DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kilas Berita  
Penyelarasan regulasi perizinan dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Tangerang Selatan, 6 Juli 2018. Pada (6/7) telah dilaksanakan rapat dengan agenda penyelarasan regulasi perizinan dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Rapat dihadiri oleh Sesditjen PRL, perwakilan Bagian SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi; perwakilan BHO, Subbag. Pelayanan, Subdit. Perizinan PRL, Dit. Jasa Kelautan, Dit. P4K, Dit. KKHL.

Hal-hal yang berkembang dalam rapat adalah sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan perizinan disesuaikan dengan Online Single Submission (OSS) sehingga implikasinya ada beberapa peraturan yang harus dicabut atau disesuaikan.
  2. Beberapa regulasi yang diselaraskan dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), antara lain:
    • Ranpermen Pemanfaatan PPK PMA;
    • Ranpermen Pemanfaatan Jenis Ikan;
    • Ranpermen Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan; dan
    • Revisi Permen Pelaksanaan Reklamasi
  3. Izin lokasi termasuk reklamasi diberikan berdasarkan dari Rencana Zonasi (RZ) namun dari PP No. 24 Tahun 2018 sudah mengakomodir apabila RZ belum ada bisa menggunakan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), peta laut Pushidros TNI AL, peta BIG atau one data.
  4. Izin Lokasi Perairan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Pelaksanaan Reklamasi.
  5. Pengajuan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan reklamasi dan/atau Izin Pelaksanaan Reklamasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah ketentuannya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) dimasukkan ke dalam Ranpermen Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
  7. Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Lingkungan.
  8. Izin Pengelolaan Perairan wajib dimiliki untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: produksi garam, biofarmakologi laut dan bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pengangkatan BMKT, dan pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan nasional.
  9. Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin pemanfaatan PPK mengajukan permohonan kepada Menteri mealui Lembaga OSS, kemudian Lembaga OSS yang menerbitkan izin.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   06 Juli 2018   Dilihat : 500



Artikel Terkait:
Website Security Test