DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kilas Berita  
Menjaring Dukungan Demi Terwujudnya Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kolepon

Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) merupakan mandat dari Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 j.o. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah  menjadi UU nomor 01 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penetapan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyelamatan dan konservasi ekosistem yang dapat dilakukan terhadap semua tipe ekosistem. Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mentargetkan pengembangan kawasan konservasi perairan seluas 20.000.000 ha pada tahun 2020. Sampai saat ini telah dilakukan sejumlah kegiatan identifikasi calon kawasan konservasi perairan, yang salah satunya dilakukan pada tahun 2015 di Pulau Kolepon, Kabupaten Merauke. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk menginisiasi calon kawasan konservasi perairan di Pulau Kolepon maka Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Loka PSPL) Sorong bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, dan Politeknik Yasanto Merauke, memulai perjalanan dari tanggal 30 April sampai tanggal 10 Mei 2018 untuk mengunjungi 6 kampung yang berada di Distrik Tabonji dan Distrik Waan, Pulau Kolepon, Kabupaten Merauke. Kesemua kampung yang dikunjungi ini yakni kampung Iromoro, Konjombando, Yeraha, Kawe, Wetau dan Kladar. Kunjungan ini untuk melaksanakan kegiatan konsultasi publik hasil survey identifikasi calon kawasan konservasi perairan Pulau Kolepon yang telah dilakukan pada tahun 2015 lalu, dimana kampung-kampung tersebut merupakan pemilik hak ulayat area rencana kawasan konservasi perairan yang membentang dari barat hingga selatan Pulau Kolepon tepatnya mulai dari kampung Iromoro, Distrik Tabonji hingga ke kampung Tor, Distrik Waan dengan luas kurang lebih 350.000 ha.

Rangkaian kegiatan konsultasi publik di 6 kampung ini berupa sosialisasi hasil survey identifikasi potensi calon kawasan konservasi perairan di Pulau Kolepon, kemudian dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan secara langsung dari masyarakat adat/pemilik hak ulayat terkait pembagian zona kawasan dan lokasi-lokasi penting terkait habitat jenis ikan ekonomis, cagar budaya, dan lain-lain, serta untuk menggalang dukungan langsung dari masyarakat adat/pemilik hak ulayat mengenai lokasi Calon Kawasan Konservasi Perairan di Pulau Kolepon. Pelaksanaan konsultasi publik kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama sebagai bukti dukungan terhadap calon kawasan konservasi perairan, dimana disetiap kampung berita acara di tanda tangani oleh kepala kampung atau perwakilan aparat kampung, perwakilan setiap marga, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pihak Loka PSPL Sorong, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, dan Perwakilan akademisi dari Politeknik Yasanto Merauke. Masyarakat adatpun berharap, dengan adanya kawasan konservasi perairan dapat mengakomodir zona perikanan tradisional sejauh 1 hingga 2 mil dari garis pantai sehingga kedepan diharapkan tidak terjadi lagi konflik dengan kapal-kapal penangkap ikan dimana selama ini seringkali kapal-kapal tersebut memasang jaring/gillnethingga dekat dengan garis pantai, yang mana pada area itu merupakan tempat masyarakat nelayan tradisional menggantungkan hidupnya untuk menangkap ikan dengan bermodalkan alat tangkap sederhana berupa jaring patok (Belo) dan Tanggo-tanggo. Keberadaan jaring/gillnet dari kapal-kapal tangkap berukuran besar tersebut tentu saja membuat keberadaan nelayan tradisional semakin terpinggirkan, sehingga masyarakat nelayan tradisional berharap dengan adanya rencana kawasan konservasi perairan ini dapat memberi perlindungan terhadap hak-hak mereka atas zona perikanan tradisional. [MJM] (LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG)

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   17 Mei 2018   Dilihat : 209



Artikel Terkait:
Website Security Test