INSPEKTORAT JENDERAL

Kilas Berita  
Geliat Pembangunan Pulau-Pulau Terluar Melalui Program PSKPT KKP

KP beserta pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, perbankan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) bertekad mewujudkan Nawacita melalui berbagai kegiatan. Diantaranya melalui Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) untuk memperkuat perekonomian, kedaulatan dan kemandirian daerah, wilayah terpencil, dan pedesaan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kini tak hanya berpusat di kota besar, namun juga di pulau-pulau terluar, diantaranya di Natuna dan Saumlaki.…



Natuna dan Saumlaki

Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Sesuai arahan Presiden, Natuna sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, akan diprioritaskan pembangunannya pada empat pilar, yaitu industri perikanan; industri pariwisata; industri migas, dan ketahanan TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sedang Saumlaki adalah ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, yang mencakup seluruh kepulauan Tanimbar. Kabupaten ini tergolong baru berdiri, setelah berpisah dengan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2002.

Natuna dan Saumlaki sebagai pulau-pulau terluar Indonesia yang masuk dalam program PSKPT terus berbenah untuk menggali potensi kelautan dan perikanan. Berbagai upaya dalam rangka mengintegrasikan aktivitas bisnis perikanan rakyat berbasis pulau-pulau kecil, demi peningkatan perekonomian regional terus didorong. Masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan sebagai pelaku utama program PSKPT pun terus ditingkatkan perannya malalui ragam kegiatan pendidikan, latihan dan sosialisasi. Diantaranya adalah melalui penyelenggaraan Program Sekolah Lapang dan pelatihan budidaya.





Sekolah Lapang dan Pelatihan

Program Sekolah Lapang menjadi unggulan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) KKP dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan bidang kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.

Program Sekolah Lapang di kepulauan Natuna misalnya, akan dilaksanakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun ini, Program Sekolah Lapang diberikan untuk 25 peserta di sembilan Desa Mitra di Natuna. Desa tersebut yakni Desa/Kelurahan Bandarsyah (9 orang), Ranai (1 orang), Batu Ampar (7 orang), Cemaga Tengah (2 orang), Pengadah (1 orang), Kelanga (1 orang), Sepempang (1 orang), Cemaga (1 orang), dan Cemaga Selatan (2 orang).

Selain Program Sekolah Lapang, dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM juga diselenggarakan kegiatan pelatihan budidaya rumput laut, pengolahan rumput laut, serta percontohan penyuluh dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Potensi rumput laut di Natuna sangat bisa diandalkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Cara budidayanya pun cukup mudah dan murah, hasilnya akan mendorong sumber ekonomi masa depan.



Evaluasi PSKPT

Meski telah banyak upaya untuk berbenah, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar di Indonesia, antara lain hasil budidaya rumput laut oleh Pokdakan di Kabupaten Natuna belum dipasarkan karena belum ada titik temu harga dan single buyer. Selain itu, terjadi kematian bibit kerapu macan hingga 35-50% karena belum memperhatikan musim tebar. Hasil pekerjaan pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Ranai tahun 2015 pun belum optimal karena sarana pendukung belum memadai dan serah terima aset belum dilakukan. Di Kabupaten MTB (Saumlaki), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran dan Balai Benih Ikan Wowonda pun perlu dukungan anggaran dan sarana prasarana agar segera operasional dan mampu mendukung keberhasilan kegiatan PSKPT.

Dalam rangka mengikis kelemahan tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah melakukan kegiatan evaluasi PSKPT di Natuna dan Saumlaki yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 di Jakarta. Kegiatan evaluasi ini dibuka oleh Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih (Ses Itjen KKP) dan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal KKP, Inspektur I, Inspektur III, Pengendali Mutu lingkup Itjen KKP, PIC Kabupaten Natuna, PIC Kabupaten MTB (Saumlaki) , Tim PSKPT lingkup Itjen KKP, Auditor dan staf Inspektorat II Itjen KKP.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut telah disarankan agar tim pelaksana melakukan survey identifikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi PSKPT dan melakukan penguatan kegiatan budidaya serta pemasaran hasil perikanan dan kelautan serta meningkatkan koordinasi dengan Pemda, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lain, BUMN/BUMD, Perbankan dan masyarakat.

Melalui koordinasi dan sinergi kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi berkala seperti ini, diharapkan kelemahan-kelemahan dalam Program PSKPT dapat segera diatasi. Dengan demikian, potensi produk-produk kelautan dan perikanan (tangkap dan budidaya) di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, dapat dimanfaatkan dan disalurkan melalui jalur logistik nasional. Jika mata rantai produksi dan logistik berjalan lancar, maka akan terjadi peningkatan di segala ini, mulai dari peningkatan ketersediaan sumber protein dan ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan pemasukan devisa bagi negara. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar pun akan meningkat pesat dan menggerakkan lokomotif kesejahteraan melalui tuas penggerak sektor perikanan.





Daftar Pustaka :

Paparan PIC Kabupaten Natuna;
Laporan Gelar Pengawasan PSKPT 2015 dan Persiapan 2016.

itjen   29 Oktober 2017   Dilihat : 632



Artikel Terkait:
Website Security Test