Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

SKPT Morotai
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
×

KKP

Kilas Berita  
Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Kab. Pulau Morotai

 

 

Pada tanggal 9 April 2021, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan beserta Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendorong Senergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok usaha pengolahan perikanan serta mendorong percepatan pemanfaatan Sarana & Prasaranan MIAMARI (Morotai Integrated Aquarium & Marine Research Institute) guna menunjang pelaksanakaan kegiatan-kegiatan Pelatihan & Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di wilayah Kab. Pulau Morotai.

Kegiatan diawali dengan kunjungan di Koperasi Nelayan Tuna Pasifik Desa Sangowo, dalam kunjungan tersebut juga diadakan diskusi dan Tanya jawab bersama pihak DKP, Pengurus dan Anggota Koperasi Nelayan Tuna Pasifik, dan Pengusaha olahan ikan desa Sangowo, kunjungan selanjutnya ke MIAMARI untuk melihat progres pengembangan Sarana prasarana Miamari, serta dilanjutkan kunjungan ke POKLAHSAR Datebi (Abon Ikan).

Hasil Kunjungan dan diskusi :

Pihak Nelayan/Koperasi nelayan :

  1. Nelayan Mengharapkan adanya Investor-investor baru agar dapat memunculkan persaingan harga dibandingkan saat ini di morotai hanya ada investor tunggal.
  2. Nelayan Mengharapkan adanya subsidi BBM yang merata kepada kelompok-kelompok nelayan/Koperasi Nelayan
  3. Nelayan Mengharapkan adanya pelatihan dan penyuluhan terkait diversifikasi olahan ikan kepada kelompok-kelompok nelayan, koperasi dan pengusaha olahan ikan sehingga dapat meningkatkan mutu dan harga jual di pasar.
  4. Diharapkan pasca pelatihan, ilmu yang didapatkan dapat dikembangkan dengan bantuan berbagai steckholder/pemangku kepentingan guna memberdayakan nelayan/koperasi nelayan
  5. Nelayan mengharapkan terkait perizinan kapal tangkapan, pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan nelayan local dibandingkan nelayan/armada dari luar

 

Pihak Pemerintah Daerah / Dinas Kelautan & Perikanan :

  1. Kuota BBM 90 KL Premium dan 10 KL Solar masih sangat kurang dengan melihat intensitas melaut nelayan dan kebutuhan akan BBM
  2. Kebutuhan Sarana pengawet/Batu Es yang sangat tinggi namun belum ditunjang dengan ketersediaan sarana prasaranan pembuat es
  3. Sarana transportasi darat (Mobil termokin) dalam alur mobilisasi produk ikan sangat kurang/belum menunjang dengan melihat penyebaran nelayan dengan jarak tempuh yang cukup jauh dengan pasar
  4. Data input dan hasil inputan/kartu keluar untuk KUSUKA tidak berbanding lurus, dimana data input sudah 1000 sedangkan kartu cetak/keluaran berkisar 11 Kartu. Kartu KUSUKA dipersyaratkan dalam pengajuan KUR di perbankan
  5. Diharapkan adanya pelatihan terkait penanganan ikan Tuna pasca tangkap di laut sehingga tidak menurunkan kualitas/great ikan saat dijual
  6. Diharapkan adanya pelatihan terkait budidaya udang paname dialam kepada masyarakat dibeberapa lokasi yang berpotensi dalam pengembangan udang paname
  7. Diharapkan adanya pelatihan pemanfaatan/pengolahan sisa buangan/limbah ikan (Tuna/jenis lainnya) serta adanya ketersediaan Saran prasaran pendukung seperi alat pengolah sisa buangan ikan menjadi kecap/kerupuk
  8. Morotai sedang mengembangkan budidaya ikan air tawar jenis nila, namun SDM (Masyarakat/Kelompok) belum menunjang
  9. Diharapkan adanya pelatihan pembuatan pakan alami kepada masyarakat/kelompok pembudidaya ikan air tawar
  10. Diharapkan adanya penambahana SPBN, ditargetkan pemerintah daerah 7 SPBN, yang baru tersedia 1 SPBN
  11. Diharapkan proses permohonan nelayan kepada BLU LPUMKP dapat diperpendek baik proses dan waktunya kepada nelayan, pemerintah daerah dalam hal ini DKP siap bersinergi dalam mensosialisasikan program BLU LPUMKP kepada nelayan di Morotai

 

Pihak Penyuluh Perikanan Bantu KKP

  1. Diharapkan adanya penambahan penyuluh perikanan dari KKP, karena dari 6 kecamatan yang ada di Morotai, hanya memiliki 5 Penyuluh Perikanan (KKP)
  2. Diharapkan adanya kegiatan peningkatan kapasitas kepada nelayan/koperasi nelayan terkait pengolahan sisa buangan ikan tuna (Kepala, rahang, tulang, dll)

 

Pihak Fasiitator BLU LPUMKP

  1. Penyerapan anggaran BLU masih sangat minim dari tahun 2018 yaitu Rp. 3,5 Miliar
  2. Tahun 2019 penyerapan anggaran BLU Rp. 0 / Nihil
  3. Tahun 2020, masih ada 6 proposal yang belum terjawab kisaran Rp. 500 juta, sedangkan 5 proposal sudah disetujui kisaran Rp. 500 Juta
  4. Tahun 2021, belum ada proposal pinjaman yang masuk
  5. Sinergitas antar pihak pemerintah,penyuluh dan LPUMKP sangat diharapkan dalam mensukseskan BLU program KKP

 

Pihak BP3-Ambon & Puslatluh KP

  1. Terkait Penanganan Ikan di atas kapal serta pemanfaatan limbah ikan, di tahun 2021 BP3 Ambon Morotai akan melaksanakan pelatihan secara offline di Morotai
  2. Terkait keberadaan dan pemanfaatan saran prasarana MIAMARI bagi masyarakat, akan dilaksanakan juga pelatihan budidaya ikan hias bagi masyarakat nelayan di Morotai dan juga pusat pelatihan dan penyuluhan terkait kelautan dan perikanan di Morotai
  3. Untuk pengembangan kelompok di Morotai agak kurang signifikan karena di Morotai sudah terlebih dahulu dikembangkan Koperasi Nelayan
  4. Terkait pengembangan/Budidaya udang Paname, saat ini sedang dikembangkan dalam lingkup BP3 Ambon untuk dijadikan percontohan dengan metode Bioflog, sehingga kedepannya untuk pengembangan didaerah sudah ada contoh yang bisa ditiru
  5. Terkait kebutuhan SPBN/BBM, Puslatluh tidak mempunyai Tugas dan fungsi terkait, namun dengan adanya sinergitas antar instansi yang ada dipusat, Kapuslatluh akan mencoba untuk menginfokan kebutuhan Nelayan akan SPBN/BBM kepada pihak yang berkepentingan di pusat dengan data dukung dari pemerintah daerah
  6. Terkait Data input dan kartu keluar untuk KUSUKA tidak berbanding lurus, dimana data input sudah 1000 sedangkan kartu cetak/keluaran berkisar 11 Kartu, Kapuslatluh akan mendorong kepada pemangku kepentingan (Pihak Perbankan & Pusat data dan statistic KP)
  7. Kapuslatluh menyarankan adanya penambahan materi pelatihan terkait alat tangkap dan mesin motor temple selain pelatihan diversifikasi olahan Ikan
  8. Terkait budidaya ikan air tawar, dengan melihat minat masyarakat mungkin diperlukan untuk adanya upaya budidaya lain selain ikan air tawar yang memiliki nilai jual lebih tinggi seperti budidaya ikan hias
  9. MIAMARI akan didorong untuk dilengkapi dengan Workshop dengan alat-alat pengolahan perikanan yang dapat dijadikan percontohan
  10. Akan dibuka juga Akademi Komunitas di Morotai
  11. Kapuslatluh mendorong para pelaku usaha yang telah cukup mandiri menjalankan usaha serta mempunyai kemampuan lebih dalam mentransfer ilmu, mereka dapat dijadikan penyuluh perikanan swadaya oleh KKP
  12. Kapuslatluh mengarahkan agar para penyuluh dapat melibatkan fasilitator BLU LPUMKP dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada nelayan/kelompok nelayan/olahan perikanan agar sinergitas program dapat ditingkatkan

Admin Morotai   20 April 2021   Dilihat : 5233



Artikel Terkait: