Seragamkan Persepsi, KKP Sosialisasikan Undang-Undang Kelautan Di Bali

Jakarta (19/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Jumat (16/6). Kali ini regulasi yang disosialisasikan adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebelumnya, KKP juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Sumatera Selatan; dan Sumatera Utara dengan produk perundang-undangan yang berbeda. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dapat dipahami secara baik dan seragam oleh pemerintah pusat, pemerintah
Details

MUDIK BARENG GUYUB RUKUN JADI SEMANGAT PEMERINTAH BERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL BAGI MASYARAKAT

Dengan slogan “Mudik Bareng Guyub Rukun” pemerintah berkomitmen untuk menjadikan momen mudik tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Pemerintah juga menghimbau penyedia jasa transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun. “Pemerintah berkomitmen untuk menjamin mudik lebaran tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Kami ingin masyarakat yang melakukan mudik merasa “enjoy” menikmati perjalanannya,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi. Menhub Budi juga berharap kepada seluruh penyelenggara transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun. “Maksudnya adalah menyelenggarakan mudik dengan selamat dan baik menyelesaikan permasalahan mudik secara bersama-sama,” ungkapnya. Untuk memastikan penyelenggaraan mudik berjalan
Details

EFISIENSI LOGISTIK TINGKATKAN DAYA SAING

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, pada hari ini, Rabu (15/6) di Istana Negara, Jakarta. “Porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dan komponen terbesar dari logistik, yaitu 72% adalah ongkos transportasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan latar belakang lahirnya kebijakan ini. Wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan memang menjadi kendala yang sering membuat terjadinya kelangkaan stock barang, fluktuasi dan disparitas harga barang yang tinggi antarwilayah dan antarpulau. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan penyedia
Details

SNI ISO 37001:2016 – Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap. Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan. Menurut Undang-undang
Details

Selamatkan Stock Alam, KKP Benihkan Rajungan Secara Massal

KKPNews, Jakarta – Rajungan atau Portunus sp merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Dengan harga jual mencapai Rp70 ribu per kg, saat ini permintaannya terus naik, terutama dalam memenuhi permintaan pasar ekspor ke berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 menunjukkan volume ekspor rajungan dan kepiting Indonesia mencapai 29.038 ton dengan nilai ekspor mencapai  US$321.842. Permintaan dan harga yang menggiurkan ini, di satu sisi telah memicu over eksploitasi di berbagai wilayah, dan saat ini mulai terlihat kecenderungan penurunan stok yang cukup drastis. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya juga menyampaikan keprihatinannya atas pemanfaatan
Details

Kemnaker Luncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak

Jakarta—Memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni,  Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA) di halaman kantor Kemnaker, Jakarta pada Senin (12/6/2017). KIBPA merupakan langkah strategis dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak. Kampanye ini merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis dimulai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peluncuran KIPBA adalah salah satu upaya Kemnaker dalam mempercepat terwujudnya peta jalan (roadmap) Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.  “Pemerintah ingin mewujudkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang berbasis kepada penghapusan pekerja anak, melalui pengintegrasian komitmen semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, Dunia Usaha
Details

Lindungi Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam, KKP Selenggarakan Diskusi Publik di Medan

KKPNews, Medan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Jumat (9/6) di Balai Pertemuan Nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara. Dalam sosialisasi tersebut hadir Anggota Komisi IV DPR RI, Fadli Nurzal sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut turut hadir para pejabat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD Dinas KP, UPTD KKP, Aparat Penegak Hukum, serta pemangku kepentingan terkait. “Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholders mengenai substansi dan pelaksanaan peraturan
Details

Menaker: THR bagi Pekerja Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran

Jakarta – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. “Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan
Details

World Oceans Day 2017: Lindungi Laut dari Plastik, KKP Gelar Aksi Lokal untuk Nasional

KKPNews, Jakarta – Guna terus menyampaikan pesan pentingnya melindungi laut dari sampah plastik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) memperingati  World Oceans Day dan The Coral Triangle Day 2017 dengan melaksanakan kegiatan kampanye “Lindungi Laut dari Plastik”. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 38 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BRSDM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua, Kamis (8/6) pukul 17.00 waktu setempat. “Kegiatan kampanye Lindungi Laut dari Plastik ini merupakan aksi lokal, namun diharapkan akan membawa pesan masyarakat yang lebih luas di lingkup nasional, karena dilaksanakan serempak di 38 lokasi yang
Details

MENJAGA LAUT DARI ANCAMAN DESTRUCTIVE FISHING

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing. Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di
Details