KKP Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan dalam bidang pelayanan publik. Penghargaan kali ini berupa Predikat Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik untuk kementerian/lembaga yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Balai Kartini, Jakarta (5/12). KKP dinilai telah memenuhi kewajiban dalam penyediaan komponen Standar Pelayanan Publik sebagaiaman ketentuan pasal 15 dan Bab V UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penghargaan diterima langsung oleh Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf.

Penganugerahan ini didasarkan pada penilaian selama Mei hingga Juli 2017 secara serentak di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten. Penanggung Jawab Survei Kepatuhan Ombusdman RI Adrianus Meliala mengatakan survey sudah dilakukan sejak 2013. Survei ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pengurusan administrasi penyedia layanan publik. “Sejauh mana kompetensi penyedia layanan dan juga persepsi masyarakat,” ujar Adrianus.

Selain survey penilaian, panitia juga menggunakan metode observasi dengan cara mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik. Observasi dilakukan secara mendadak, tanpa memberitahu waktu observasi terlebih dahulu terhadap lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah.

Selain KKP, Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian ESDM, Kemensetneg dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berikut daftar penerima Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta jumlah produk yang dinilai :

Kementerian dan Lembaga :
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 115
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 20
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 20
4. Kementerian Sekretariat Negara 2
5. Lembaga Badan Pengawas Tenaga Nuklir 5

Sementara untuk Predikat Kepatuhan Tinggi tingkat Pemerintah Provinsi diterima oleh Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kategori kepatuhan tinggi tingkat pemerintah kota diraih oleh 13 pemkot dan kategori kepatuhan tinggi tingkat pemerintah kabupaten diraih oleh 11 pemkab. (MD)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz