Daftar Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2017

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada tahun anggaran 2017 telah menggulirkan bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) sebanyak 500.000 polis sesuai target. BPAN ini merupakan amanat dari Undang – Undang No 7 tentang Perlindungan Nelayan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. BPAN adalah  salah satu program prioritas DJPT KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Adapun besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta. Sementara persyaratan calon penerima BPAN merupakan nelayan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah. (Humas DJPT) Berikut daftar penerima BPAN pada tahun anggaran 2017: BPAN TAHAP I BPAN TAHAP II BPAN TAHAP III BPAN TAHAP IV BPAN TAHAP V BPAN TAHAP VI BPAN TAHAP VII BPAN TAHAP VIII BPAN TAHAP IX BPAN TAHAP X BPAN TAHAP XI BPAN TAHAP XII BPAN TAHAP XIII BPAN TAHAP XIV BPAN TAHAP XV BPAN TAHAP XVI
Continue

Daftar Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) Ramah Lingkungan Tahun 2017

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)  telah menyelesaikan permasalahan alih alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan ke API ramah lingkungan. Tercatat sebanyak 7.255 paket telah diserahkan kepada nelayan hingga akhir tahun 2017. Bantuan API ramah lingkungan tersebut berupa gillnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline dan pancing tonda. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, jenis bantuan API ramah lingkungan ini disesuaikan dengan target penangkapan ikan. Ikan pelagis dengan gilllnet dan bubu lipat ikan, udang atau kepiting menggunakan trammel net dan bubu rajungan, sedangkan ikan dasar menggunakan rawai dasar, rawai hanyut atau handline. “Dalam prosesi penyerahan bantuan, kami juga melakukan dialog dengan nelayan. Kita terus mendengarkan apa kemauan nelayan, sosialisasi dan fasilitasi terus kami lakukan agar nelayan benar-benar dapat mengoptimalkan bantuan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya ikan Indonesia yang kian melimpah,” jelas Sjarief. Alih alat penangkapan ikan dari API yang tidak ramah lingkungan ke API yang ramah lingkungan sekaligus juga merupakan perwujudan komitmen mewujudkan misi keberlanjutan dan kesejahteraan setelah pilar kedaulatan berhasil ditegakkan. Tidak hanya itu, dalam rangka pemanfaatan API ramah lingkungan oleh nelayan penerima, DJPT menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk melakukan pendampingan. Pendampingan tersebut dilakukan di berbagai lokasi, khususnya di sentra nelayan yang sebelumnya masih menggunakan API tidak ramah lingkungan. Untuk makin mempererat kerjasama, dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama antara DJPT KKP dengan HNSI Nomor: 04/PKS/DJPT-KKP/XI/2017 – Nomor: 011/DPP HNSI/PKS/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dalam Rangka Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Nelayan. PKS tersebut mencakup ragam kerjasama dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berikut daftar penerima bantuan API ramah lingkungan tahun 2017:   DATA DISTRIBUSI API REPLACEMENT TA 2017
Continue