DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kilas Berita  
KKP Dorong Percepatan Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Gedung Mina Bahari III Lt. 11 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

SIARAN PERS


Nomor : SP.205 /DJPRL.0/I/2018

 

KKP Dorong Percepatan Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkepentingan untuk melakukan perencanaan spasial sebagai landasan operasional untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pengembangan kawasan. Sampai dengan tahun 2018 KKP mempunyai target untuk menyelesaikan 7 (tujuh) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 20 (dua puluh) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia serta pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Sedangkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai–nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi di sela-sela Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional, Selasa (30/1).

Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggalang input dari sektor lain bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Laut, diantaranya Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi kawasan Antar Wilayah (RZ Teluk, Selat, dan Laut), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana telah ditargetkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Brahmantya menambahkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Penyusunan RZ KSN tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, untuk itu sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTR KSN dan RTRW maupun dokumen perencanaan RZWP3K Provinsi merupakan suatu keniscayaan. Saat ini 5 (lima) Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP3K, yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Upaya harmonisasi meliputi berbagai isu permasalahan yang bernilai penting dan strategis nasional maupun aspek kewenangan pengelolaan di KSN tersebut. Menteri berwenang pada aspek yang bernilai penting dan strategis nasional saja, selebihnya diharmonisasikan dengan pemerintah daerah. Selain harmonisasi urusan tersebut, reposisi nelayan juga menjadi aspek penting yang diperhatikan di dalam RZ KSN, antara lain diwujudkan dalam rangka penjaminan kehidupan sosial ekonomi yang maju dan modern dengan menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil di wilayah perairan. Intinya berbagai kepentingan akan diakomodir untuk dapat berjalan selaras dalam mendukung kepentingan bangsa.  Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Mengusung tema Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis Nasional, lokakarya ini diikuti tidak kurang dari 100 (seratus) orang peserta, melibatkan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi (IPB, UNDIP, ITS, UNHAS dan UNRAM), UPT PSPL/KKPN (Padang, Serang, Denpasar, Kupang dan Makassar) dan Pemerintah Daerah Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat).

Selain bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan strategi perencanaan ruang laut, hal penting yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan lokakarya ini adalah pembahasan konsep nilai penting dan strategis nasional, penetapan batas perencanaan wilayah rencana zonasi, serta perumusan isu strategis pada wilayah perairan KSN. KKP berharap konsep nilai penting dan strategis nasional di kawasan laut dapat dilahirkan dalam lokakarya ini. Selanjutnya tim universitas dapat membantu proses pengawalan dokumen hingga proses pembahasan dan harmonisasi (penetapan) Perpres, sehingga diharapkan tahapan pengharmonisasian di Kemenkumham sudah dapat dilaksanakan pada Bulan Juni 2018, pungkas Brahmantya.

 

Jakarta, 26 Januari 2018

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut,

 

ttd

Ir. Agus Dermawan, M.Si  

 

Narasumber :

1.   Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (0818379439)

2.   Ir. Suharyanto, M.Sc

Direktur Perencanaan Ruang Laut (081213144662)

Informasi lebih lanjut :

 

Bagian Kerja Sama, Humas dan Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

email : humas.prl@kkp.go.id

Telp/fax : (021) 3513300 ext : 6117

 

 

Lembar Fakta:

Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional

Tujuan yang ingin dicapai dari Lokakarya Nasional ini antara lain:

  1. Mensosialisasikan program perencanaan ruang laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT);
  2. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis serta permasalahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis;
  3. Menginventarisasi kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional; dan
  4. Memetakan konflik peraturan untuk harmonisasi pelaksanaan kewenangan pengelolaan perairan di kawasan strategis nasional.

 Acara lokakarya Nasional ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang akan dibantu oleh 5 (lima) perguruan tinggi dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, diantaranya adalah:

  1. Institut Pertanian Bogor untuk Penyusunan RZ KSN Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro),
  2. Universitas Diponegoro untuk Penyusunan RZ KSN Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedung Sepur),
  3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk Penyusunan RZ KSN Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila),
  4. Universitas Hasanuddin untuk Penyusunan RZ KSN Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) dan
  5. Universitas Mataram untuk Penyusunan RZ KSN Bima.

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   14 Maret 2018   Dilihat : 191



Artikel Terkait:
Website Security Test