DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Kilas Berita  
Sinergi Pemerintah dan Industri Menuju Perikanan Tuna Lestari

3rd Bali Tuna Conference - Indonesia's Tuna Sector and International Supply Chains Are Benefiting From Heightened Levels of Government-Industry Synergies”

Bali, 31 Mei - 1 Juni 2018

 

Bali (1/6) -  Bisnis perikanan tuna sangatlah menggiurkan. Ikan tuna yang merupakan jenis ikan high migratory ini menjadi primadona hingga mancanegara. Permintaan tuna dunia yang tinggi (cenderung overcapacity) membuat industri tuna kian bergairah dari tahun ke tahun. Produk tuna yang disukai oleh semua kalangan ini membuat harga jualnya makin melambung. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tuna terbesar memiliki potensi besar merajai pasar tuna internasional.

 

Indonesia sangat pantas diperhitungkan dalam bisnis tuna. Data resmi FAO melalui SOFIA pada tahun 2016 terdapat 7,7 juta metrik ton tuna dan spesies seperti tuna ditangkap di seluruh dunia. Di tahun yang sama Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton/tahun. Sedangkan volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 659,99 juta USD pada tahun 2017.

 

Jenis ikan tuna beragam, yaitu tuna mata besar (bigeye tuna), madidihang (yellowfin tuna), albakora (albacore), cakalang (skipjack tuna) dan tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna). Dengan harga yang terjangkau, ikan tuna memiliki kandungan nutrisi tinggi untuk mengatasi permasalahan gizi buruk yang masih banyak terjadi di Indonesia. Selain protein yang tinggi, tuna juga mengandung vitamin A, D, B6, B12 dan kaya akan mineral. Ikan tuna juga kaya akan omega 3 lebih tinggi daripada daging ayam dan sapi yang bermanfaat menjaga kolesterol dan jantung.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengatakan nilai ekonomi dari perdagangan produk perikanan tuna Indonesia ini sangat besar dan menjadi peluang yang dapat terus dimanfaatkan. Namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan agar perikanan tuna terus menerus lestari. Tingginya permintaan pasar global menjadi fokus Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pengelolaan tuna dari hulu ke hilir dan menjaga habitat tuna.

 

“Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan konsistensi untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan tuna melalui Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Rencana tersebut telah diluncurkan pada saat Konferensi Bali Tuna ke-1 yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2015,” ujar Zulficar dalam sambutannya pada 3rd Bali Tuna Conference (BTC-3) yang sekaligus dilanjutkan dengan pertemuan 6th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-6) di Bali.

 

Rencana Pengelolaan Tuna Nasional tersebut telah ditetapkan untuk menerapkan aturan dan standar yang diadopsi oleh tuna Organisasi Manajemen Perikanan Daerah (RFMOs), di mana Indonesia sekarang berpartisipasi dalam The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

 

Rencana pengelolaan tuna nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya yang merupakan cita-cita nasional pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.

 

Sementara itu, hasil dari Konferensi Bali Tuna ke-2 yaitu Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.

 

Lebih lanjut Zulficar menjelaskan, kegiatan internasional ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk bersinergi dengan industri perikanan menjaga habitat tuna. Kebijakan dan program strategis telah diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan yang akan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian komunitas perikanan tuna.

 

“Forum ini juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) serta International Pole and Line Foundation (IPNLF). Untuk memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, kita mendorong industri perikanan tuna agar mendapatkan sertifikat dari Marine Stewardship Council (Dewan Pengawasan Kelautan). Selain meningkatkan daya saing, manfaat dari sertifikat ini termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi dan peluang positif lainnya,” papar Zulficar.

 

Dalam kesempatan ini pula, diluncurkan Interim Harvest Strategy Framework, sertifikat Marine Stewardship Council  dan joint commitment antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan IPNLF. Pembeli produk tuna di kancah internasional yang tergabung dalam IPNLF ini akan membeli produk tuna dengan harga premium, yaitu Anova Food, Fish Tales, Followfish, Frinsa del Noroeste, Green World Company, Migros Group, MMP International, Sainsbury’s, Salica, Sea Delight Europe, SL, Tri Marine, Tuna Solutions dan World Wise Foods. Skema kerja sama dengan MSC dan asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF ini tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

 

 “Pemerintah membangun skema kerja sama dengan MSC dan asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF. Sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Semuanya gratis,” ungkap Zulficar.

 

Zulficar meminta kepada para pengusaha agar penangkapan tuna harus memperhatikan sustainability untuk keberlanjutan sumberdaya tuna, traceability untuk mencegah IUU fishing, dan accountability dimana pemanfaatan tuna harus sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan memperhatikan hal tersebut, dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan.

djpt   01 Juni 2018   Dilihat : 268



Artikel Terkait:
Website Security Test