Rakornas Kehumasan KKP, Bangun Komunikasi Demi Optimalkan Pelayanan Publik

KKPNews, Jakarta – Guna meningkatkan kinerja tenaga Kehumasan dan menciptakan komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Optimalisasi Peran Humas KKP di Era Keterbukaan Informasi: Peluang dan Tantangan”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KKP, Jakarta, pada Selasa (21/11) dengan melibatkan seluruh pegawai Kehumasan KKP, Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia, Pranata Humas, dan Pustakawan.

Untuk meningkatkan pemahaman para peserta, KKP melakukan diskusi dengan menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Juru Bicara Presiden RI Johan Budi, Pemimpin Redaksi Kumparan.com Arifin Asydhad, Praktisi Kehumasan yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Wahyu Muryadi, dan Praktisi Kehumasan PT Cika Indonesia Hamsina Mukaddas.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto saat membuka kegiatan mengungkapkan, tenaga Kehumasan bertanggung jawab untuk melakukan manajemen isu yang kontraproduktif. Dalam melaksanakan tugas kehumasan, transparansi, hubungan baik yang egaliter dengan masyarakat dan media, serta informasi yang mencerahkan adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, tugas Humas bukan sekadar administrasi atau perancang acara, melainkan menjadi penyambung komunikasi pemerintah dengan publik. “Di instansi pemerintahan, semua orang harus menjadi good communicator untuk membantu melayani publik dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan kementerian. Bukan justru menyebarkan isu-isu negatif yang dapat menciptakan masyarakat yang kontraproduktif,” ungkap Rifky.

Terkait fokus komunikasi pemerintah, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, pejabat dan tenaga Kehumasan hasus menjelaskan program dan kebijakan secara jelas dan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di mata publik. Terlebih lagi saat ini, medium komunikasi pemerintah dengan publik bukan hanya melalui media massa tetapi juga media sosial.

“Sebanyak 40% penduduk Indonesia aktif di media sosial. Bahkan saat ini media mainstream menjadikan postingan di media sosial sebagai sumber beritanya. Padahal itu tentu membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu,” ungkap Johan.

Untuk itu, ia menyarankan agar tenaga Kehumasan memantau juga aktif memantau informasi yang beredar di media sosial agar tak terjadi kesalahan persepsi.

Adapun Pemimpin Redaksi Kumparan.com Arifin Asydhad mengatakan, instansi pemerintahan harus menyediakan informasi yang memiliki nilai berita tinggi. Selain itu, instansi hendaklah membuka akses bagi pers kepada narasumber yang dibutuhkan, membuka akses terhadap data, dan menjelaskan latar belakang kebijakan secara jelas.

“Instansi perlu menginformasikan kebijakan, pencapaian, kegiatan, sosok, atau pun prestasi yang telah berhasil diraih kepada publik melalui media. Di sinilah dibutuhkan komunikasi yang baik antara instansi dan pers,” jelas Arifin.

Terkait massifnya komentar di media sosial, Praktisi Kehumasan Wahyu Muryadi menyarankan agar instansi tak terlalu pusing menanggapi komentar negatif. Menurutnya, komentar dan kritikan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya.

“Lihat dulu bila kritik mereka membangun, kita coba perbaiki. Tapi kalau tidak benar perlu diklarifikasi, Setiap orang bisa menjadi praktisi untuk diberitakan. Sebab ini bukan eranya the goodnews is bad news, tapi no news is the bad news,” pungkasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz