KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Calon Induk Ikan Bagi Masyarakat Pembudi Daya Ikan Tahun Anggaran 2018

 

1. Q : Apa  dasar hukum dari kebijakan strategi tersebut?
  A :
  • Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 222a/per-djpb/2017 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan pemerintah berupa calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan tahun anggaran 2018;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/ PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan
     
2. Q : Apa latar belakang diberikannya bantuan calon induk bagi pembudidaya ikan?
  A : Program bantuan calon induk adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan. Bantuan calon induk berasal dari dari induk-induk unggul yang telah dimiliki pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga penerima bantuan calon induk unggul dapat meningkatkan produktifitas usahanya.
     
3. Q : Apa tujuan dan sasaran diberikannya bantuan calon induk bagi pembudidaya ikan?
  A :
  1. Tujuan penggunaan bantuan calon induk unggul adalah untuk memenuhi kebutuhan induk yang ada di masyarakat.
  2. Sasaran diperuntukkan bagi kelompok pembudidaya ikan serta untuk memenuhi target kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar 1,2 juta ekor calon induk pada tahun 2018. Dari 1,2 juta ekor calon induk di perkirakan akan menghasilkan 8.805 ton benih ikan.
     
4. Q : Apa saja jenis komoditas bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Jenis komoditas bantuan : Nila, Lele, Mas, Gurame, Patin, Udang Vanamei, Baung, Kelabau, Papuyu, Jelawat, Nilem, Haruan, Bandeng, Udang Windu, Bawal Bintang, Kakap, Kerapu, Cobia, Bubara, Abalone, dan Udang Galah
     
5. Q : Berapa banyak bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Rincian komoditas bantuan calon induk ikan yang akan didistribusikan ke masyarakat sebesar 1,2 juta ekor
     
6. Q : Siapa saja penerima bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A :  Bantuan calon induk diberikan kepada:

 

  1. Kelompok pembudidaya ikan;
  2. Kelompok masyarakat hukum adat;
  3. Lembaga swadaya masyarakat;
  4. Lembaga pendidikan;
  5. Lembaga keagamaan; dan
  6. Lembaga pemerintah.
     
7. Q : Apa saja persyaratan untuk calon penerima bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Persyaratan Administrasi

 

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah, meliputi:

  1. adanya Surat Pernyataan bermaterai oleh Ketua/penanggung jawab penerima bantuan, yang memuat kesediaan bahwa tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama, kesediaan bahwa hasil produksi tidak untuk tujuan ekspor, kesediaan menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan calon induk, kesediaan bahwa akan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/Lembaga dan bersedia untuk didaftarkan sertifikasi CBIB setelah mendapatkan bantuan, serta bersedia dibina serta didampingi oleh Penyuluh/PPB;
  2. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB);
  3. diutamakan berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan/organisasi terkait;
  4. anggota dan Pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya;
  5. anggota dan pengurus bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI/Polri, dan Penyuluh/PPB;
  6. telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
  7. memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan nomor telepon/HP/perangkat komunikasi.

Persyaratan Teknis

  1. secara rinci, kriteria teknis lokasi kegiatan usaha budidaya ikan untuk masing-masing komoditas sesuai menu dapat dilihat pada Petunjuk Teknis tentang teknik budidaya ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  3. ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi. Dan
  4. diutamakan yang terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama.
     
8. Q : Apa saja persyaratan lokasi penerima bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:

 

  1. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
  2. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun, dengan dibuktikan melalui dokumen Sertifikat Hak Milik atau Surat Sewa atau Perjanjian Sewa; dan
  3. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2.
     
9. Q : Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Pengusulan dan penetapan Pokdakan calon penerima bantuan calon induk ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

 

  1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan calon induk kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  2. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan tersebut didelegasikan kepada UPT;
  3. UPT melakukan identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan;
  4. Penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  5. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan benih kepada Direktorat Perbenihan, dengan melampirkan BAST dan dokumentasi foto.
     
10. Q : Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan?
  A : Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan induk ikan dilakukan melalui UPT. Adapun mekanisme sebagai berikut :

 

  1. Direktorat Perbenihan melakukan sosialisasi dan menyampaikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi
  2. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT atau melalui Dinas Provinsi
  3. Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota
  4. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih
  5. Dinas Kab/Kota menyampaikan identifikasi usulan bantuan benih

 

Tata cara dan petunjuk untuk mendapatkan bantuan calon induk ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan dapat diakses melalui link :

http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/629/PETUNJUK-TEKNIS-PEMBERIAN-BANTUAN-PEMERINTAH-BERUPA-CALON-INDUK-IKAN-BAGI-MASYARAKAT-
PEMBUDI-DAYA-IKAN-TAHUN-ANGGARAN-2018/?category_id=

admin KKP   03 Maret 2018   Dilihat : 817



Artikel Terkait:
Website Security Test