DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Kilas Berita  
PEMERINTAH AUSTRALIA APRESIASI PENERAPAN SISTEM BIOSECURITY PADA USAHA BUDIDAYA UDANG INDONESIA

 

Jakarta – Pemerintah Australia melalui Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air (Department of Agriculture and Water Resources/DAWR) memberikan apresiasi terhadap pengelolaan sistem produksi budidaya udang yang diterapkan di Indonesia. Mereka menilai penerapan  biosecurity, pengelolaan limbah, dan ketelusuran produk pada sistem produksi budidaya udang telah dilakukan dengan sangat baik. Hasil kunjungan tersebut juga memberikan gambaran positif tentang pelaksanaan biosecurity secara nasional.

 

Demikian kesimpulan saat closing meeting hasil kunjungan lapang yang dilakukan Tim DAWR pada hatcery PT. Prima Larvae, Tambak udang dan Unit Processing PT. Indokom di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung belum lama ini. Kunjungan juga dilakukan ke UPT Karantina Ikan dan DKP Provinsi Lampung.

 

Sebelumnya selama periode 2-6 Juli 2018, Pemerintah Australia melakukan tinjauan langsung untuk melihat sejauhmana penerapan sistem produksi pada unit usaha budidaya udang di beberapa negara eksportir udang, termasuk Indonesia mulai dari perbenihan, pembesaran, penanganan panen hingga pengolahan produk.

 

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu pemasok udang ke negara tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor udang Indonesia ke Australia mencapai 370.969 juta USD dan memberikan share sebesar 0,03 persen terhadap seluruh pengapalan produk ke seluruh dunia.

 

Menurut ketua tim familiarisation DAWR, Dr. June Liu, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke beberapa negara eksportir sebagai respon atas munculnya wabah white spot disease di pertambakan Australia dan diduga masuk terbawa dari udang yang dijadikan umpan pemancingan ikan. Untuk itu pihaknya perlu mengklarifikasi dengan melakukan tinjauan implementasi sistem mutu khususnya konsistensi penerapan biosecurity pada level on farm di negara eksportir tersebut termasuk Indonesia

 

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Australia sangat konsisten dalam penerapan biosecurity yang ketat pada produk perikanan guna menjamin keamanan pangan dan keamanan hayati. Menurutnya Liu,  di dalam struktur DAWR sendiri ada divisi khusus yang tangani masalah biosecurity yakni Biosec Animal. Pihaknya juga ketat dalam menerapkan penilaian import atas produk hewan termasuk udang.

 

"Kami menyatakan kepuasan atas upaya pengelolaan sistem budidaya yang dilakukan unit usaha udang Indonesia. Utamanya bagaimana mereka konsisten menerapkan biosecurity, pengelolaan limbah dan menjamin kualitas lingkungan secara baik. Tentunya kami berharap hal serupa juga konsisten dilakukan oleh unit usaha budidaya di seluruh Indonesia"

 

"Ke depan tidak menutup kemungkinan bagi kedua negara  menjalin kerjasama dalam rangka sharing informasi terkait pengelolaan manajemen mutu dan keamanan pangan bagi produk perikanan budidaya, disamping kerjasama dalam upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan produk udang asal Indonesia",  ungkap Liu.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/7) menyatakan bahwa penilaian positif tim DAWR tentunya diharapkan akan kembali meningkatkan jaminan keberterimaan produk udang di pasar Australia, sehingga volume ekspor Indonesia ke negeri kanguru tersebut bisa terus digenjot.  Slamet juga memastikan bahwa pengelolaan sistem produksi budidaya terutama mulai pemilihan benih bermutu, penerapan biosecurity, pengendalian penggunaan antibiotik dan pelarangan bahan berbahaya lainnya, penataan sistem tata letak tambak, pengelolaan limbah hingga pengendalian lingkungan telah menjadi kebijakan nasional yang mutlak diterapkan di setiap unit budidaya guna menjamin food safety dan sustainability.

 

Salah satu bentuk konsistensinya, saat ini KKP telah mengeluarkan kebijakan pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster di seluruh Indonesia. Ia menegaskan konsep klaterisasi kawasan berkelanjutan adalah bentuk upaya dalam memperketat sistem biosecurity dan mendorong manajemen secara kolektif dan terintegrasi, dengan demikian aspek ketelurusan lebih efektif dan keberlanjutan lingkungan dan usaha budidaya lebih terjamin.

 

Disamping itu, berkaitan dengan regulasi sistem mutu dan keamanan pangan di level on farm, KKP tengah melakukan penggabungan berbagai standar seperti Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ke dalam satu standar yang lebih komprehensif yakni Indonesian Good Aquaculture Practice (Indo GAP). Indo GAP ini memiliki substansi lebih komprehensif termasuk didalamnya mencakup aspek sustainability dan diharapkan semua standar persyararan produk dari negara buyer baik public standar maupun private standar bisa terakomodir seluruhnya. KKP juga melakukan kerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait pendampingan pengembangan skema sertifiksasi Indo GAP.

 

"Kami berharap bentuk apresiasi dari pemerintah Australia akan lebih memacu semua elemen pelaku usaha baik pembenihan udang, pabrik pakan, pembudidaya udang dan processing untuk konsisten menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan. Mulai saat ini kita tidak bisa mengelak bahwa kebijakan hambatan non tarif dalam perdagangan global menjadi prasyarat multlak yang harus dipenuhi. Begitupun dengan pemberlakuan tariff barrier pada beberapa produk perikanan akan kita antisipasi dengan penerapan regulasi nasional sistem mutu dan keamanan pangan produk budidaya secara konsisten", pungkasnya

Admin DJPB   25 Juli 2018   Dilihat : 623



Artikel Terkait:
Website Security Test