Kelangkaan Bahan Baku Surimi Tidak Hanya di Indonesia

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan menanggapi keluhan pengusaha surimi yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku setelah diberlakukannya larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Zulficar Mochtar mengatakan, permasalahan pasokan bahan baku surimi tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga diberbagai negara lain. Penyebabnya bukanlah larangan penggunaan cantrang melainkan bisnis surimi membutuhkan sumber daya ikan secara massif. “Bisnis surimi ini di berbagai negara baik Vietnam, Thailand, Jepang dan lainnya selalu mengeluhkan pasokan bahan baku yang tidak memadai. Bahkan Alaska Pollack yang dikabarkan sumber surimi yang statusnya stabil juga ternyata menurun. Ini karena nature
Continue

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 402 Ekor Kepiting Ke Tiongkok

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyita ratusan ekor anak kepiting di Bandara Soekarno Hatta. KKP melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I menahannya karena belum memenuhi standar ekspor. Kepala BKIPM Jakarta I, Sitti Chadidjah menjelaskan kepiting yang disita berukuran di bawah standar yakni 402 ekor kepiting dengan total berat tiga kilogram. Adapun standar ekspor kepiting yakni memiliki berat 200 gram per ekor. “Ratusan ekor kepiting yang belum layak dilalulintaskan tersebut akan diekspor ke Ghuangzhou, Tiongkok”, ujar Siti pada Kamis 2 Februari lalu. Informasi dari data pengiriman menunjukkan pihak yang akan
Continue

BERI KULIAH UMUM DI ITB, MENTERI SUSI AJAK AKADEMISI IKUT JAGA KEDAULATAN LAUT INDONESIA

BANDUNG (3/2) – Dalam kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat (3/2), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak akademisi, ilmuwan, dan praktisi Indonesia untuk ikut berkomitmen menjaga laut Indonesia. Ia juga menghimbau para mahasiswa yang hadir untuk memanfaatkan pendidikan dan pengetahuan yang mereka punya untuk kemajuan bangsa. Menteri Susi meminta semua pihak ikut menggalang persatuan, solidaritas, nasionalisme, dan kecintaan terhadap aset kelautan Indonesia. Salah satunya dengan menjadi pagar-pagar utama pelaksanaan Perpres No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, terutama pasal yang mengatur perikanan
Continue

MENTERI SUSI : PERBANKAN PUNYA POTENSI BESAR DORONG PEMBANGUNAN SKPT

Jakarta (3/2) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai perbankan, terutama perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat memaksimalkan pembangunan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara pada acara Board Forum Bank Mandiri Group, di Plaza Mandiri Syariah Lt.11 Jakarta, Kamis (2/2). “Kalau memang tertarik, perbankan juga bisa melirik potensi pasar di SKPT. Saat ini kami sedang membangun SKPT untuk mendorong pertumbuhan perikanan Indonesia”, ujar Susi. Susi menilai, perbankan dapat membantu pendanaan pembangunan SKPT melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga revitalisasi pasar-pasar ikan yang
Continue

KAWAL KEDAULATAN LAUT INDONESIA, MENTERI SUSI DUKUNG AKADEMISI LAKUKAN RISET

JAKARTA (2/2) – Riset dari akademisi dinilai penting dalam mengawal kedaulatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan riset dari akademisi pendidikan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah. “Saya yakin anda sudah melakukan riset-riset. Saya minta tolong ke akademisi bantulah kami pemerintah, untuk memberikan masukan. Kami punya misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa”, ujar Susi di hadapan para rektor yang hadir dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (2/2). Susi juga mengatakan, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan harus dijaga hingga dirasakan oleh generasi berikutnya. “Syaratnya ya keberlanjutan. Penduduk di
Continue

Laporan Penelitian Terkait Sertifikasi HAM & Awak Kapal Perikanan

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM). Penetapan persyaratan dan mekanisme sertifikasi bertujuan untuk mengatur tata cara sertifikasi HAM perikanan, sebagai acuan bagi Tim HAM Perikanan dan Pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Permen tersebut dibuat berdasarkan rujukan pada laporan hasil penelitian mengenai perdagangan orang, pekerja paksa dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh KKP, Satgas 115, International Organization for Migration (IOM) dan Conventry University. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, laporan ini merupakan satu-satunya klarifikasi
Continue

MENTERI SUSI LANTIK DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta (19/1) – Guna menyempurnakan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik Laksda Eko Djalmo Asmadi sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang baru pada Jumat, (20/1). Tak hanya melantik pejabat baru, Susi juga akan melakukan pertajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi overlapping dan pemborosan di tubuh KKP. Penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara terus menerus juga menjadi prioritasnya. “Dari aspek sumber daya manusia, kita juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai. Begitu pula dengan sistem atau bisnis proses kita juga harus
Continue

KKP PRIORITASKAN PROGRAM PEMERATAAN KESEJAHTERAAN

Jakarta (19/1). Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016. “Kita akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita perlu siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini,” ujar  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (18/1). Susi memaparkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Gini Rasio Indonesia di tahun 2016 adalah 0,39 dimana tahun sebelumnya adalah 0,4. Meskipun ada sedikit perbaikan, menurutnya pemerintah tetap harus melakukan pemerataan karena 49.3 persen kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1 persen penduduk.
Continue

2017, SATGAS 115 FOKUS TINDAK TEGAS KEJAHATAN PERIKANAN

JAKARTA (17/1) – Pemerintah melalui Satgas 115 dalam setahun ke depan akan fokus pada upaya pemberantasan kejahatan perikanan transnasional terorganisir (transnational organized fisheries crime). Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP Jakarta, Selasa (17/1). “Saya akan melanjutkan upaya pemberantasan Transnational Organized Fisheries Crime,dengan mendorong komunitas internasional untuk mengakui istilah ini melalui keterlibatan Satgas 115 dalam berbagai forum internasional”, ungkap Susi. Selain itu, pada 2017 mendatang Satgas 115 akan meningkatkan kemampuan pendeteksian, terutama dalam melakukan patroli pengawasan dari unsur gabungan, TNI, KKP, kepolisian dan Bakamla, baik di
Continue