BERTEMU MENTERI SUSI, NELAYAN TEGAL SAMPAIKAN DUKUNGAN PELARANGAN CANTRANG

JAKARTA (6/7) – Sekitar 50 orang nelayan yang merupakan nakhoda atau Awak Kapal Perikanan asal Kabupaten Tegal dari kapal yang menggunakan 3 alat tangkap, yaitu gillnet, purse seine, dan boukeami (alat tangkap cumi) melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (6/7). Pada pertemuan yang didukung Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Tegal tersebut, mereka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pelarangan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela, termasuk cantrang. “Saya bangsa Indonesia, saya diberi kehormatan sebagai Menteri untuk mengatur laut. Makanya saya larang trawl itu,” ungkap
Details

MENTERI SUSI LANTIK ENAM PEJABAT ESELON II

JAKARTA (6/7) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik enam orang pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat  eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara yang berlangsung pada Kamis (6/7) di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 ini sekaligus memberhentikan dengan hormat Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, pada acara ini resmi dilantik dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Ir. Yuliadi, M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ir. Frits Penehas Lesnusa, M.Si sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan. Selain itu, Menteri Susi turut
Details

PUBLIKASI DATA VMS, JARING PARTISIPASI MASYARAKAT AWASI AKTIVITAS PERIKANAN INDONESIA

JAKARTA (5/7) – Pada tanggal 8 Juni, di sela-sela Konferensi Kelautan PBB 2017 di New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara resmi menyatakan komitmen untuk membuka data pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System (VMS) melalui platform Global Fishing Watch. Publikasi data ini diyakini dapat menjamin pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan kegiatan perikanan di Indonesia melalui partisipasi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga mengajak negara anggota PBB lainnya untuk turut serta membuka data VMS mereka guna pemantauan aktivitas illegal unreported and unregulated (IUU) Fishing, terutama yang terjadi di laut lepas. “Guna memastikan pengelolaan perikanan terutama
Details

KKP PULANGKAN 17 NELAYAN SELAMA 2017

JAKARTA (21/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sejumlah 17 (tujuh belas) nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (21/6). Selanjutnya, Eko menambahkan Sejumlah nelayan tersebut dipulangkan dari Australia sebanyak 16 orang, yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 1 (satu) orang dipulangkan dari Malaysia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nelayan Indonesia yang tertangkap umumnya secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain,
Details

MENTERI SUSI INGIN PBB SEGERA TETAPKAN IUU FISHING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR

NEW YORK (13/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan praktik illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime). Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York, beberapa waktu lalu. “Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan
Details

BICARA DI FORUM INTERNASIONAL, MENTERI SUSI DORONG PEMBERDAYAAN PSMA

NEW YORK (11/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pentingnya pemberdayaan pelabuhan perikanan sebagai implementasi dari Port State of Measures Agreement (PSMA) guna mengawasi praktik pencurian ikan atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Hal tersebut disampaikannya saat menjadi panelis Side Event Food and Agriculture Organization (FAO): IUU Fishing on Implementing PSMA di United Nations Head Quarters (UNHQ), New York, Kamis (8/6). Menurut Menteri Susi, PSMA merupakan instrumen penting untuk menghentikan praktik IUUF secara efektif dan melindungi lautan. Pelabuhan adalah titik masuk terakhir kapal penangkap ikan sebelum ikan masuk ke pasar. Dengan demikian, pelabuhan memainkan peran penting untuk
Details

SELAMATKAN STOCK ALAM, KKP BERHASIL BENIHKAN RAJUNGAN SECARA MASSAL

JAKARTA (12/6) – Rajungan atau Portunus sp merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Dengan harga jual mencapai 70 ribu rupiah per kilogram, saat ini permintaannya cenderung terus naik terutama dalam memenuhi permintaan pasar ekspor ke berbagai negara khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 menunjukkan volume ekspor rajungan dan kepiting Indonesia mencapai 29.038 ton dengan nilai ekspor mencapai  US$321.842. Permintaan dan harga yang menggiurkan ini, disatu sisi telah memicu over eksploitasi di berbagai wilayah, dan saat ini mulai terlihat kecenderungan penurunan stok yang cukup drastis. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya juga menyampaikan keprihatinannya atas
Details

JAGA KEBERLANJUTAN PERIKANAN DUNIA, MENTERI SUSI SAMPAIKAN INTERVENSI PADA KONFERENSI KELAUTAN PBB

NEW YORK (11/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan intervensi Indonesia dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” pada rangkaian acara Konferensi Laut PPB, di UNHQ, New York, Rabu (7/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyarankan berbagai langkah yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan dunia. “Lautan menutup sekitar 71% permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita  untuk menjaga hak lautan,” ungkap Menteri Susi. Menurut Menteri Susi, untuk dapat menjaga lautan, semua masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak
Details

LINDUNGI NELAYAN, PEMBUDIDAYA, DAN PETAMBAK GARAM, KKP SELENGGARAKAN DISKUSI PUBLIK DI MEDAN

MEDAN (9/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Jumat (9/6) di Balai Pertemuan Nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara. Dalam sosialisasi tersebut hadir Anggota Komisi IV DPR RI, Fadli Nurzal sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut turut hadir para pejabat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD Dinas KP, UPTD KKP, Aparat Penegak Hukum, serta pemangku kepentingan terkait. “Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholders mengenai substansi dan pelaksanaan peraturan
Details

KKP REPATRIASI 695 NELAYAN VIETNAM

BATAM (9/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, dan POLRI, serta instansi terkait lainnya melakukan repatriasi terhadap 695 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari Pangkalan PDSKP Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 9 Juni 2017. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Eko Djalmo Asmadi, disela-sela acara repatriasi nelayan Vietnam, di Batam (9/6). Nelayan-nelayan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh petugas dari Pengawas Perikanan-KKP, TNI AL, maupun POLRI dalam berbagai operasi yang diselenggarakan dalam rangka pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun
Details