Program Bantuan Kapal Mina Maritim (2015)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah memberikan bantuan berupa kapal kepada masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari DJPT, total Kapal Mina Maritim yang telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 64 kapal yang bersumber dari APBN dan APBN-P 2015 dengan data terlampir. Lampiran
Continue

Program Asuransi Bagi Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengimplementasikan UU No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui program Perlindungan Nelayan yang salah satu amanatnya adalah bantuan fasilitasi asuransi bagi nelayan dengan membayarkan premi asuransi. Setelah proses pengadaan melalui LPSE KKP, maka ditetapkan pelaksana Asuransi bagi nelayan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dengan besaran bantuan pembayaran premi sebesar Rp. 175.000,- per nelayan per tahun dengan nilai manfaat bila meninggal akibat kecelakaan aktifitas usaha penangkapan ikan sebesar Rp. 200.000.000, meninggal alami sebesar Rp. 160.000.000, cacat tetap sebesar Rp. 100.000.000
Continue

KKP TERBITKAN 143.600 POLIS ASURANSI NELAYAN

Jakarta (5/12) – Program perlindungan nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) atau asuransi nelayan telah berjalan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 143.600 polis asuransi nelayan dari 36 provinsi seluruh Indonesia. Sebelumnya KKP bersama Jasindo telah melakukan seleksi calon penerima bantuan, dimana dari 247.694 polis yang diajukan, sebanyak 42 persen diantaranya tidak memenuhi kriteria peserta penerima asuransi nelayan. Adapun kriteria peserta yang ditentukan adalah memiliki kartu nelayan, berusia paling tinggi 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir berakhir masa
Continue

Resmikan Pelabuhan Perikanan Untia Makassar, Presiden Joko Widodo Tegaskan Jangan Ada Pungli

KKPNews, Makassar – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Pelabuhan Perikanan Untia dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi perikanan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. “Hari ini akan kita resmikan Pelabuhan Untia di Makassar. Jadi dengan adanya Pelabuhan Untia ini, memberikan solusi untuk meningkatkan produksi perikanan di Sulsel, khususnya di Makassar karena lokasinya sangat strategis, dekat dengan pelabuhan umum untuk ekspor,” ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengungkapkan, Pelabuhan Perikanan Untia nantinya akan dijadikan sebagai sentra produksi perikanan. Hal ini karena potensi perikanan di wilayah Sulawesi Selatan termasuk besar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. “Target ekspor perikanan Sulsel sangat besar, 10% dari total ekspor nasional. Pengembangan Pelabuhan Untia ini diharapkan akan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lainnya,” ujar Presiden Jokowi. Untuk menjadikan Pelabuhan Perikanan Untia sebagai sentra produksi perikanan, lanjut Presiden Jokowi, pelayanan yang diberikan di pelabuhan ini juga harus baik. Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh adanya pungutan liar (pungli) di pelabuhan ini. “Saya minta pelayanan di Pelabuhan Untia terus dijaga. Dan hati-hati, jangan ada pungli di sini. Itu tidak boleh. Jangan sampai di pelabuhan baru ini ada pungli. Kalau ada pungli, segera laporkan ke Tim Sapu Bersih Pungli. Semoga semua mendapat pelayanan yang baik,” tutup Presiden Jokowi. (RA)
Continue

Datang ke Pelabuhan Untia, Ini Pesan Menteri Susi untuk Masyarakat Sulawesi Selatan

KKPNews, Makassar – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11). Menteri Susi mengungkapkan, kunjungannya ke Pelabuhan Perikanan Untia bukan hanya untuk meresmikan pelabuhan tersebut, tetapi juga untuk melihat perkembangan industri perikanan yang menjadi salah satu visi utama pemerintah dalam hal percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. “Kita hari ini ada di Untia untuk melihat persiapan pengembangan industri perikanan, sesuai Inpres No. 7 tentang percepatan pembangunan. Kita segerakan supaya nelayan-nelayan di wilayah yang padat bisa bergeser ke mari dan kita juga mengundang buyer dari luar negeri untuk masuk ke sini. Ini juga mengantisipasi kenaikan tangkap yang melimpah dan rencana pemerintah untuk merevitalisasi industri perikanan tangkap nelayan Indonesia,” jelas Susi. Sebanyak 1790 kapal yang menjadi target bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Menteri Susi, akan terdistribusikan pada Desember tahun ini. Sementara itu, sebanyak 500 kapal sudah terdistribusi pada bulan November 2016. Dalam sambutannya, Menteri Susi memuji masyarakat Sulawesi Selatan sebagai nelayan hebat dan pelaut handal. Namun, Menteri Susi juga memberikan beberapa pesan untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai suku maritim itu. Menteri Susi mengungkapkan, masih ada beberapa nelayan di Sulawesi Selatan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom dan bius, untuk menangkap ikan. Hal ini menurut Menteri Susi dapat mengganggu keberlanjutan laut Indonesia. “Mereka ini pelaut handal, mereka luar biasa. Hanya saya berpesan, mohon mulai hari ini orang Sulawesi menjadi nelayan yang baik. Jangan kotori kehebatan orang bugis sebagai suku maritim, pendekar bahari. Jadi saya mohon jangan lagi pakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” tegas Menteri Susi. (RA)
Continue

Mantapkan Langkah Berantas Illegal Fishing, KKP Lakukan Reformasi Hukum

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan reformasi dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada beberapa minggu yang lalu. “Pemerintah punya rencana untuk melakulan gebrakan reformasi hukum, terutama dalam menghadapi pungli, juga penyelesaian illegal fishing”, ungkap Susi dalam gelaran konferensi pers di Jakarta, (8/11). Salah satu langkah yang ditempuh Susi adalah koordinasi langsung dengan Satgas 115 dan tim gabungan, melalui pendekatan multi-door, dengan tidak hanya menggunakan UU RI no.31 tahun 2004 tentang perikanan, tetapi juga
Continue

KKP Ajak Masyarakat Berpartisipasi Dalam Rancangan Permen Sertifikasi HAM Perikanan

Perikanan JAKARTA (2/11) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan. Permen tersebut sebagai tindak lanjut dari Permen Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan yang telah ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 10 Desember 2015 yang lalu. Permen tersebut diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM pada usaha perikanan. Hal ini menyusul masih ditemukannya pelanggaran hak asasi manusia pada usaha perikanan, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja
Continue

Ri – Australia Perkuat Kerjasama Sektor Kelautan

KKPNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama bilateral sektor kelautan dan perikanan dengan Australia, terutama dalam hal pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Hal tersebut terangkum dalam hasil pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop pada Rabu 26 Oktober di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Susi menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menlu Julie Bishop ke kantor KKP. Selain itu, Susi juga menyampaikan beberapa kerja sama antara Indonesia dan Australia yang perlu ditingkatkan, khususnyanya di sektor perikanan yang merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.
Continue

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Bibit Lobster Senilai Rp 33,15 Miliar

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster dari wilayah Indonesia ke Singapura dan Vietnam sebanyak 404.385 ekor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 33,15 miliar. Penggagalan penyelundupan benih lobster tersebut merupakan hasil kerjasama operasi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Pusat Karantina Ikan BKIPM, Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Satgas 115, Balai Besar KIPM Jakarta I, Stasiun KIPM Batam serta Polres Metro Bandara Soekarno Hatta. “Kabar gembira, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sejumlah
Continue

DPR RI Setujui Anggaran KKP Sebesar Rp9,27 Triliun

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI yang bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Jakarta, Senin (17/10). Rapat kerja ini membahas RKA-KL Tahun 2017 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan dihadiri oleh 34 anggota DPR Komisi IV. Sementara itu dari KKP, rapat diikuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta seluruh eselon 1 KKP. Herman menyatakan, dari hasil rapat kerja tersebut Komisi IV menyetujui pagu RKA-KL Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebesar Rp9,27 triliun.
Continue