INSPEKTORAT V

Kilas Berita  
Integrasi Sistem Pengaduan KKP 2017

Kegiatan Integrasi Sistem Pengaduan di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 November 2017 di Padjadjaran Suites and Convention Center Bogor Nirwana Residence, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Inspektur Jenderal KKP, Dr. Muhammad Yusuf, dan dihadiri beberapa Pejabat Eselon II serta para peserta yang mewakili tiap-tiap unit kerja Eselon I dan UPT lingkup KKP yang berada di wilayah Pulau Jawa.


Tujuan kegiatan adalah mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh KKP dengan aplikasi online Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan dikelola oleh Kementerian PAN dan RB menjadi satu pintu. Hal yang diharapkan dari terintegrasinya sistem pengaduan ke dalam aplikasi LAPOR! adalah seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat yang terkait dengan kelautan dan perikanan dapat secara online dipantau secara terpadu dan dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan unit-unit kerja di KKP.

Rangkaian kegiatan Integrasi Sistem Pengaduan di Lingkungan KKP meliputi penyampaian materi oleh beberapa narasumber dan diskusi, serta sharing session implementasi pengelolaan pengaduan di setiap unit kerja dalam rangka penyempurnaan perubahan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KKP. Beberapa materi yang disampaikan sebagai berikut.

Pengelolaan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, oleh Syafrudin (Kementerian PAN dan RB)

Masih terdapat persepsi yang keliru mengenai pengaduan masyarakat, di mana pengaduan merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga seolah-olah menyusahkan penyelenggara, padahal seharusnya pengaduan adalah kebutuhan penyelenggara, karena dengan adanya pengaduan, maka kegiatan pelayanan akan semakin baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka seharusnya ada keseriusan dalam pengelolaannya. Semakin sedikit pengaduan bukan berarti pelayanan semakin baik, terbukti pada negara maju justru pengaduan semakin meningkat.

Narasumber juga menyampaikan konsep tentang Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). SP4N merupakan kolaborasi antara Kementerian PAN dan RB, KSP, dan Ombudsman. Kapasitas Kementerian PAN dan RB dalam SP4N sebagai pembina pelayanan publik (yanblik) dan pengelola pengaduan, sedangkan KSP sebagai pengendali program yang menjamin sistem pengaduan berjalan dan up to date, dan Ombudsman sebagai pengawas yanblik dan memantau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Mindset yang perlu diluruskan adalah yanblik seharusnya merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Tidak berpikir mengenai sanksi terhadap pengaduan yang diterima, ASN harus bermartabat yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan agar Indonesia menjadi lebih baik dan perlu ada tekad bersama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Integrasi Sistem Pengaduan, oleh Inspektur Jenderal KKP, Dr. Muhammad Yusuf

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki Sistem Integritas sebagai pondasi untuk mewujudkan KKP yang berintegritas. Salah satu pondasi tersebut adalah pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dan whistleblower yang juga telah didukung dengan dasar hukum yang jelas.

Inspektur Jenderal juga menyampaikan kondisi saat ini mengenai pengelolaan pengaduan yang ada di KKP dan harapan adanya perubahan. Perubahan tersebut antara lain adanya kerja sama seluruh unit kerja di lingkungan KKP terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblower yang terintegrasi secara modern menggunakan teknologi informasi, transparan dan akuntabel, serta didukung SDM yang terlatih dan kompeten. Selain hal tersebut, perubahan diharapkan terjadi pada pihak eksternal, yaitu kesadaran masyarakat atau stakholders terhadap pentingnya pengaduan, berani menyampaikan pengaduan, dan manfaat pengaduan sebagai feedback dan perbaikan layanan.

Dalam rangka terlaksananya integrasi sistem pengaduan, Inspektur Jenderal menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, di antaranya adalah terintegrasinya sistem pengaduan dengan unit-unit kerja di luar Pulau Jawa, terbitnya peraturan Menteri KP yang baru tentang pengelolaan penanganan pengaduan, dan telah diimplementasikannya aplikasi LAPOR! di KKP secara menyeluruh. Di samping itu Inspektur Jenderal menyampaikan tentang rencana inisiasi integrasi whistleblowing system atau Terintegrasi Antar Sistem (TEGAS) yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan KPK dan PPATK.

Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Program Satu Data, oleh Kepala Pusdatin KKP, Budi Sulistyo

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pilot project dari Program Satu Data di antara enam kementerian/lembaga lainnya, di mana Program Satu Data di KKP telah diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada 30 Mei 2016.

Tujuan dari Program Satu Data KKP adalah adanya efisiensi, meningkatnya kualitas, terintegrasi, dan kemudahan aksesibilitas data. Latar belakang yang mendasari program ini adalah banyaknya jumlah aplikasi di KKP dan infrastruktur teknologi informasi tidak teratur. Program Satu Data menjadi harapan agar data dan metadata menjadi standar, satu platform, serta tersentralisasinya pengelola aplikasi dan infrastruktur pendukungnya. Kepala Pusdatin KKP juga menyampaikan gambaran tentang proses implementasi program Satu Data KKP dan rencana aksi hingga pertengahan tahun 2019. Salah satu bentuk dukungan internal dari pegawai KKP terhadap kelancaran program ini adalah implementasi terhadap penggunaan surat elektronik (email) kedinasan dengan domain kkp.go.id sesuai Instruksi Menteri No: 145/MEN-KP/III/2017 tentang Penggunaan Surat Elektronik Kedinasan di Lingkungan KKP.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat LAPOR! – SP4N, oleh M. M. Gibran (KSP)

Narasumber memperkenalkan aplikasi LAPOR! dan rencana pengintegrasian sistem pengaduan masyarakat di antara instansi Pemerintah, sehingga diharapkan slogan “mudah-terpadu-tuntas” akan terwujud.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat antara lain ketidaktahuan masyarakat untuk melapor, masyarakat masih apatis dan pragmatis terhadap tindak lanjut dan proses pengaduan yang disampaikan, adanya rasa takut untuk melapor, serta sulitnya akses, waktu, dan biaya bagi masyarakat untuk melaporkan pengaduan.

Indikator yang tepat untuk keberhasilan dalam pengelolaan pengaduan bukan dilihat dari sedikit-banyaknya pengaduan, melainkan bagaimana pengaduan ditindaklanjuti. Sedikit pengaduan belum tentu menandakan pelayanan sudah baik, sedangkan banyak pengaduan pun belum tentu berarti pelayanan buruk. Jumlah pengaduan dapat menjadi tolok ukur partisipasi public, di mana semakin banyak pengaduan yang masuk adalah merupakan tanda bahwa pemerintah semakin terbuka dan masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan adalah salah satu indikator penilaian kualitas pelayanan publik.

Dengan adanya pengintegrasian sistem pengaduan ke dalam LAPOR! diharapkan agar “No wrong door policy” lagi, yaitu kesan di-“pingpong” akan dapat dicegah. Data layanan LAPOR! juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas yanblik, di mana feedback yang diberikan masyarakat melalui saluran pengaduan dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal terpenting lainnya dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi merupakan alat, bukan tujuan, tidak sekedar membangun aplikasi dan memasang internet, tidak sekedar memindahkan layanan dari manual menjadi digital, dan perlu berangkat dari kebutuhan, bukan sekedar gaya, karena pengaduan yang efektif itu bukan hanya dengan membuka kanal pengaduan saja, melainkan tata kelolanya.

Sharing Session dalam Rangka Penyempurnaan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013

Sharing session disampaikan oleh setiap perwakilan unit Eselon I mengenai implementasi yang dilakukan selama ini terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblower di masing-masing unit kerja. Penyampaian ini sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan perubahan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa masukan akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim perumus rancangan perubahan peraturan tersebut yang diharapkan dapat selesai dan disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 sesuai dengan rencana aksi yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal KKP.

Kumpulan materi presentasi yang disampaikan pada kegiatan ini dapat diunduh dengan klik pada materi berikut:

  1. Integrasi Sistem Pengaduan (Inspektur Jenderal KKP)
  2. LAPOR-SP4N (Kemen PAN-RB)
  3. LAPOR! - KKP (KSP)
  4. Modul Pejabat Penghubung LAPOR! (KSP)
  5. Paparan Review SP4N ORI (KSP)
  6. PENANGANAN PENGADUAN (PUSDATIN)
  7. Permen KP Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengaduan WBS di Lingkungan KKP

 

Inspektorat V   24 November 2017   Dilihat : 532



Artikel Terkait:
Website Security Test