Lantik Lulusan Politeknik KP Bitung, Kepala BRSDM Sampaikan Pesan Menteri Susi Agar Lulusan Jaga Integritas

BITUNG (22/8) – Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Bitung, Sulawesi Utara, salah satu pendidikan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hari ini, Selasa (22/8) melantik dan mewisuda 141 taruna Ahli Madya Perikanan Angkatan XVII. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar. Dalam kesempatan tersebut, Zulficar menyampaikan pesan Menteri Susi agar lulusan pendidikan tinggi KKP menjunjung tinggi integritas. “Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa kepintaran dan kepandaian akan menjadi tidak produktif apabila tidak disertai dengan jiwa integritas yang tinggi. Adik-adik disini telah dididik dengan nilai-nilai integritas tersebut, kejujuran, keberanian, mental baja dan
Details

KKP Luncurkan Alat Bantu Monitoring Armada Kapal Perikanan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan alat bantu monitoring armada kapal perikanan (vessel monitoring aid/VMA) di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa (22/8). Alat bantu ini merupakan hasil kerja sama rancang bangun Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dengan PT. Unggul Cipta Teknologi (UCT) melalui integrasi teknologi Global Positioning System (GPS) dan radio komunikasi dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan perikanan dan ketaatan armada perikanan berukuran < 30 Gross Tonnage (GT). Kerja sama tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Details

ALIH PROFESI PENANGKAP BENIH LOBSTER, KKP SIAPKAN BANTUAN RP 50 MILIAR

Jakarta (27/7). Program alih usaha penangkap benih lobster sampai saat ini telah memasuki tahap akhir bimbingan teknis pelatihan, dan proses distribusi sarana dan prasarana budidaya direncanakan akan didistribusikan pada Agustus 2017. Ini merupakan wujud pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan alternatif agar ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski mereka tidak menangkap benih lobster. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/7). Menurut Slamet, bentuk dukungan KKP yang akan diberikan tahun ini dengan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana budidaya senilai Rp50 milar untuk mengembalikan profesi semula sebagai pembudidaya
Details

PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA TUNJUKKAN CAPAIAN POSITIF

Jakarta (27/7) – Berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang Perikanan Budidaya di semester 1 tahun 2017 menunjukkan capaian positif. Hal itu terungkap dari paparan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto yang menyampaikan progres program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) pada konferensi pers, Rabu (26/7) di Kantor KKP Jakarta Pusat. Salah satu progres DJPB yaitu berupa bantuan benih ikan sebanyak 100 juta ekor. Saat ini, realisasi telah mencapai 101.353.814 ekor atau 101% di 34 provinsi. “Sampai pada 25 Juli sudah terealisasi 101 juta ekor. Jadi saya kira ini sudah melebihi target. Karena bantuan benih ini sebenarnya tidak
Details

Dorong Peralihan Alat Tangkap, KKP Intensifkan Gerai Permodalan dan Gerai Perijinan

JAKARTA (26/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) membuka kembali Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel) untuk memfasilitasi permodalan nelayan eks alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ke perbankan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengungkapkan tahun ini KKP akan membuka Gemonel tersebut di beberapa titik secara intensif. “Sudah ada sekelompok nelayan yang minta restrukturisasi kredit. Selain Gerai Perizinan, kami juga ada Gerai Permodalan. Itu akan intensif hingga 31 Desember 2017 nanti,” ungkapnya dalam gelaran konferensi pers di Jakarta pada Rabu (26/7). Selain itu, untuk mempersiapkan penggantian alat tangkap seperti perizinan, KKP akan bersinergi dengan Kementerian
Details

Menteri Susi: Kapal Bukti Kejahatan Tak Boleh Dilelang

JAKARTA (26/7) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung atas ditundanya pelelangan 3 unit Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku illegal fishing yang sedianya akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Batam melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam di Tanjung Pinang, pada Senin (24/7) lalu. Menurut Menteri Susi, kebijakan pengelolaan barang bukti kapal hasil tindak pida na perikanan harus dipandang sebagai satu kesatuan upaya pemberantasan Illegal Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, sehingga tidak tepat jika dilakukan pelelangan. “Semenjak dibentuknya Satgas 115 dan perang melawan IUU Fishing kita punya konsensus bersama, di mana Pak Presiden
Details

Kapal Pengawas KKP Kembali Tangkap Kapal Ilegal Asal Malaysia dan Vietnam

KKPNews, Jakarta – Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 4 (empat) kapal perikanan asing (KIA) yang terdiri dari 2 (dua) KIA berbendera Malaysia dan 2 (dua) KIA berbendera Vietnam pada tanggal 18 Juli 2017. Demikian ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta, Senin (24/7). Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 12 terhadap 2 (dua) KIA Malaysia di perairan Selat Malaka. Kapal yang ditangkap, yaitu KM. SLFA 4641 dengan jumlah awak kapal 3 (tiga) orang berkewarganegaran Indonesia, dan KM. SLFA 4948 dengan awak kapal 4 (empat) orang warga
Details

Kawal Peralihan Alat Tangkap, Pemerintah Dialog Dengan Nelayan Tegal

JAKARTA (18/7) – Pemerintah yang terdiri dari unsur Staf Kepresidenan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian, TNI, Satgas 115 serta pemerintah daerah setempat menggelar pertemuan dengan masyarakat nelayan Kota/Kabupaten Tegal guna mencari titik temu permasalahan peralihan alat tangkap di Pantai Utara Jawa Tengah pada Senin 17 Juli 2017 lalu. Pertemuan dilakukan di dua tempat, yakni di TPI Larangan, Kabupaten Tegal dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal. “Kemarin kita sudah bertemu dengan beberapa stakeholder dan para nelayan. Kesepakatannya adalah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan diperpanjang hingga akhir 2017, tapi dengan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) tetap sama.”, ungkap Menteri
Details

Kebakaran Kapal Perikanan di Pati Murni Kelalaian Aktivitas Pengelasan Kapal

JAKARTA (18/7) – Insiden terbakarnya 14 kapal perikanan pada Sabtu (15/7) lalu, di alur Sungai Silugonggo, Desa Barakan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dipastikan terjadi akibat kelalaian dalam aktivitas pengelasan kapal yang dilakukan oleh beberapa nelayan. Hal tersebut disampaikan langsung Hadi Sutrisno, seorang Nelayan Pati, Juwana. “Musibah ini diakibatkan karena kelalaian dan keteledoran dari kegiatan pengelasan kapal sehingga terjadi kebakaran yang membawa malapetaka. Kapal-kapal terbakar tanpa tersisa sedikitpun karena medan dan lokasi yang tidak bisa ditempuh juga pemadam tidak bisa menjangkau,” ungkap Sutrisno saat dimintai keterangan, pada Senin (17/7). Sutrisno menambahkan, kebanyakan kapal yang terbakar adalah kapal jenis purse
Details

Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi, KKP Luncurkan Petunjuk Teknis Online dan Help Desk Bantuan Pemerintah

Jakarta, 17 Juli 2017 – Salah satu program Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah program perubahan tata kelola Bantuan Pemerintah. Hari ini, Senin (17/7), KKP mengumumkan jenis, syarat, dan jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen petunjuk teknis Bantuan Pemerintah KKP di tahun 2017. Pengumuman melalui laman daring KKP (www.kkp.go.id) juga mencakup unit pengelola informasi (Help Desk Unit) untuk menjawab pertanyaan dan menampung saran, pendapat, atau pengaduan masyarakat terkait Bantuan Pemerintah KKP tahun 2017. “Saya ingin masyarakat dapat memiliki akses langsung terhadap informasi bantuan pemerintah. Semua program
Details