KKP Gelar Lokakarya Kehumasan “Sinergi Media Sosial Aparatur Negara” (SIMAN) Tahun 2017

Jakarta – Guna meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan media sosial di lingkungan kementerian, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar lokakarya (workshop) kehumasan bertajuk “Pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah dan Pelatihan Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) KKP, di Jakarta, Kamis (7/9).

“Acara SIMAN ini sangat menarik mengingat perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia membuat setiap orang berlomba-lomba mengikuti arus (wave connected). Dulu pemerintah menyikapinya dengan diseminasi informasi satu arah. Dulu media takut dibredel, sekarang tak ada yang mampu membredel, bahkan sekadar membendung media. Situasi seperti ini mewajibkan pemerintah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi,” terang Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto pada sambutannya.

Saat ini, media dalam jaringan (media online) menjadi medium untuk menyebarkan dan menerima informasi secara bebas. Bahkan, media sosial saat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat, berdiskusi dan membentuk opini. “Sekarang setiap orang dapat mengomentari dan mengkritik langsung Presiden maupun Menteri di media sosial. Sudah tidak ada lagi kesenjangan komunikasi,” terang Rifky.

Hanya saja kebebasan dalam berkomunikasi melalui media sosial ini juga memberikan dampak negatif. Konsekuensinya, sulit membedakan antara informasi atau berita yang ‘dibumbui’ dan berita bohong (hoax) dengan berita yang benar dan terverifikasi.

“Konsekuensinya, saat ini banyak informasi atau berita yang ‘dibumbui’ sedemikian rupa dengan melebih-lebihkan faktanya. Bahkan saat ini, orang per orang sangat aktif membuat dan menyebarkan berita bahkan saat pemerintah/sumber terkait belum membuat pernyataan,” terang Wicaksono yang merupakan pembicara pada acara lokakarya ini. Oleh karena itu, berita di media sosial perlu menjadi perhatian kementerian atau lembaga. Setiap aspirasi yang disampaikan melalui media sosial dapat memengaruhi opini publik.

Mengantisipasi ini, Rifky meminta agar peserta yang terdiri atas tenaga kehumasan di lingkungan KKP untuk memanfaatkan media sosial sebagai medium bagi pemerintah untuk membaur ke dalam masyarakat. Medium dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, menjelaskan kebijakan, dan apapun informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga media sosial dapat digunakan sebagaimana mesti sebagai media sosial untuk melayani publik.

Rifky juga berpesan agar bahasa yang digunakan adalah bahasa informal agar lebih membumi, mudah  dipahami, dan dapat mengubah perspektif. “Hal ini penting dilakukan karena tidak banyak orang yang suka sistem hierarki, melainkan lebih menyukai sistem guyub. Gunakan interest bahasa yang membumi,” pungkas Rifky.

.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz