Di Sidang Umum UNEA-3, Indonesia Berkomitmen Pastikan Ekosistem Laut dan Pesisir Sehat

NAIROBI (6/12) – Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk memastikan ekosistem laut dan pesisir yang sehat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG 14) Kehidupan Bawah Air (Life Below Water). Demikian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Kenya Soehardjono Sastromihardjo dan Perwakilan Tetap Indonesia di Badan PBB untuk Lingkungan (United Nations Environment Program/UNEP) pada pembukaan Sidang Umum Lingkungan PBB Ketiga (3rd Session of the United Nations Environment Assembly/UNEA-3) di Nairobi, Kenya, Senin (4/12).

Menurut Soehardjono, pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang telah diupayakan Indonesia sejak 2015 lalu merupakan upaya pencapaian SDG 14, khususnya target 14.4 tentang pengaturan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan IUU Fishing. “Upaya Indonesia ini sudah mendapat pengakuan dunia dan menjadikan Indonesia terdepan dalam pemberantasan IUU Fishing,” ungkap Soehardjono.

Selain pemberantasan IUU Fishing dan penanganan overfishing, Indonesia juga berkomitmen untuk mengelola terumbu karang secara berkelanjutan sebagai tindak lanjut resolusi Sustainable Coral Reefs Management yang diusung Indonesia dan telah diadopsi pada pertemuan UNEA sebelumnya. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya Indonesia melindungi ekosistem terumbu karang dengan melibatkan masyarakat setempat, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merehabilitasi kembali ekosistem terumbu karang.

Pada Sidang Umum UNEA-3 yang berlangsung pada tanggal 4 – 6 Desember 2017 ini disepakati 15 rancangan resolusi yang sebelumnya dibahas pada pertemuan Komite Perwakilan Tetap (Open Ended Committee of Permanent Representatives/OECPR) yang berlangsung pada 29 November hingga 3 Desember 2017.

Di forum yang dihadiri perwakilan 193 negara anggota UNEP serta perwakilan organisasi masyarakat sipil ini, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) aktif memberikan masukan dan berkontribusi dalam pembahasan rancangan resolusi sampah laut dan mikro-plastik (marine litter and microplastic) yang diusulkan oleh Norwegia dan Australia. Rancangan resolusi ini mendapat dukungan dari Irak dan Monako sebagai co-sponsor.

Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga KKP Suseno Sukoyono yang hadir sebagai Delegasi RI di UNEA-3 menyampaikan, rancangan resolusi ini merupakan tindak lanjut dari hasil kajian yang dilakukan Sekretariat UNEP, Combating Marine Plastic Litter and Microplastics: An Assessment of The Effectiveness of Relevant International, Regional and Subregional Governance Strategies and Approaches (EA.3/INF/5).

Suseno juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama mengurangi sampah laut dan mikroplastik sesuai kemampuan masing masing negara untuk mengakses sumber, melakukan upaya pengukuran dan monitor sampah laut dan mikroplastik, serta menyiapkan tujuan upaya mengurangi sampah laut dan mikroplastik.

“Dalam pembahasan di tingkat OECPR, kami telah menekankan pentingnya upaya menerapkan prinsip biaya yang efektif (cost-effectively) dalam pembersihan lingkungan laut (clean-up in the marine environment), serta kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengurangi sampah laut dan mikroplastik,” papar Suseno.

Jejak KKP dalam UNEA-2

Dalam pelaksanaan pertemuan UNEA sebelumnya (UNEA-2), perwakilan KKP telah berhasil mengawal dan menegosiasikan rancangan resolusi Sustainable Coral Reefs Management yang sudah diadopsi menjadi resolusi UNEP. Resolusi yang didukung oleh Australia, Maldives, Monaco, Norwegia, Palau, dan Filipina ini menjadi salah satu dari 25 resolusi yang diadopsi oleh UNEA-2. Diadopsinya resolusi ini menunjukkan keberhasilan diplomasi dan bentuk pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia yang secara konsisten mendorong kerja sama kemitraan global untuk menjamin konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan, resolusi Sustainable Coral Reefs Management merupakan tindak lanjut World Coral Reef Conference (WCRC) 2014 di Manado, yang kemudian diusulkan Pemerintah Indonesia untuk menjadi rancangan resolusi UNEP. Resolusi ini sekaligus menjadi resolusi PBB yang pertama dan satu-satunya tentang pengelolaan terumbu karang.

Resolusi ini penting bagi dunia karena berisikan mandat untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan di tingkat regional dan global dalam pengelolaan terumbu karang, serta memprioritaskan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terumbu karang. “Dasar dari inisiasi resolusi ini adalah perlunya penyadaran akan pentingnya terumbu karang bagi keamanan pangan dan kelangsungan hidup manusia yang saat ini terancam oleh masifnya kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global dan ulah manusia,” jelas Brahmantya lebih lanjut.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz