INSPEKTORAT V

Kilas Berita  
Kemenkopolhukam Studi Banding Pembangunan Zona Integritas di KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menjadi sasaran studi banding. Pada tanggal 20 Juni 2017 tim dari Kemenkopolhukam melaksanakan studi banding mengenai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap. Kegiatan dihadiri oleh Tim dari Inspektorat Kemenkopolhukam, Perwakilan dari Kedeputian III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Tim Inspektorat V Itjen KKP, dan Tim Pembangunan ZI Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap.


Tujuan dilakukannya studi banding adalah perlu informasi awal mengenai langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh unit kerja yang akan dibangun sebagai zona integritas serta peran dan strategi yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kemenkopolhukam dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Terkait hal tersebut, Itjen Kemenkopolhukam menjadikan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sebagai salah satu obyek destinasi studi banding. Salah satu alasan dipilihnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah karena pada tahun 2016 unit kerja ini telah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB.

Inspektur V Itjen KKP dalam penyambutannya menyampaikan secara garis besar strategi yang dilakukan oleh tim Itjen KKP dalam membangun integritas di KKP, yaitu melalui pembangunan ZI, pembangunan budaya integritas, dan pengendalian gratifikasi, beserta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membangun ZI dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Inspektur V Itjen KKP juga menceritakan sekuen dari milestone pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di KKP dimulai sejak dicanangkannya zona integritas oleh Menteri dan penandatanganan pakta integritas pada tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan hasil telah terdapat 34 unit kerja yang dibangun, empat unit kerja di antaranya telah mendapatkan prediat WBK dari Kementerian PAN dan RB.

Tim Pembangunan ZI Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyampaikan beberapa hal dan kiat yang perlu dipersiapkan bagi unit kerja yang akan diusulkan untuk berpredikat WBK/WBBM, di antaranya implementasi nilai-nilai integritas, sistem, dan leadership, serta beberapa poin inti yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui lembar kerja evaluasi beserta ketersediaan dokumen pendukungnya.Hal yang paling penting dalam pembangunan ZI adalah perlu adanya komitmen dan peran serta pimpinan puncak hingga tingkat staf agar pelaksanaan pembangunan ZI di unit kerja dapat terlaksana dan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB.

Tim Kemenkopolhukam menyampaikan bahwa pada periode sebelumnya telah diusulkan tiga unit kerja yang akan dibangun sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM, namun dari hasil koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB sebelum penilaian dinyatakan bahwa unit kerja tersebut tidak layak untuk diusulkan, sehingga pada tahun 2017 Kemenkopolhukam akan mengusulkan satu unit kerja setingkat Eselon I, yaitu Kedeputian III Bidang Hukum dan HAM yang saat ini diikutsertakan dalam studi banding kali ini. Inspektorat Kemenkopolhukam mengharapkan kerja sama seperti ini dapat berlangsung hingga terbangunnya ZI di unit kerja yang diusulkan. Diperlukan bimbingan dan saran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan kepada Kedeputian III Bidang Hukum dan HAM hingga suksesnya pembangunan ZI, sedangkan kepada tim Inspektorat V Itjen KKP, Inspektur Kemenkopolhukam mengharapkan sharing  yang diberikan terkait langkah-langkah untuk mendorong suksesnya pembangunan ZI di kementeriannya dapat dilakukan lebih mendalam.

Inspektorat V   21 Juni 2017   Dilihat : 437



Artikel Terkait:
Website Security Test