DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kilas Berita  
TAMBAH 29 PENYIDIK PERIKANAN UNTUK PERKUAT PENANGANAN KASUS ILLEGAL FISHING

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada tanggal 1 Maret 2018 di ruang Oemar Senoadji Kementerian Hukum dan HAM RI.
Pelantikan yang ditandai dengan pengambilan sumpah atau janji terhadap 29 PPNS Perikanan, KKP, dipimpin oleh Direktur Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, yang sekaligus melakukan pelantikan PPNS Kementerian Kesehatan.
Sejumlah PPNS Perikanan yang dilantik merupakan para Pejabat Eselon II sampai dengan Eselon V di kantor pusat Direktorat Jenderal PSDKP maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direkorat Jenderal PSDKP. Selain itu, juga terdapat Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang ikut serta dalam pelantikan tersebut.
Adapun 29 orang PPNS berasal dari Direktorat Penanganan Pelanggaran (6 orang), Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (4 orang), Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (6 orang), Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (6 orang), Nakhoda Kapa Pengawas Perikanan (2 orang), dan UPT Direktorat Jenderal PSDKP (5 orang).


Sebelumnya Pejabat PPNS Perikanan tersebut telah telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS manajerial selama 30 hari atau setara 200 jam yang dilaksanakan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Mega Mendung, Jawa Barat mulai tanggal 6 November-5 Desember 2017. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, para PPNS yang dilakukan telah melalui beberapa tahapan proses antara lain: calon PPNS harus dinyatakan lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh KemenkumHAM, mengikuti Diklat Pembentukan PPNS di Diklat Reserse Polri dan dinyatakan lulus, dan setelah lulus diklat pembentukan, calon PPNS harus mendapatkan pertimbangan/ rekomendasi dari Kapolri dan Jaksa Agung.

Dengan dilantiknya 29 orang pejabat PPNS Perikanan tersebut maka akan menambah jumlah PPNS yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yang memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang tindak pidana kelautan dan perikanan. Pejabat PPNS Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP menegakan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007, serta Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

djpsdkp   05 Maret 2018   Dilihat : 267



Artikel Terkait:
Website Security Test