INSPEKTORAT V

Kilas Berita  
Sosialisasi Perubahan Kebijakan Pembangunan ZI dan Pengendalian Gratifikasi dalam Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI

Sosialisasi Perubahan Kebijakan Pembangunan ZI dan Pengendalian GratifikasiPembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan KKP terus dipacu, di antaranya terhadap unit-unit kerja yang telah dibangun zona integritasnya pada tahun 2017. Pembangunan ZI merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Untuk mewujudkannya menjadi WBK/WBBM perlu mendapatkan perhatian khusus dan komitmen dari seluruh pegawai pada unit kerja yang dibangun tersebut, terutama oleh pimpinan unit kerja sebagai role model utama. Perlu diingat bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di KKP telah mengarahkan agar seluruh unit-unit kerja di lingkungan KKP dibangun menjadi WBK/WBBM dan untuk mendukung itu perlu dibangun budaya integritas di tiap-tiap individu pegawai KKP.

Untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM, Itjen sebagai salah satu penggerak berupaya terus mendukung unit-unit kerja yang dibangun menjadi ZI agar berhak mendapatkan predikat WBK/WBBM. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan asistensi/pendampingan, motivasi, sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunannya. Tahun 2017 Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan pedoman untuk membangun dan menetapkan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KKP. Di dalam peraturan tersebut, peran Itjen yang sebelumnya sebagai pendamping kini kembali ke ranahnya sebagai unit pengawas, sedangkan unit Eselon I kini diperankan sebagai unit yang melakukan asistensi pembangunan ZI kepada unit-unit kerja di bawahnya. Hal lain yang diatur adalah diberikannya wewenang penilaian secara mandiri kepada Tim Penilai Internal (TPI) KKP, di mana hasil penilaian tersebut akan ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, penilaian predikat WBK/WBBM adalah kewenangan Kementerian PAN dan RB setelah unit kerja yang diusulkan oleh TPI dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Dalam rangkaian pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI yang dilakukan Inspektorat V pada bulan Mei 2018 terhadap empat unit kerja yang telah dibangun ZI-nya pada tahun 2017, perlu dilakukan sosialisasi terkait perubahan aturan tersebut di antaranya adalah pada unit kerja BPSPL Pontianak, Balai Besar KIPM Jakarta I, PPS NizamZachman, dan BBP2HP Cilangkap.

Ibarat sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, sosialisasi yang disampaikan kepada empat unit kerja tersebut tidak hanya mengenai perubahan peraturan pembangunan ZI, namun disampaikan pula perubahan peraturan terkait pengendalian gratifikasi. Perlu diketahui pula bahwa pada tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan pedoman teknis yang baru dalam hal pengendalian gratifikasi di lingkungan KKP. Di dalam peraturan tersebut, peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KKP kini telah dibagi kepada seluruh unit-unit kerja Eselon I dan UPT, yaitu membentuk UPG Eselon I dan UPG UPT dengan tujuan utama agar internalisasi program pengendalian gratifikasi (PPG) dapat lebih terarah dan menjangkau seluruh pegawai KKP. Sosialisasi yang dilakukan di antaranya pada tanggal 21 atau 22 Mei 2018 sosialisasi terkait dua hal tersebut dilakukan di Balai Besar KIPM Jakarta I dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak. Beberapa hal yang menjadi perhatian peserta adalah terkait opini disclaimer BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan ZI pada unit kerjanya. Opini disclaimer BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP merupakan salah satu permasalahan yang menghambat diberikannya predikat WBK/WBBM kepada unit-unit kerja yang telah dibangun ZI.

Inspektorat V   22 Mei 2018   Dilihat : 441



Artikel Terkait:
Website Security Test