INSPEKTORAT V

Kilas Berita  
Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017 dilaksanakan di Ballroom Gedung Mina Bahari III pada tanggal 22 Mei 2017 dengan tujuan untuk updating wawasan mengenai pengendalian gratifikasi dan meningkatkan integritas seluruh pegawai Inspektorat Jenderal KKP. Sebagai narasumber sosialisasi, Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KKP mengundang Edy Suryanto dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Inspektur V dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah dalam rangka mengemban amanah Permen KP Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, di mana dalam peraturan tersebut salah satu tugas UPG adalah melakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan KKP.

Inspektur Jenderal dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan bahwa sesungguhnya larangan gratifikasi sudah ada sejak masa Rasulullah saw,  gratifikasi/hadiah akan membuat masa depan generasi hancur. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi bukan hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, namun juga menjalankan perintah agama. Inti dari pengendalian gratifikasi adalah agar kita obyektif, cermat, adil dan independen. Pegawai Inspektorat Jenderal harus menjadi agent of change atau menjadi contoh bagi pegawai KKP yang lainnya. Inspektur Jenderal juga menyampaikan bahwa aturan mengenai gratifikasi harus dibuat jelas, mudah dilaksanakan, dan tidak kaku, namun bisa dijalankan.

Edy Suryanto dalam materinya menyampaikan beberapa updating informasi mengenai gratifikasi, di antaranya adalah sebagai Aparatur Sipil Negara dalam mengendalikan gratifikasi, khususnya untuk diri sendiri harus membuat “negative list” atau gratifikasi yag tidak wajib dilaporkan, antara lain:

  1. Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, dan potong gigi atau upacara adat lain paling banyak Rp1.000.000,00;
  3. Terkait musibah atau bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
  4. Sesama pegawai pada pisah ambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
  5. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
  6. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
  7. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  8. Goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan;
  9. Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tusi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan & tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Selain dalam negative list tersebut, maka gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG/KPK, walaupun dalam keputusannya benda gratifikasi tidak seluruhnya harus disetorkan kepada Negara. Pada prinsipnya negative list akan memudahkan ASN terhadap keraguan dalam menentukan kategori gratifikasi, karena semua gratifikasi wajib dilaporkan kecuali yang tercantum dalam daftar negative list tersebut.

Beberapa pertanyaan peserta dan tanggapan narasumber yang menjadi poin penting dalam diskusi dalam sosialisasi, antara lain:

  1. Poin mileage penerbangan Garuda Indonesia yang diperoleh ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas merupakan gratifikasi, karena poin tersebut diperoleh dari pembelanjaan uang Negara. Sepanjang tidak ada aturan atau kode etik instansi yang melarang penggunaan poin tersebut untuk kepentingan pribadi, maka penggunaannya untuk kepentingan pribadi diperbolehkan.
  2. Pelaksanaan pengawasan di daerah sehubungan dengan lokasi kegiatan sulit dijangkau dan sulit memperoleh kendaraan untuk disewa, sehingga pegawai yang bertugas meminta bantuan fasilitas kendaraan dan pengemudi untuk mengantar ke lokasi tersebut, maka pegawai yang bertugas tersebut sebelumnya wajib mendapatkan izin dari atasannya terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan administrasi dan merupakan salah satu bentuk dari pengendalian gratifikasi.
  3. Adakalanya setelah pelaksanaan fullboard meeting di suatu hotel, pihak marketing hotel memberikan diskon melalui voucher kepada panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Voucher tersebut didapatkan karena adanya kegiatan yang dibiayai oleh Negara, maka atas pemberian tersebut agar dilaporkan kepada UPG atau KPK.
  4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang anggarannya dibiayai oleh mitra kerja yang sedang diawasi bukanlah suatu masalah. Hal terpenting adalah tidak terjadi pembiayaan ganda dan harus mendapatkan izin dari pimpinan.
  5. Tarif corporate pada suatu hotel ketika melaksanakan perjalanan dinas diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam gratifikasi. Hal terpenting adalah diskon tersebut tidak diberikan dalam bentuk pengembalian uang.
  6. Pemberian oleh-oleh dari pihak unit kerja yang diawasi, seandainya terdapat perasaan tidak enak jika menolaknya atau tidak ingin menyinggung perasaan pihak pemberi, maka dapat disikapi dengan menerima oleh-oleh tersebut kemudian wajib melaporkannya kepada UPG atau KPK.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan pengendalian gratifikasi dapat dipahami dan dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Jenderal KKP.

 

Inspektorat V   31 Mei 2017   Dilihat : 471



Artikel Terkait:
Website Security Test