Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SKPT Natuna
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Melalui SKPT Natuna, Pemerintah Komitmen Perkuat Perekonomian dan Kedaulatan di Wilayah Perbatasan

Natuna (8/1) – Dihadiri ribuan nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat pesisir lainnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkesempatan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang dipusatkan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa. Presiden didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP Slamet Soebjakto, serta pejabat terkait lainnya.

 

Dalam sambutannya Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Salah satu wujudnya, pembangunan infrastuktur digalakkan saat ini, tidak hanya infrastuktur darat seperti jalan dan jembatan, tetapi juga infrastuktur yang melayani aktivitas kelautan seperti pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, dan juga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT Natuna menjadi bagian dari pengembangan SKPT di berbagai daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia, yang memiliki berbagai berbagai fungsi, dari mulai ekonomi-sosial hingga fugsi kedaulatan negara.

 

 

“Pembangunan di pulau terluar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyakat di garda terdepan negara yaitu perbatasan, sehingga sekaligus menunjukkan eksistensi kedaulatan NKRI,” ujar Presiden.

 

“Kedaulatan NKRI adalah hal yang mutlak untuk kita jaga bersama, tidak boleh ada negara lain dengan semena-mena mengklaim wilayah perbatasan kita. Kalau tidak ada pembangunan, tidak akan ada aktivitas di sini, maka negara lain akan punya peluang untuk masuk dan mencuri sumber daya alam kita. Untuk itu, kita bangun terus wilayah-wilayah terluar dan perbatasan kita, termasuk wilayan Natuna yang indah ini,” tegas Presiden.

 

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa dulu di Selat Lampa tidak ada apa-apa, sedangkan saat ini sudah terbangun fasilitas yang cukup memadai. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan kontribusi pelaku usaha maupun nelayan untuk menggarap dan memanfaatkan sektor kelautan dan perikanan di perairan Natuna ini.

 

“Sumber daya ikan perairan Laut Natuna dan Laut Natuna Utara ini cukup melimpah. Hal itulah yang menjadi incaran nelayan asing untuk menjarah ikan-ikan kita. Nelayan kita harus memanfaatkan kelimpahan sumber daya ikan ini. KKP harus bisa mendorong nelayan-nelayan baik di Natuna maupun di wilayah Indoensia lainnya untuk memanfaatkan potensi perikanan yang besar ini,” ujar Presiden Jokowi.

 

“Saya juga perintahkan jajaran TNI untuk solid dan senantiasa siap menjaga kedaulatan laut kita dari siapapun. TNI juga harus siap menjaga keamanan dan keselamatan rekan-rekan nelayan yang sedang melaksanakan usaha penangkapan ikan di wilayah laut kita,” tegas Presiden.

 

Presiden juga berharap sektor kelautan dan perikanan dalam periode 2020-2024 akan semakin melesat, memiliki pertumbuhan yang tinggi, seiring dengan potensinya yang luar biasa. Untuk itu, kerja sama seluruh stakeholers mutlak diperlukan, baik itu nelayan, pelaku usaha, pemerintah pusat dan darah, akademisi, dan lain-lain.

 

Ia berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar komunikasi dan kolaborasi terus dibangun agar transformasi ekonomi kelautan dan perikanan bisa diakselerasikan secara berkelanjutan. Demikian pula, potensi perikanan, termasuk perikanan budidaya yang juga memiliki potensi besar, harus terus dioptimalkan. “Sebagian besar wilayah negara kita adalah perairan, baik di darat maupun di laut, itu yang harus kita jaga dan optimalkan bersama,” tandas Presiden.

 

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan SKPT Natuna dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang telah digulirkan selama 2015-2019 mencapai sekitar Rp 214,86 miliar. Pembangunan dilaksanakan untuk penyediaan sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa meliputi, fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

 

Fasilitas dimaksud antara lain: penyiapan lahan seluas 5,8 Ha, dermaga 8x120 meter untuk kapal 30 GT (kapasitas 15 kapal), integrated cold storage (ICS) kapasitas 200 ton, instalasi air bersih (SWRO) kapasitas 250 ton, tempat pemasaran Ikan, tempat perbaikan jaring, gedung kantor administrasi, kios perbekalan, mesjid/rumah ibadah, mess operator, dll.

 

“Selain itu, anggaran juga dikucurkan untuk pelaksanaan bantuan berupa kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk sejumlah koperasi nelayan di Kabupaten Natuna,  bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal, bantuan premi asuransi nelayan, dan lainnya serta kegiatan bimbingan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penguatan kelembagaan nelayan Natuna,” ujar Menteri Edhy.

 

Pembangunan SKPT Natuna juga didukung sinergi dari kementerian dan lembaga terkait seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

 

“Untuk mendukung operasional pendaratan ikan, PT. Pelni juga telah mengoperasikan Tol Laut yang secara terus-menerus mengangkut ikan di pelabuhan perikanan ini. Jadi kendala transportasi sudah bisa teratasi minimal dengan operasionalnya tol laut ini. Ke depan kalau nelayan di sini semakin ramai, tentu frekuensi tol laut kami usulkan untuk ditambah,” ujar Edhy.

 

“Dalam hal layanan administrasi bagi nelayan dan pelaku usaha, SKPT Natuna menyediakan fasilitasi layanan secara terpadu untuk penerbitan persetujuan berlayar, laik operasi kapal, karantina ikan dan lainnya, termasuk fasilitasi pemasaran ikan di Tempat Pemasaran Ikan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa,” tambahnya.

 

Menteri Edhy menjelaskan bahwa SKPT Natuna dihadirkan sebagai pusat kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Luas WPPNRI 711 sekitar 534.782 Km2. Berdasarkan hasil assessment tahun 2018 potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 dipekirakan sekitar 961.145 ton.

 

“Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dari pembangunan SKPT di Kabupaten Natuna. Pertama, SKPT diharapkan bisa menumbuhkan sistem bisnis kelautan dan perikanan terpadu dan terintegrasi di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kedua, keberadaan SKPT diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mendukung konsumsi ikan untuk ketahanan pangan nasional, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, yang juga tak kalah penting, kehadiran SKPT turut menunjukkan eksistensi NKRI dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di perbatasan dan pulau-pulau terluar,” paparnya.

 

Simultan dengan pekerjaan pembangunan SKPT Natuna, kegiatan ekonomi perikanan di lokasi mulai dijalankan sejak Juni 2017. Total produksi ikan hasil tangkapan nelayan Natuna yang didaratkan di lokasi Selat Lampa pada tahun 2018 mencapai 1.025,31 ton dengan nilai mencapai Rp 26,51 milyar.

 

Untuk keseluruhan produksi di WPP 711, pada tahun 2018 tercatat sebesar 716.481 ton dengan jumlah armada perikanan sebanyak 67.210 unit kapal dengan berbagai ukuran. “Dengan demikian, produksi yang didaratkan di SKPT Natuna sendiri memang masih terbilang kecil, dan ini akan kami genjot bekerja sama dengan seluruh stakeholders, termasuk nelayan, para pelaku usaha, BUMN, dan pemerintah daerah. Kapal-kapal ikan izin pusat, provinsi dan kapal nelayan Natuna yang beroperasi di perairan WPP 711, kami dorong untuk mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi SKPT Natuna,” ujar Edhy.

 

Di samping itu, tambah Edhy, untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber daya ikan yang ada, KKP bekerja sama dengan nelayan Natuna dan nelayan di wilayah RI lainnya akan mendorong 300-500 kapal ukuran >30 GT untuk dapat mengakses ZEE Natuna. “Dengan demikian, keseluruhan produksi di WPP 711 sendiri kami harapkan dapat terus melesat sesuai dengan daya dukung dan potensi sumber daya ikannya,” tegasnya.

 

“Pembangunan SKPT Natuna juga akan terus dilanjutkan. KKP akan melengkapi sarana prasarana yang ada di PP Selat Lampa. KKP juga akan membangun Pasar Ikan di Ranai yang tentunya saat ini kehadirannya sangat dinantikan masyarakat Kabupaten Natuna,” tambah Edhy.

 

Pembangunan kelautan dan perikanan

 

Menteri Edhy juga mengutip ulang apa yang disampaikan Presiden RI pada pidato pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, bahwa setidaknya terdapat lima hal prioritas yang akan dilaksanakan pada periode 2 pemerintahan tahun 2020 – 2024, yaitu: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

 

“Dalam kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan, lima arahan Bapak Presiden menjadi landasan kokoh dalam mengambil kebijakan lima tahun mendatang. Seluruh aspek dari SDM kelautan dan perikanan terus kami benahi, infrastruktur kelautan dan perikanan terus dibangun dan dikembangkan termasuk di wilayah terluar dan perbatasan, regulasi diperbaiki, birokrasi yang panjang kami potong dan disederhanakan, yang semuanya kami harapkan berujung pada transformasi ekonomi kelautan dan perikanan yang semakin maju,” tuturnya.

 

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan yang adil dan berkualitas dapat terus kita percepat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kita,” tambah Edhy.  

 

“Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan birokrasi, pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu KKP telah meluncurkan SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat). Melalui sistem ini, kami mencoba melakukan terobosan luar biasa dalam hal perizinan perikanan, di mana saat ini pengurusan perizinan perikanan melalui SILAT hanya membutuhkan waktu 1 (satu) jam saja dari mulai dokumen permohonan disampaikan sampai dengan dokumen izin diterbitkan. Di samping itu, perizinan perikanan saat ini sudah full online dan elektronik, sehingga nelayan dan para pelaku usaha cukup mengakses website dan mengusulkan permohonan perizinan dari tempatnya masing-masing,” tutur Edhy.

 

Edhy juga mejelaskan bahwa secara langsung Presiden RI juga berpesan kepada dirinya untuk melakukan setidaknya 2 (dua) hal, yaitu menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang kelautan dan perikanan, khususnya para nelayan, dan mengoptimalkan perikanan, termasuk perikanan budidaya di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan arahan tersebut, KKP, tegas Edhy, akan senantiasa memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholders, termasuk di dalamnya melibatkan para ahli sehingga memiliki basis akademis dan ilmiah yang kuat.

 

“Beberapa bulan ini sejak kami dilantik oleh Bapak Presiden, kami telah berkeliling ke berbagai pelabuhan perikanan maupun sentra-sentra nelayan, pembudidaya ikan/tambak, unit pengolahan ikan, dll. Tentu tujuannya yakni untuk melihat langsung dan mendengar masukan dan keluhan dari stakeholders dan nelayan yang terlibat langsung di dunia kelautan dan perikanan sebagai bahan bagi kami untuk menemukan solusi-solusi yang melegakan semua pihak serta memperhatikan seluruh aspek kelautan dan perikanan, baik aspek keberlajutan ekologi, biologi, hingga ekonomi dan sosial,” ujarnya.

 

Menurut Edhy, KKP akan senantiasa melangkah dengan hati-hati untuk merumuskan kebijakan yang semakin menjamin sektor kelautan dan perikanan bisa dibangun dengan akseleratif, efektif dan efisien, mampu mensejahterakan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, serta tetap menjamin keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.

 

“Kami yakin bahwa ke depan, sektor kelautan dan perikanan akan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara lebih signifikan, meningkatkan serapan tenaga kerja, dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Admin Natuna   08 Januari 2020   Dilihat : 4607



Artikel Terkait: