Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SKPT Mimika
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
KKP Ajak Penyedia Jasa Perkuat Sistem Logistik Ikan Nasional

 

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk memperkuat Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) guna memperlancar aliran ikan dari sentra produksi ke sentra industri. Terlebih produksi perikanan nasional mencapai 23,86 juta ton pada tahun 2019. Jumlah tersebut terdiri dari perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,33 juta ton, termasuk rumput laut.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, memastikan, KKP tengah mengembangkan implementasi SLIN untuk membangun sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

"Saya mengajak para stakeholder terutama para pengusaha jasa logistik untuk sama-sama memperkuat sistem logistik perikanan nasional kita," kata Artati di Jakarta, Kamis (12/11).

Saat membuka diskusi Webinar bertajuk "Peran Jasa Logistik Dalam Mendukung Industri Perikanan Nasional", Rabu 11 November 2020, Artati mengakui pelaksanaan SLIN belum berjalan optimal dalam menyerap kenaikan produksi perikanan sekaligus menyediakan kebutuhan pasar dan industri pengolahan. Terlebih Namun 81% produksi perikanan terutama tangkap berada di luar Jawa dan 50% Unit Pengolahan Ikan (UPI) berpusat di Jawa.

Karenanya, diperlukan sinergitas dengan pelaku usaha agar produk pengolahan ikan nasional bisa kompetitif dan berdaya saing dengan negara lain, baik secara harga maupun kualitas. Dikatakannya, melalui program SLIN dari tahun 2016 hingga 2020, Ditjen PDSPKP telah membangun dan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana penunjang logistik hasil perikanan seperti cold storage, kendaraan berpendingin, serta pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak dan Mimika. Dia memastikan, ke depan, fasilitas penunjang lainnya akan terus ditambah guna memperkuat sistem logistik perikanan nasional.

"Mulai tahun ini, KKP sudah mulai mengembangkan penggunaan cold storage portabel yang sangat cocok digunakan di wilayah pesisir karena lebih praktis dan mudah dipindah," sambungnya.

Selanjutnya untuk melakukan aktivitas logistik, diperlukan infrastruktur yang terdiri dari simpul logistik dan mata rantai logistik yang berfungsi menggerakan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik dapat berupa pelaku logistik meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan.

Sementara jumlah perusahaan multimoda yang ada masih belum sebanding dengan luas Indonesia yang mencapai 1,905 juta km2. Alhasil banyak pengusaha pengolahan perikanan yang harus melakukan kontrak lebih dari satu kontrak ke jasa layanan penyedia jasa logistik, itu yang mengakibatkan biaya logistik jadi membengkak.

Artati berharap, ke depan ada satu perusahaan penyedia jasa logistik yang memiliki layanan angkutan multimoda, sehingga pelaku usaha perikanan ketika akan mengirimkan hasil kelautan dan perikanan tidak harus melakukan kontrak dengan satu sampai lima perusahaan jasa logistik tetapi cukup dengan satu perusahaan jasa yang dapat menghubungkan darat, laut, dan udara dengan biaya logistik lebih eefektif dan efisien.

"Semua itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, ada yang bisa kami bangun, tapi ada yang tidak. Oleh karenanyabutuh sinergi antara seluruh stakeholder yang terlibat dala setiap aktivitas logistik." urainya.

 

Admin Mimika   12 November 2020   Dilihat : 2746



Artikel Terkait: