VMS PERKUAT PENGAWASAN ILLEGAL FISHING

JAKARTA (29/3). Penangkapan ikan secara ilegal atau Illegal fishing merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Illegal fishing menyebabkan banyak kerugian baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi permasalahan illegal fishing. Salah satunya adalah dengan diperkuat oleh perangkat  teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan VMS merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan yang dimiliki pemerintah saat ini, untuk memantau pergerakan dan aktifitas kapal
Details

Hari Air Dunia Mengingatkan Kembali Akan Pentingnya Air dan Pengelolaan Air Limbah

Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya air dan pengelolaan air limbah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kampanye publik Hari Air Dunia (HAD), Minggu (26/3) pagi di kawasan car free day, Jakarta. Aksi ini diawali dengan sepeda santai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura menuju lokasi acara di Sarinah-Thamrin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HAD yang digelar oleh Kementerian PUPR dan masih akan berlangsung hingga April mendatang. “Dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2017 yang bertema Air dan Air Limbah, pertama, saya mengajak kita semua untuk introspeksi pada diri kita masing-masing apakah kita
Details

Langkah Percepatan Reforma Agraria

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu: Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan
Details

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut. 5 pilaritu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.  “Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan. Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan,
Details

Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi. Masih ada celah yang dapat memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi, salah satunya adalah pengawasan yang optimal. Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jatidiri koperasi serta mematuhi ketentuan yang
Details

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Jakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, awal Maret 2017 lalu, Asian Games harus mampu membangun citra yang baik dari Indonesia di dunia Internasional. “Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan event kelas dunia,” ujar Presiden Jokowi saat itu. Evaluasi atas persiapan yang dilakukan
Details

BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan  melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi kepada para Nelayan di seluruh Indonesia  atas hasil kerja keras dan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. “Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan
Details

Komisi Yudisial Kembali Terima Usulan Calon Hakim Agung Tahun 2017

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tentang tambahan hakim agung Tahun 2017, MA membutuhkan enam hakim agung untuk mengisi kamar pidana (1 orang), kamar perdata (2 orang), kamar agama (1 orang), kamar militer (1 orang), dan tata usaha negara (1 orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan). Berdasarkan hasil Rapat Pleno KY pada Senin, 27 Februari 2017, KY akan membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi
Details

Cegah Suap, Selamatkan Indonesia

Praktek suap seakan sudah menjadi akar budaya di negeri ini, pelakunyapun sudah merata di setiap golongan masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan maka Indonesia berada dalam tahap kritis, yang akan menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Pencegahan terhadap praktek suap sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan.  Berangkat dari hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian senantiasa mengikuti perkembangan isu terkait standar baik di tingkat regional maupun internasional. International Organization for Standardization (ISO) pada bulan Oktober 2016 menerbitkan sebuah standar terbaru terkait anti
Details

SKPT : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan. KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). “SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya”,
Details