DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Kilas Berita  
Dirjen PT, Himbau Pelabuhan Perikanan Ikuti Sistem Informasi Kapal Perikanan Secara Real Time

Kendari (12/7) - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar melakukan kunjungan kerja di Kendari dalam rangka peninjauan ke TPI Higienis di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari serta memberikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Paskasarjana dan Program Doktor (S3) di Kampus Universitas Haluoleo Kendari.

 

Sebelum memberikan kuliah umum di Universitas Haluoleo Kendari, Zulficar melakukan Peninjauan TPI Higienis di PPS Kendari dan menyaksikan kegiatan bongkar hasil perikanan serta menyempatkan diri berdialog dengan nelayan.

 

Zulficar mengapresiasi PPS Kendari sebagai salah satu pelabuhan yang menerapkan sistem informasi kapal perikanan secara real time. “Saya harap dengan sistem informasi kapal perikanan secara real time, pelabuhan lain dapat mencontoh TPI Higienis yang ada di PPS Kendari, sehingga nantinya seluruh aktivitas yang ada di pelabuhan dapat dipantau baik oleh pihak pelabuhan maupun oleh nelayan,” terang Zulficar.

 

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Kabid Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, Kurmawan, menjelaskan bahwa sistem informasi kapal tersebut mirip dengan sistem yang ada di Bandara. “Sistemnya itu hampir sama dengan sistem yang ada di Bandara, misalnya aktivitas kapal perikanan baik yang bongkar muat maupun berangkat dapat dipantau langsung oleh nelayan melalui papan informasi, selain itu harga ikan juga ter-update melalui sistem ini”, jelas Kurmawan.

 

Selain meninjau TPI Higienis, Zulficar juga melakukan kuliah umum di Universitas Haluoleo Kendari. Dalam Pemaparannya, Zulficar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berencana untuk mereformasi tata kelola usaha perikanan tangkap dengan cara: (1) memperbaiki sistem perbaikan kapal; (2) Penguatan Fungsi Kontrol Pelabuhan; (3) Perbaikan Sistem Pelaporan Hasil Tangkapan Ikan; (4) Perbaikan Sistem Perizinan Perikanan; (5) Perbaikan Sistem Pengawasan dan Pemantauan Kepatuhan Operasional; (6) Penguatan Penegakan Hukum yang Komprehensif dan Terintegrasi; (7) Perlindungan HAM untuk Menjamin Usaha Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab; (8) Penelusuran dan Pengembalian, serta Optimalisasi Penerimaan Negara; (9) Penguatan Koordinasi Nasional dan Internasional dalam Pelaksanaan Responsible Fishing Practices yang pada akhirnya akan berujung pada Good Governance.

Mila Akmalia   13 Juli 2018   Dilihat : 553



Artikel Terkait:
Website Security Test