Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SKPT Morotai
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Ekspor Tuna dari Indonesia, Amerika Serikat Tekankan Perikanan Berkelanjutan

Dikutip dari Laman www.mongabay.co.id

oleh Mahmud Ichi [Morotai] di 17 April 2019

 

Pasar ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat, tinggi. Maluku Utara, salahsatu pemasok tuna ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Meskipun begitu, tak mudah masuk pasar Amerika Serikat, mereka menuntut perikanan berkelanjutan dan keterlacakan ikan dari asal sampai ke pasar.

 

Erin E. McKee,  Direktur Misi USAIDIndonesia, saat mendampingi Dubes Amerika Joseph Donovan Jr di Morotai (2/4/19), mengatakan, Amerika Serikat,  pasar terbesar tuna Indonesia.

Data 2016, misal, Indonesia mengekspor tuna  ke Amerika Serikat 1,2 juta  metric ton. Pada 2017,  Amerika Serikat   membeli tuna dari Indonesia US$1 miliar. 

Dengan keperluan besar tuna dari Indonesia, kata McKee,  penting Amerika Serikat, bermitra dengan Indonesia.Dia pun menekankan, penangkapan ikan di Indonesia berkelanjutan, produktif danmampu memberikan manfaat bagi masa kini dan akan datang.

 

Salah satu titik produksi tuna di Indonesia, Maluku Utara.   Data Dinas Perikanan Maluku Utara,  tuna tak hanya kirim ke Amerika Serikat juga ke beberapa negara lain di Asia. 

Sepanjang  2018, tuna Malut dikirim ke Vietnam, Korea Selatan dan  Jepang,  sampai 165,656 ton, melalui pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate, Daruba Morotai, Tobelo Halmahera Utara, serta Bandara Baabullah Ternate. Ekspor tuna Malut, hasilkan devisa Rp45,5 miliar.

 

Tuna itu kebanyakan dari Morotai yang dikirimkan PT Harta Samudra, salahsatu perusahaan pengolahan tuna yang menempati Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Morotai. Ekspor perdana tuna  September 2018, misal, ada sembilan kontainer atau 108 ton dengan tujuan Vietnam. Di Vietnam, diolah jadi bahan jadi dan dikirim ke Amerika Serikat. Selain ke Vietnam, ekspor tuna Morotai juga  kirim ke Surabaya.

Surabaya, tempat singgah untuk pemrosesan, lalu kirim ke Amerika Serikat.  “Tuna asal Morotai kirim ke Surabaya maupun Vietnam. Dari sini  tetap ke Amerika serikat,”  kata Made Malih,  Plan Manager  PT Harta Samudra.

Joseph R Donovan Jr, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, mengatakan, Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap kelestarian produksi tuna karena sebagian besar produksi ikan Indonesia ini masuk Amerika.

 

“Indonesia, produsen tuna terbesar dunia. Amerika, pengimpor tuna dari Indonesia. Karena itu, harus tetap dijaga produksi agar lestari,” katanya, usai mengunjungi tempat pengolahan tuna milik PT Harta Saumdra di Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SKPT) Daeo Majiko, Pulau Morotai, Maluku Utara.

Soal perlindungan keragaman hayati, katanya, semua pihak harus ambil peran. Usai melihat dari dekat proses pengolahan tuna PT Harta Samudra di SKPT Morotai itu, Donovan bilang, kunjungan ini sangat penting untuk melihat proses penanganan ikan yang akan masuk ke negaranya.

Saat ini, Pemerintah Amerika Serikat melalui   USAID-SEA, mendukung agenda Indonesia dengan membantu melestarikan dan mengelola ekosistem laut.

 

USAID-SEA , merupakan inisiatif maritim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Lembaga ini membantu Indonesia dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, baik dengan sektor swasta, lembaga sipil dan pemerintah Indonesia.

Tujuan kerjasama, katanya, untuk mempromosikan cara penangkapan ikan lebih berkelanjutan, antara lain membangun sistem keterlacakan perikanan.

Dari hubungan kerjasama ini, Indonesia lebih bisa siap dan efektif mengatasi penangkapan ikan ilegal. Tidak itu saja, Indonesia mampu menghentikan praktik penangkapan ikan destruktif.

Sebenarnya, kata Donovan, melalui kemitraan-kemitraan penting itu, akan memperkuat ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat lokal dan produktivitas penangkapan ikan yang memberi manfaat bagi kedua negara.

 

Syarat ketat masuk  Amerika Serikat

Dalam menerima tuna dari Indonesia, Amerika Serikat, sangat selektif terutama soal kualitas dan penangkapan berkelanjutan termasuk kerlacakan sumberikan. Guna mendukung  syarat itu, saat ini USAID-SEA melalui mitra kerja Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI),  mendampingi nelayan tuna Malut terutama di Pulau Morotai.

Mereka mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan  kualitas dan keterlacakan ikan yang ditangkap. Cara ini guna menjamin permintaan pangan laut berkelanjutan.  “Tuna ekspor ke Amerika Serikat,  membutuhkan banyak syarat. Baik kualitas maupun  sustainability-nya.  Bicarasoal food safety jadi hal  mutlak, bahkan memerlukan keterlacakan ikan,” kata Stephani Mangunsong,   Supply Chain Manager MDPI. 

 

Soal melacak dari mana ikan berasal, katanya, bukan perkara mudah karena sebagian besar ikan memiliki pergerakan sangat tinggi. Sistem keterlacakan pada produk ikan itu berguna memastikan kualitas dan keamanan pangan bahari.   

Keterlacakan, katanya, satu cara memastikan ikan tak berasal dari daerah ilegal. Asal ikan, katanya, jadi terlacak.  Di Eropa dan Amerika  Serikat,  katanya, keterlacakan ikan harus jelas.

Dia bilang, keterlacakan ikan di Morotai, sudah berjalan. Sejak ada seafood monitoring programme pada2017,  Amerika Serikat,  makin kencang memastikan asal ikan  termasuk siapa yang menangkap.

Ikan dari Harta Samudra,  misal,dipastikan  berasal   darinelayan kecil di Morotai.    “Semuainformasi ini sangat dibutuhkan ketika tuna dikirim ke Amerika Serikat,” katanya.

Ikan-ikan ini, memerlukan dokumen awal seperti captain statement atau aggregate certificate. Semua informasi itu awal prosesnya di Morotai,  bukan dari pemprosesan kedua di Vietnam atau Surabaya. 

 

“Mereka (Amerika Serikat-red) perlu semua informasi dari daerah asal.  Saat final exsport ke Amerika Serikat, semua informasi harus didapatkan, misal, menangkap pakai kapal apa, siapa nelayan danapa nama kapal. Selanjutnya, di-crosscheck dokumen  legal ada atau tidak.”

Rantai pasok ikan dari nelayan juga dipelajari. Terutama   pasokandari nelayan kecil  yang  sangat panjang, seperti, ikan nelayan kecil dari Morotai  ke Bitung, Jakarta atau Surabaya,  selanjutya ke Amerika Serikat.  Dengan rantai pasok yang panjang, katanya, maka dibuat sistem guna memastikan dari mana  awal ikan. 

Bukan hanya  tahu asal awal, katanya, juga merunut ikan lebih detail ditangkap di Indonesia dan daerah wilayah pengelolaan perikanan  (WPP) mana.  “Treacebility ini  jadi tools   menelusuri  asal ikan, aman  atau tidak, serta legal atau tidak.”

 

Dalam mendukung keterlacakan,  MDPImengembangkan  electronic tally system, merupakan bagian dari traceability based technology. Fasilitas ini dibangun penuh MPDI guna menjamin keterlacakan ikan keluar.

Teknologi ini,  katanya, berawal dariproyek riset dengan Wageningen University and Research, Belanda,  Dalhoussie University, Canada dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama  Harta  Samudra di Ambon.

Alat ini, produk Indonesia untuk perikanan.  “Di luar negeri fasilitas ini  sudah biasa. Di Indonesia, hal baru dan belum banyak perusahaan pengolahan ikan tuna,” kata Stephani.

Semua informasi,  jadi terlacak dengan sistem ini.  Dia sebutkan, dengan sistem keterlacakan ini kalau ada ikan mengandung histamine  akan mudahterlacak.  Amerika Serikat, katanya,sangat konsern terhadap ikan yang mengandung histamine.

“Jika histamine tuna tinggi  akan di ditolak. Tak hanya satu dua kilogram, jika satu di kontainer  20 feet mencapai 24 ton,  semua dianggap reject. Ini bisa sangat merugikannelayan.”

 

Untuk itulah, katanya, dengan sistem keterlacakan ini   ikan-ikan bermasalah bisa teridentifikasi sejak awal.

Guna mengedukasi nelayan,  katanya, MPDI   juga membina 98  nelayan tuna di Morotai. Mereka mendapatkan dokumen bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) hingga mudah ketika menjual ikan ke mana saja. Dokumen ini, katanya,  melegalkan nelayan menangkap ikan  dan menjual ke mana saja. 

Untuk mendapatkan dokumen BPKP, katanya, program USAID-SEA juga  bekerjasama dengan pemerintah pusat,  provinsi dan kabupaten maupun kota agarkapal  nelayan mereka bisa terdaftar. 

 

Tiene Gunawan,  Deputy Chief of Party USAID-SEA Project   menjelaskan,  kerjasama dengan berbagai level pemerintahkarena kapal nelayan  dengan  kapasitas 30 gross ton ke bawah izin di provinsi. Kapal 30  gross tonke atas kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kerjasama ini,katanya, akan lebih memudahkan nelayan mengurus dokumen mereka. 

Untuk mendukung perikanan berkelanjutan bersama nelayan kecil dan perusahaan perikanan, MDPI mendata ikan melalui enumerator. Mereka  mengukur berat dan panjang tuna,  menanyakan lokasi penangkapannya serta  mendata penggunaan bahan bakar minyak dan es. Data ini, katanya,  dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu.

 

 “Nelayan juga ditanya berat es, BBM yang digunakan dan lain-lain.  Seluruh item ini selanjutnya   dianalisis dan dihitung berapa biaya yang dikeluarkan dalam sekali  menangkap ikan. Data itu selanjutnya dikembalikan ke nelayan. Tujuannya,  nelayan juga tahu pengeluaran dan pendapatan mereka.”

Selain itu, katanya,  nelayan juga diberi penyadaran tentang pentingnya melindungi spesies tertentu yang langka maupun dilindungi, seperti penyu, hiu dan lain-lain.

Dia bilang,  salah satu modelnelayan  Morotai, menangkap tuna  dengan mengikuti lumba-lumba. Bukan nelayan menangkap lumba-lumba, tetapi biotalaut ini jadi penanda ada tuna. “Lumba lumba itu    indikator ada tuna.”

 

Mengenai standar dan ukuran ikan tangkapan, hingga kini belum ada pengaturan di Morotai.   “Rata-rata penangkapan tuna yang masuk  SKPT Morotai melalui Harta Samudra, 17-90kilogram,” kata Made.

Ali Laode,  nelayan tuna dari Sangowo, Morotai Timur, mengatakan, sebelum ada perusahaan tuna masuk Morotai, mereka hanya menangkap tuna ukuran kecil (baby tuna). “Karena hanya dijual untuk konsumsi di kampung.”

Sejak ada perusahaan Harta Samudra, yang membeli tuna di Morotai, dia  tidak lagi menangkap anakan tuna. Kalau menangkap anak tuna, katanya,  kalkulasi  secara ekonomi  dari bahan bakar dan es, sudah rugi.  

 

“Sekali melaut menghabiskan biaya BBM sampai Rp2 juta, hasil kadang tidak sesuai biaya. BBM sekali jalan sehari 100 liter  belum biaya es.”

Ali bilang, kalau lagi beruntung,  nelayan tuna sekali melaut bisa hasilkan Rp2,5 juta-Rp5 juta. Untuk itu, nelayan Morotai lebih fokus menangkap tuna 30-50 kg.

“Kebutuhan bahan bakar tinggi karena  jarak tangkap  20-30 mil laut dengan lama perjalanan sehari,” katanya, seraya bilang, melaut  sejak pagi  pulang sore hari.

 

Sumber Berita : https://www.mongabay.co.id/2019/04/17/ekspor-tuna-dari-indonesia-amerika-serikat-tekankan-perikanan-berkelanjutan/ 

 

Dikutip dari Laman www.mongabay.co.id

oleh Mahmud Ichi [Morotai] di 17 April 2019

 

Pasar ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat, tinggi. Maluku Utara, salahsatu pemasok tuna ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Meskipun begitu, tak mudah masuk pasar Amerika Serikat, mereka menuntut perikanan berkelanjutan dan keterlacakan ikan dari asal sampai ke pasar.

 

Erin E. McKee,  Direktur Misi USAIDIndonesia, saat mendampingi Dubes Amerika Joseph Donovan Jr di Morotai (2/4/19), mengatakan, Amerika Serikat,  pasar terbesar tuna Indonesia.

Data 2016, misal, Indonesia mengekspor tuna  ke Amerika Serikat 1,2 juta  metric ton. Pada 2017,  Amerika Serikat   membeli tuna dari Indonesia US$1 miliar. 

Dengan keperluan besar tuna dari Indonesia, kata McKee,  penting Amerika Serikat, bermitra dengan Indonesia.Dia pun menekankan, penangkapan ikan di Indonesia berkelanjutan, produktif danmampu memberikan manfaat bagi masa kini dan akan datang.

 

Salah satu titik produksi tuna di Indonesia, Maluku Utara.   Data Dinas Perikanan Maluku Utara,  tuna tak hanya kirim ke Amerika Serikat juga ke beberapa negara lain di Asia. 

Sepanjang  2018, tuna Malut dikirim ke Vietnam, Korea Selatan dan  Jepang,  sampai 165,656 ton, melalui pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate, Daruba Morotai, Tobelo Halmahera Utara, serta Bandara Baabullah Ternate. Ekspor tuna Malut, hasilkan devisa Rp45,5 miliar.

 

Tuna itu kebanyakan dari Morotai yang dikirimkan PT Harta Samudra, salahsatu perusahaan pengolahan tuna yang menempati Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Morotai. Ekspor perdana tuna  September 2018, misal, ada sembilan kontainer atau 108 ton dengan tujuan Vietnam. Di Vietnam, diolah jadi bahan jadi dan dikirim ke Amerika Serikat. Selain ke Vietnam, ekspor tuna Morotai juga  kirim ke Surabaya.

Surabaya, tempat singgah untuk pemrosesan, lalu kirim ke Amerika Serikat.  “Tuna asal Morotai kirim ke Surabaya maupun Vietnam. Dari sini  tetap ke Amerika serikat,”  kata Made Malih,  Plan Manager  PT Harta Samudra.

Joseph R Donovan Jr, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, mengatakan, Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap kelestarian produksi tuna karena sebagian besar produksi ikan Indonesia ini masuk Amerika.

 

“Indonesia, produsen tuna terbesar dunia. Amerika, pengimpor tuna dari Indonesia. Karena itu, harus tetap dijaga produksi agar lestari,” katanya, usai mengunjungi tempat pengolahan tuna milik PT Harta Saumdra di Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SKPT) Daeo Majiko, Pulau Morotai, Maluku Utara.

Soal perlindungan keragaman hayati, katanya, semua pihak harus ambil peran. Usai melihat dari dekat proses pengolahan tuna PT Harta Samudra di SKPT Morotai itu, Donovan bilang, kunjungan ini sangat penting untuk melihat proses penanganan ikan yang akan masuk ke negaranya.

Saat ini, Pemerintah Amerika Serikat melalui   USAID-SEA, mendukung agenda Indonesia dengan membantu melestarikan dan mengelola ekosistem laut.

 

USAID-SEA , merupakan inisiatif maritim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Lembaga ini membantu Indonesia dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, baik dengan sektor swasta, lembaga sipil dan pemerintah Indonesia.

Tujuan kerjasama, katanya, untuk mempromosikan cara penangkapan ikan lebih berkelanjutan, antara lain membangun sistem keterlacakan perikanan.

Dari hubungan kerjasama ini, Indonesia lebih bisa siap dan efektif mengatasi penangkapan ikan ilegal. Tidak itu saja, Indonesia mampu menghentikan praktik penangkapan ikan destruktif.

Sebenarnya, kata Donovan, melalui kemitraan-kemitraan penting itu, akan memperkuat ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat lokal dan produktivitas penangkapan ikan yang memberi manfaat bagi kedua negara.

 

Syarat ketat masuk  Amerika Serikat

Dalam menerima tuna dari Indonesia, Amerika Serikat, sangat selektif terutama soal kualitas dan penangkapan berkelanjutan termasuk kerlacakan sumberikan. Guna mendukung  syarat itu, saat ini USAID-SEA melalui mitra kerja Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI),  mendampingi nelayan tuna Malut terutama di Pulau Morotai.

Mereka mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan  kualitas dan keterlacakan ikan yang ditangkap. Cara ini guna menjamin permintaan pangan laut berkelanjutan.  “Tuna ekspor ke Amerika Serikat,  membutuhkan banyak syarat. Baik kualitas maupun  sustainability-nya.  Bicarasoal food safety jadi hal  mutlak, bahkan memerlukan keterlacakan ikan,” kata Stephani Mangunsong,   Supply Chain Manager MDPI. 

 

Soal melacak dari mana ikan berasal, katanya, bukan perkara mudah karena sebagian besar ikan memiliki pergerakan sangat tinggi. Sistem keterlacakan pada produk ikan itu berguna memastikan kualitas dan keamanan pangan bahari.   

Keterlacakan, katanya, satu cara memastikan ikan tak berasal dari daerah ilegal. Asal ikan, katanya, jadi terlacak.  Di Eropa dan Amerika  Serikat,  katanya, keterlacakan ikan harus jelas.

Dia bilang, keterlacakan ikan di Morotai, sudah berjalan. Sejak ada seafood monitoring programme pada2017,  Amerika Serikat,  makin kencang memastikan asal ikan  termasuk siapa yang menangkap.

Ikan dari Harta Samudra,  misal,dipastikan  berasal   darinelayan kecil di Morotai.    “Semuainformasi ini sangat dibutuhkan ketika tuna dikirim ke Amerika Serikat,” katanya.

Ikan-ikan ini, memerlukan dokumen awal seperti captain statement atau aggregate certificate. Semua informasi itu awal prosesnya di Morotai,  bukan dari pemprosesan kedua di Vietnam atau Surabaya. 

 

“Mereka (Amerika Serikat-red) perlu semua informasi dari daerah asal.  Saat final exsport ke Amerika Serikat, semua informasi harus didapatkan, misal, menangkap pakai kapal apa, siapa nelayan danapa nama kapal. Selanjutnya, di-crosscheck dokumen  legal ada atau tidak.”

Rantai pasok ikan dari nelayan juga dipelajari. Terutama   pasokandari nelayan kecil  yang  sangat panjang, seperti, ikan nelayan kecil dari Morotai  ke Bitung, Jakarta atau Surabaya,  selanjutya ke Amerika Serikat.  Dengan rantai pasok yang panjang, katanya, maka dibuat sistem guna memastikan dari mana  awal ikan. 

Bukan hanya  tahu asal awal, katanya, juga merunut ikan lebih detail ditangkap di Indonesia dan daerah wilayah pengelolaan perikanan  (WPP) mana.  “Treacebility ini  jadi tools   menelusuri  asal ikan, aman  atau tidak, serta legal atau tidak.”

 

Dalam mendukung keterlacakan,  MDPImengembangkan  electronic tally system, merupakan bagian dari traceability based technology. Fasilitas ini dibangun penuh MPDI guna menjamin keterlacakan ikan keluar.

Teknologi ini,  katanya, berawal dariproyek riset dengan Wageningen University and Research, Belanda,  Dalhoussie University, Canada dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama  Harta  Samudra di Ambon.

Alat ini, produk Indonesia untuk perikanan.  “Di luar negeri fasilitas ini  sudah biasa. Di Indonesia, hal baru dan belum banyak perusahaan pengolahan ikan tuna,” kata Stephani.

Semua informasi,  jadi terlacak dengan sistem ini.  Dia sebutkan, dengan sistem keterlacakan ini kalau ada ikan mengandung histamine  akan mudahterlacak.  Amerika Serikat, katanya,sangat konsern terhadap ikan yang mengandung histamine.

“Jika histamine tuna tinggi  akan di ditolak. Tak hanya satu dua kilogram, jika satu di kontainer  20 feet mencapai 24 ton,  semua dianggap reject. Ini bisa sangat merugikannelayan.”

 

Untuk itulah, katanya, dengan sistem keterlacakan ini   ikan-ikan bermasalah bisa teridentifikasi sejak awal.

Guna mengedukasi nelayan,  katanya, MPDI   juga membina 98  nelayan tuna di Morotai. Mereka mendapatkan dokumen bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) hingga mudah ketika menjual ikan ke mana saja. Dokumen ini, katanya,  melegalkan nelayan menangkap ikan  dan menjual ke mana saja. 

Untuk mendapatkan dokumen BPKP, katanya, program USAID-SEA juga  bekerjasama dengan pemerintah pusat,  provinsi dan kabupaten maupun kota agarkapal  nelayan mereka bisa terdaftar. 

 

Tiene Gunawan,  Deputy Chief of Party USAID-SEA Project   menjelaskan,  kerjasama dengan berbagai level pemerintahkarena kapal nelayan  dengan  kapasitas 30 gross ton ke bawah izin di provinsi. Kapal 30  gross tonke atas kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kerjasama ini,katanya, akan lebih memudahkan nelayan mengurus dokumen mereka. 

Untuk mendukung perikanan berkelanjutan bersama nelayan kecil dan perusahaan perikanan, MDPI mendata ikan melalui enumerator. Mereka  mengukur berat dan panjang tuna,  menanyakan lokasi penangkapannya serta  mendata penggunaan bahan bakar minyak dan es. Data ini, katanya,  dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu.

 

 “Nelayan juga ditanya berat es, BBM yang digunakan dan lain-lain.  Seluruh item ini selanjutnya   dianalisis dan dihitung berapa biaya yang dikeluarkan dalam sekali  menangkap ikan. Data itu selanjutnya dikembalikan ke nelayan. Tujuannya,  nelayan juga tahu pengeluaran dan pendapatan mereka.”

Selain itu, katanya,  nelayan juga diberi penyadaran tentang pentingnya melindungi spesies tertentu yang langka maupun dilindungi, seperti penyu, hiu dan lain-lain.

Dia bilang,  salah satu modelnelayan  Morotai, menangkap tuna  dengan mengikuti lumba-lumba. Bukan nelayan menangkap lumba-lumba, tetapi biotalaut ini jadi penanda ada tuna. “Lumba lumba itu    indikator ada tuna.”

 

Mengenai standar dan ukuran ikan tangkapan, hingga kini belum ada pengaturan di Morotai.   “Rata-rata penangkapan tuna yang masuk  SKPT Morotai melalui Harta Samudra, 17-90kilogram,” kata Made.

Ali Laode,  nelayan tuna dari Sangowo, Morotai Timur, mengatakan, sebelum ada perusahaan tuna masuk Morotai, mereka hanya menangkap tuna ukuran kecil (baby tuna). “Karena hanya dijual untuk konsumsi di kampung.”

Sejak ada perusahaan Harta Samudra, yang membeli tuna di Morotai, dia  tidak lagi menangkap anakan tuna. Kalau menangkap anak tuna, katanya,  kalkulasi  secara ekonomi  dari bahan bakar dan es, sudah rugi.  

 

“Sekali melaut menghabiskan biaya BBM sampai Rp2 juta, hasil kadang tidak sesuai biaya. BBM sekali jalan sehari 100 liter  belum biaya es.”

Ali bilang, kalau lagi beruntung,  nelayan tuna sekali melaut bisa hasilkan Rp2,5 juta-Rp5 juta. Untuk itu, nelayan Morotai lebih fokus menangkap tuna 30-50 kg.

“Kebutuhan bahan bakar tinggi karena  jarak tangkap  20-30 mil laut dengan lama perjalanan sehari,” katanya, seraya bilang, melaut  sejak pagi  pulang sore hari.

 

Sumber Berita : https://www.mongabay.co.id/2019/04/17/ekspor-tuna-dari-indonesia-amerika-serikat-tekankan-perikanan-berkelanjutan/ 

 

Admin Morotai   17 April 2019   Dilihat : 423



Artikel Terkait: