LELE BIOFLOK, SOLUSI PENUHI KEBUTUHAN GIZI MASYARAKAT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan peran dalam menopang ketahanan pangan nasional. Produk pangan berbasis ikan saat ini menjadi andalan utama, seiring mulai terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari protein berbasis daging merah menuju protein daging putih (ikan). Saat ini konsumsi ikan masyarakat Indonesia baru mencapai 40 kg per kapita per tahun. Nilai ini masih jauh di bawah tingkat konsumsi negara lain seperti Jepang yang mencapai 110 kg per kapita per tahun, dan Malaysia yang mencapai 70 kg per kapita per tahun. Oleh karena itu, KKP memproyeksikan sampai dengan tahun 2019, tingkat konsumsi ikan naik menjadi > 50
Details

HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL (HANI) 2017

Jakarta, 13 Juli 2017 – Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial – ekonomi, serta kemanan dan kedamaian dunia. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkotika disinyalir menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini menjadi masalah dunia yang sangat mendesak untuk segera diatasi
Details

Bukan Basa Basi, Aturan KKP Jadikan Sektor Perikanan Lebih Menjanjikan

KKPNews, Jakarta (12/7) – Aksi demonstrasi mengatasnamakan nelayan yang berlangsung pada (11/7) di depan halaman Istana Negara tidak lantas menjadi sebuah kekhawatiran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawa Cita dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Bahkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beberapa indikasi pun menunjukan kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik bahkan menjadikan sektor perikanan ini kembali hidup dan lebih menjanjikan. Hampir dua dekade ribuan kapal asing
Details

HARI KEPENDUDUKAN DUNIA 2017: MASA DEPAN DEMOGRAFI INDONESIA DAN KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jakarta (11/7) – Memperingati Hari Kependudukan Dunia 2017 yang jatuh pada 11 Juli setiap tahunnya, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Diskusi Hari Kependudukan 2017 yang mengangkat tema “Demografi Indonesia: Masa Depan yang Diinginkan” di Gedung Bappenas, Selasa pagi. Diskusi dihadiri United Nations Population Fund (UNFPA), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, serta para pemangku kepentingan lainnya. Diskusi diharapkan dapat membahas perkembangan kependudukan untuk mencari terobosan dan inovasi kebijakan dari para pemangku kepentingan agar sumber daya manusia Indonesia dapat berkontribusi
Details

Seragamkan Persepsi, KKP Sosialisasikan Undang-Undang Kelautan Di Bali

Jakarta (19/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Jumat (16/6). Kali ini regulasi yang disosialisasikan adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebelumnya, KKP juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Sumatera Selatan; dan Sumatera Utara dengan produk perundang-undangan yang berbeda. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dapat dipahami secara baik dan seragam oleh pemerintah pusat, pemerintah
Details

MUDIK BARENG GUYUB RUKUN JADI SEMANGAT PEMERINTAH BERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL BAGI MASYARAKAT

Dengan slogan “Mudik Bareng Guyub Rukun” pemerintah berkomitmen untuk menjadikan momen mudik tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Pemerintah juga menghimbau penyedia jasa transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun. “Pemerintah berkomitmen untuk menjamin mudik lebaran tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Kami ingin masyarakat yang melakukan mudik merasa “enjoy” menikmati perjalanannya,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi. Menhub Budi juga berharap kepada seluruh penyelenggara transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun. “Maksudnya adalah menyelenggarakan mudik dengan selamat dan baik menyelesaikan permasalahan mudik secara bersama-sama,” ungkapnya. Untuk memastikan penyelenggaraan mudik berjalan
Details

EFISIENSI LOGISTIK TINGKATKAN DAYA SAING

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, pada hari ini, Rabu (15/6) di Istana Negara, Jakarta. “Porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dan komponen terbesar dari logistik, yaitu 72% adalah ongkos transportasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan latar belakang lahirnya kebijakan ini. Wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan memang menjadi kendala yang sering membuat terjadinya kelangkaan stock barang, fluktuasi dan disparitas harga barang yang tinggi antarwilayah dan antarpulau. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan penyedia
Details

SNI ISO 37001:2016 – Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap. Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan. Menurut Undang-undang
Details

Selamatkan Stock Alam, KKP Benihkan Rajungan Secara Massal

KKPNews, Jakarta – Rajungan atau Portunus sp merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Dengan harga jual mencapai Rp70 ribu per kg, saat ini permintaannya terus naik, terutama dalam memenuhi permintaan pasar ekspor ke berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 menunjukkan volume ekspor rajungan dan kepiting Indonesia mencapai 29.038 ton dengan nilai ekspor mencapai  US$321.842. Permintaan dan harga yang menggiurkan ini, di satu sisi telah memicu over eksploitasi di berbagai wilayah, dan saat ini mulai terlihat kecenderungan penurunan stok yang cukup drastis. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya juga menyampaikan keprihatinannya atas pemanfaatan
Details

Kemnaker Luncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak

Jakarta—Memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni,  Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA) di halaman kantor Kemnaker, Jakarta pada Senin (12/6/2017). KIBPA merupakan langkah strategis dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak. Kampanye ini merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis dimulai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peluncuran KIPBA adalah salah satu upaya Kemnaker dalam mempercepat terwujudnya peta jalan (roadmap) Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.  “Pemerintah ingin mewujudkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang berbasis kepada penghapusan pekerja anak, melalui pengintegrasian komitmen semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, Dunia Usaha
Details