DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kilas Berita  
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2010 - 2014

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

Prioritas ke-1:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian, penataan organisasi, dan pemangkasan red tape yang terkait bidang kelautan dan perikanan.

Prioritas ke-2:

Penanggulangan Kemiskinan, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan untuk memberikan konstribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan absolut nasional dari 14,1 % pada 2009 menjadi 8-10% pada Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan dan Perikanan, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang bankable.

Prioritas ke-3:

Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan konstribusi PDB perikanan tanpa migas menjadi 6,5% pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya sebesar 115 pada tahun 2014, melalui peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan, dan stabilisasi harga ikan.

Prioritas ke-4:

Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yang akan dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui melalui pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan, dan pengembangan SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.

Prioritas ke-5:

Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Kon?ik, yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan terdepan, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-kon?ik yang akan diimplemen- tasikan melalui pengelolaan/ pemberdayaan pulau-pulau terluar dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni:

1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan;

2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan

3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:

Pro poor. Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pro job. Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

Pro growth. Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelutan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

Pro sustainability. Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui Pengembangan Minapolitan. Minapolitan meru- pakan upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kemen- terian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   26 Mei 2016   Dilihat : 365



Artikel Terkait:
Website Security Test