Kebakaran Kapal Perikanan di Pati Murni Kelalaian Aktivitas Pengelasan Kapal

JAKARTA (18/7) – Insiden terbakarnya 14 kapal perikanan pada Sabtu (15/7) lalu, di alur Sungai Silugonggo, Desa Barakan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dipastikan terjadi akibat kelalaian dalam aktivitas pengelasan kapal yang dilakukan oleh beberapa nelayan. Hal tersebut disampaikan langsung Hadi Sutrisno, seorang Nelayan Pati, Juwana. “Musibah ini diakibatkan karena kelalaian dan keteledoran dari kegiatan pengelasan kapal sehingga terjadi kebakaran yang membawa malapetaka. Kapal-kapal terbakar tanpa tersisa sedikitpun karena medan dan lokasi yang tidak bisa ditempuh juga pemadam tidak bisa menjangkau,” ungkap Sutrisno saat dimintai keterangan, pada Senin (17/7). Sutrisno menambahkan, kebanyakan kapal yang terbakar adalah kapal jenis purse
Details

Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, KKP Luncurkan Petunjuk Teknis Online dan Help Desk Bantuan Pemerintah

Jakarta, 17 Juli 2017 – Salah satu program Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah program perubahan tata kelola Bantuan Pemerintah. Hari ini, Senin (17/7), KKP mengumumkan jenis, syarat, dan jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen petunjuk teknis Bantuan Pemerintah KKP di tahun 2017. Pengumuman melalui laman daring KKP (www.kkp.go.id) juga mencakup unit pengelola informasi (Help Desk Unit) untuk menjawab pertanyaan dan menampung saran, pendapat, atau pengaduan masyarakat terkait Bantuan Pemerintah KKP tahun 2017. “Saya ingin masyarakat dapat memiliki akses langsung terhadap informasi bantuan pemerintah. Semua program
Details

Kantor PSDKP Tegal Tetap Beroperasi

Jakarta (17/7). Kantor Wilayah Kerja (Wilker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah kembali beroperasi normal pada Sabtu malam (15/7) setelah sebelumnya mengalami penyegelan oleh nelayan sejak sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama. Perisitiwa ini sangat disayangkan, karena telah menghentikan pelayanan publik yakni penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan setidaknya selama proses penyegelan tersebut. Kejadian tersebut disinyalir sebagai imbas kekecewaan atas tuntutan mereka pada demonstrasi yang dilakukan di Jakarta, Selasa lalu. Penyegelan kantor wilker tegal dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut juga terjadi pengusiran dua petugas Pengawas Perikanan yang sedang
Details

GELAR HALAL BIHALAL, MENTERI SUSI INGIN KKP TETAP LAKUKAN PEMBAHARUAN

JAKARTA (10/7) – Suasana Hari Raya Idul Fitri 1438 H masih mewarnai acara halal bihalal keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam kesempatan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir bersama jajaran pejabat dan pegawai KKP di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, Kantor KKP Jakarta, Senin (10/7). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode-periode sebelumnya, yakni Fredi Numberi, Fadel Muhammad dan Sarwono Kusuma Atmadja. Acara tersebut juga dicairkan oleh lawakan dari Cak Lontong dan kedua temannya. “Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja selama tiga tahun di KKP,
Details

BERTEMU MENTERI SUSI, NELAYAN TEGAL SAMPAIKAN DUKUNGAN PELARANGAN CANTRANG

JAKARTA (6/7) – Sekitar 50 orang nelayan yang merupakan nakhoda atau Awak Kapal Perikanan asal Kabupaten Tegal dari kapal yang menggunakan 3 alat tangkap, yaitu gillnet, purse seine, dan boukeami (alat tangkap cumi) melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (6/7). Pada pertemuan yang didukung Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Tegal tersebut, mereka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pelarangan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela, termasuk cantrang. “Saya bangsa Indonesia, saya diberi kehormatan sebagai Menteri untuk mengatur laut. Makanya saya larang trawl itu,” ungkap
Details

MENTERI SUSI LANTIK ENAM PEJABAT ESELON II

JAKARTA (6/7) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik enam orang pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat  eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara yang berlangsung pada Kamis (6/7) di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 ini sekaligus memberhentikan dengan hormat Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, pada acara ini resmi dilantik dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Ir. Yuliadi, M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ir. Frits Penehas Lesnusa, M.Si sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan. Selain itu, Menteri Susi turut
Details

PUBLIKASI DATA VMS, JARING PARTISIPASI MASYARAKAT AWASI AKTIVITAS PERIKANAN INDONESIA

JAKARTA (5/7) – Pada tanggal 8 Juni, di sela-sela Konferensi Kelautan PBB 2017 di New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara resmi menyatakan komitmen untuk membuka data pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System (VMS) melalui platform Global Fishing Watch. Publikasi data ini diyakini dapat menjamin pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan kegiatan perikanan di Indonesia melalui partisipasi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga mengajak negara anggota PBB lainnya untuk turut serta membuka data VMS mereka guna pemantauan aktivitas illegal unreported and unregulated (IUU) Fishing, terutama yang terjadi di laut lepas. “Guna memastikan pengelolaan perikanan terutama
Details

KKP PULANGKAN 17 NELAYAN SELAMA 2017

JAKARTA (21/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sejumlah 17 (tujuh belas) nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (21/6). Selanjutnya, Eko menambahkan Sejumlah nelayan tersebut dipulangkan dari Australia sebanyak 16 orang, yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 1 (satu) orang dipulangkan dari Malaysia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nelayan Indonesia yang tertangkap umumnya secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain,
Details

MENTERI SUSI INGIN PBB SEGERA TETAPKAN IUU FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR

NEW YORK (13/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan praktik illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime). Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York, beberapa waktu lalu. “Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan
Details

BICARA DI FORUM INTERNASIONAL, MENTERI SUSI DORONG PEMBERDAYAAN PSMA

NEW YORK (11/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pentingnya pemberdayaan pelabuhan perikanan sebagai implementasi dari Port State of Measures Agreement (PSMA) guna mengawasi praktik pencurian ikan atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Hal tersebut disampaikannya saat menjadi panelis Side Event Food and Agriculture Organization (FAO): IUU Fishing on Implementing PSMA di United Nations Head Quarters (UNHQ), New York, Kamis (8/6). Menurut Menteri Susi, PSMA merupakan instrumen penting untuk menghentikan praktik IUUF secara efektif dan melindungi lautan. Pelabuhan adalah titik masuk terakhir kapal penangkap ikan sebelum ikan masuk ke pasar. Dengan demikian, pelabuhan memainkan peran penting untuk
Details