KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Penyaluran Bantuan Alat Berat Tahun 2018

 

1. Q : Apakah yang menjadi dasar hukum dari kebijakan penyaluran bantuan alat berat tersebut?
  A : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 212/PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Alat Berat Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
     
2. Q : Apa yang menjadi latar belakang kebijakan penyaluran bantuan alat berat tersebut?
  A : Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya, serta mendukung percepatan peningkatan infrastruktur tambak/kolam budidaya perlu penyediaan prasarana mendukung pengembangan usaha budidaya berupa alat berat excavator, melalui pengadaan penyaluran bantuan alat berat Tahun 2018
     
3. Q : Apa yang menjadi tujuan kebijakan penyaluran bantuan alat berat tersebut?
  A : Tujuan penggunaan bantuan alat berat adalah untuk mendukung berjalannya kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Prasarana seperti tambak/kolam serta jaringan irigasi yang memadai sangat diperlukan, dengan bantuan alat berat maka kegiatan pembangunan, rehabilitasi atau pemeliharaan prasarana tersebut akan menjadi lebih mudah
     
4. Q : Kawasan perikanan budidaya apa saja yang memerlukan penyaluran bantuan alat berat?
  A : Penyediaan alat berat ini diharapkan dapat mendorong kegiatan pengembangan sentra produksi perikanan terutama kawasan yang memiliki potensi unggulan di kawasan budidaya air payau dengan komoditas udang dan bandeng, serta kawasan budidaya air tawar dengan komoditas patin, nila, mas, serta lele sehingga diharapkan dengan tersedianya peralatan ini kegiatan pembangunan infrastruktur untuk pencetakan kolam dan tambak dapat menjadi lebih mudah.
     
5. Q : Bagaimana cara mendapatkan bantuan alat berat?
  A : Untuk membuat surat permohonan bantuan alat berat tahun 2018 berupa proposal yang berisi:

 

1) Latar belakang mengapa membutuhkan bantuan alat berat;

2) Profil di bidang kelautan atau perikanan yang berisi data gambaran umum lokasi, data calon penerima, potensi, tingkat pemanfaatan potensi, komoditas yang dikembangkan dan informasi-informasi pendukung lainnya yang ingin disampaikan; dan

3) Mekanisme Usulan, penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Serta Penyaluran Alat Berat

  1. Calon penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
  2. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kabupaten/Kota, dan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
  3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
  4. Penerima bantuan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran dalam bentuk barang dan memanfaatkan bantuan sebagaimana tertuang pada Pakta Integritas.
     
6. Q : Dalam program penyaluran bantuan alat berat ini, apa saja jenis dan bentuk bantuan?
  A : Jenis bantuan pemerintah adalah bantuan sarana sedangkan bentuk bantuan adalah berupa alat berat excavator.
     
7. Q : Bagaimana spesifikasi dari bantuan alat berat ini?
  A : Spesifikasi alat berat excavator adalah mini excavator kelas 3 – 8 ton dan/atau excavator standar kelas 10 – 25 ton dengan pilihan arm standar atau long arm. 

 

Untuk mendapatkan informasi dan petunjuk terkait penyaluran bantuan alat berat dapat mengakses link sebagai berikut :

http://www.djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/622/PETUNJUK-TEKNIS-PENYALURAN-BANTUAN-ALAT-BERAT-TAHUN-2018/?category_id

admin KKP   02 Maret 2018   Dilihat : 960



Artikel Terkait:
Website Security Test