STASIUN PSDKP PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kilas Berita  
PRESS RELEASE Penangkapan 10 Kapal Illegal Fishing di Perairan Laut Natuna

Pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilakukan penangkapan di Perairan Laut Natuna Utara terhadap 10 (sepuluh) kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari Vietnam dalam operasi gabungan antara Ditjen PSDKP KKP RI dan BAKAMLA RI oleh 4 (empat) kapal pengawas yaitu KP. HIU MACAN 01 dan KP. HIU 11 (Operasi Nusantara BAKAMLA RI) dan KP. PAUS 01 dan KP. ORCA 01 (operasi pengawasan rutin Ditjen PSDKP KKP RI), 10 (sepuluh) kapal illegal fishing berkebangsaan Vietnam tersebuttelah di adhock ke dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan rincian sebagai berikut:

  1. HIU MACAN 01 yang dinakhodai oleh saudara SAMSON telah menangkap dua kapal illegal fishing berkebangsaan Vietnam dengan awak kapal berjumlah 23 orang.
  2. HIU 11 yang dinakhodai oleh saudara MOHAMAD SLAMET, SH telah menangkap dua kapal illegal fishing berkebangsaan Vietnam dengan awak kapal berjumlah 13 orang.
  3. PAUS yang dinakhodai oleh saudara IRZAL KADIR, A.Md telah menangkap dua kapal illegal fishing berkebangsaan Vietnam dengan awak berjumlah 14 orang.
  4. ORCA 01 yang dinakhodai oleh saudara PRIYO KURNIAWAN, A.Md telah menangkap empat kapal illegal fishing berkebangsaan Vietnam berjumlah 24 orang.
  5. Jumlah total awak kapal ikan dari 10 (sepuluh) kapal tersebut berjumlah 74 orang dan seluruhnya merupakan warga negara Vietnam.

10 (sepuluh) KIA asal Vietnam tersebut ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana bidang perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan/Laut Natuna Utara tanpa dilengkapi dengan dokumen SIUP dan SIPI yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang pengoperasiannya di WPP RI yaitu Trawl sehingga disangkakan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

 

lukman hakim   04 Juni 2018   Dilihat : 55



Artikel Terkait:
Website Security Test