KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Benih Ikan Tahun Anggaran 2018

 

1. Q : Apa yang dimaksud dengan bantuan benih ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya?
  A : Bantuan benih ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah bantuan berupa benih ikan unggul yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pembudidaya ikan di wilayah Republik Indonesia.
     
2. Q :  Apa dasar hukum dari kebijakan strategi tersebut?
  A :
  • Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya nomor 226/per-djpb/2017 tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)
     
3. Q : Apa latar belakang pemberian bantuan benih ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya?
  A : Program bantuan benih ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada pembudidaya ikan. Bantuan benih bermutu dihasilkan dari induk unggul pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dengan bantuan benih bermutu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha.
     
4. Q : Apa tujuan bantuan benih ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya?
  A : Bantuan pemerintah berupa benih ikan bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
     
5. Q : Berapa kontribusi peningkatan produksi yang diharapkan dari bantuan ini?
  A : Bantuan benih direncanakan akan memberikan kontribusi peningkatan produksi ikan dari hasil budidaya (pembesaran) sebesar 12.693 ton.
     
6. Q : Siapa saja yang dapat menerima bantuan benih ikan?
  A : Penerima bantuan pemerintah berupa benih kepada kelompok dikategorikan menjadi :

 

  1. kelompok pembudidaya ikan;
  2. kelompok masyarakat hukum adat;
  3. lembaga swadaya masyarakat;
  4. lembaga pendidikan; dan
  5. lembaga keagamaan.
     
7. Q : Apa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan?
  A : Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan meliputi:

 

  1. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
  2. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
  3. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya;
  4. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga; dan
  5. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).
     
8. Q : Apa persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan?
  A : Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan meliputi:

 

  1. Persyaratan teknis bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
  • diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
  • telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
  • jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  • kelompok pembudidaya yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau ditetapkan oleh Kepala UPT sebagai penerima bantuan operasional KJA, atau penerima bantuan biofloc pada tahun sebelumnya. Dengan ketentuan, bahwa bantuan benih tidak berasal dari kegiatan pengadaan benih;
  • diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
  • ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

2. Persyaratan teknis bagi kelompok masyarakat hukum adat

  • kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  • ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

3. Persyaratan teknis bagi lembaga swadaya masyarakat;

  • berbadan hukum;
  • sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  • ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

4. Bagi lembaga pendidikan

  • terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama;
  • sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
  • ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

5.  Bagi lembaga keagamaan.

  • diutamakan berbadan hukum;
  • sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
  • ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
     
9. Q : Apa persyaratan lokasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan?
  A : Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:

 

  • lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
  • kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan
  • mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda dua
     
10. Q : Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan benih ikan?
  A :
  1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi;
  2. Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota melalui laman www.satudata.kkp.go.id , apabila calon penerima bantuan bantuan benih tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Perbenihan melakukan input data ke dalam laman satudata.kkp.go.id;
  3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT atau melalui Dinas Provinsi;
  4. Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke Pusat);
  5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih; dan
  6. Pelaksanaan penyaluran bantuan.

 

Tata cara dan petunjuk untuk mendapatkan bantuan benih ikan dapat diakses melalui link :

http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/630/PETUNJUK-TEKNIS-BANTUAN-BENIH-IKAN-PADA-DIREKTORAT-
JENDERAL-PERIKANAN-BUDIDAYA/?category_id=

admin KKP   03 Maret 2018   Dilihat : 752



Artikel Terkait:
Website Security Test