah berusaha membuka jalur perdagangan bebas dengan meminta fasilitas perdagangan lintas batas yang dapat diinisiasi oleh pihak swasta. Pemda Talaud telah melakukan inisiasi beberapa langkah-langkah kerjasama dengan berbagai instansi termasuk menjadikan Gemeh sebagai salah satu lokasi Kawasan Ekonomi Khusus. Masyarakat telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 600 Ha dengan cakupan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut mulai dari Miangas, Kecamatan Nanusa dan Kecamatan Gemeh. Kawasan ini nantinya merupakan Kawasan Pelabuhan terintegarsi dengan total luasan Kawasan KEK sejumlah 80 Ha.

Selain itu, langkah lainnya yaitu Pemda Talaud bekerjasama dengan PT. Pertamina akan membangun 1 depot pertamina dengan kapasitas 8000-9000 kl, berkoordinasi dengan Kimia Farma untuk menyediakan obat-obatan, mendapatkan dana sebesar 12 M untuk pembangunan awal dermaga, mendapatkan persetujuan pembangunan perumahan pemukiman yang ditujukan bagi para pelintas batas, telah menyiakan lahan seluas 30 Ha yang ditawarkan ke investor swasta untuk pembangunan lapangan golf, mendapatkan persetujuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Tenaga Kerja, pengembangan dan penambahan alat sarana prasarana untuk RS di Gemeh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menyusun RPJMD yang didalamnya telah memuat terkait strategi pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi Talaud. Peristiahan yang digunakan bukan KEK melainkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan. Untuk pembangunan kawasan ekonomi perbatasan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan perbatasan, optimalisasi tol laut dan transportasi laut, penyiapan regulasi dan kelembagaan, maupun rencana investasi dengan didukung oleh kebijakan politik untuk mengembangkan kawasan perbatasan.

Untuk mewujudkan Talaud sebagai kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan maka diperlukan dukungan dari semua pihak, salah satunya adalah dengan menempatkan pejabat dari KKP dan Kementerian Perdagangan yang dapat memberikan solusi dengan menerbitkan surat asal barang untuk ikan yang akan diekspor langsung dari Talaud. PT. PLN (persero) juga akan membangun perkuatan jaringan dan peningkatan layanan listrik dengan menambah tiga mesin, dan penambahan PLTS. PT. Pelni melalui tol laut juga telah melayani kegiatan pengiriman barang baik sembako maupun ikan dari dan ke Talaud. Kementerian Perdagangan telah memiliki program gerai marine dalam rangka memanfaatkan tol laut. Diharapkan kedepan, ekspor ikan langsung dari Talaud dapat terealisasi guna mewujudkan Talaud menjadi kawasan pengembangan ekonomi perbatasan.

Admin Talaud   12 April 2021   Dilihat : 2205



Artikel Terkait: