FAQ Permasalahan Reklamasi

  1. Perizinan apa yang dibutuhkan dalam proses reklamasi?

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, pihak yang akan melaksanakan reklamasi (pemrakarsa) wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

  • Izin Lokasi Reklamasi merupakan izin prinsip untuk memperoleh ruang reklamasi agar sesuai dengan tata ruangnya, persyaratan dalam pengajuan izin lokasi reklamasi meliputi:
  1. Identitas pemohon
  2. Proposal reklamasi
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis, dan
  4. Bukti kesesuaian reklamasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah dari instansi yang berwenang
  • Izin Pelaksanaan Reklamasi adalah Izin untuk melaksanakan aktivitas reklamasi melalui kegiatan pengurugan, pengeringan lahan dan/atau drainase. persyaratan dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi meliputi:
  1. Izin lokasi
  2. rencana induk reklamasi;
  3. izin lingkungan;
  4. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi financial;
  5. dokumen rancangan detail reklamasi;
  6. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
  7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
  1. Apakah KKP dapat menolak permohonan izin lokasi atau permohonan perpanjangan izin lokasi?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan permohonan izin lokasi bahwa Menteri dapat menolak permohonan izin lokasi disertai alasan tertulis. Namun Perpres 122/2012 tidak menjelaskan mekanisme perpanjangan izin lokasi termasuk mekanisme penolakan terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi.
  • Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20, diatur mekanisme perpanjangan izin lokasi, namun tidak dijelaskan mekanisme penolakan perpanjangan izin lokasi
  1. Apakah KKP akan secara otomatis mengeluarkan izin lokasi reklamasi atau perpanjangan izin lokasi reklamasi jika jangka waktu untuk menanggapi permohonan sudah melewati batas?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 4 diatur bahwa apabila dalam jangka 20 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan izin lokasi reklamasi maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin lokasi reklamasi
  • Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20 ayat 3, diatur bahwa Menteri paling lama 14 hari kerja menerbitkan perpanjangan izin lokasi reklamasi sejak diterimanya permohonan secara lengkap, tetapi tidak ada norma yang menjelaskan jika tidak ditanggapi maka wajib mengeluarkan perpanjangan izin lokasi reklamasi
  1. Apakah KKP dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi atau perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 18 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan izin pelaksanaan reklamasi bahwa menteri dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 19 ayat 3 dan 4 diatur mekanisme penolakan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, bahwa menteri dapat menolak permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis
  1. Apa yang terjadi jika masa berlaku izin lokasi reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan?

Jika masa berlaku berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka ketentuan perpanjangan izin lokasi reklamasi diberlakukan sama dengan penerbitan izin lokasi reklamasi baru

     6. Apakah izin lokasi reklamasi dapat menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan    reklamasi?

Tidak dapat, kegiatan reklamasi yang berupa pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dapat dilakukan apabila telah memiliki izin pelaksanaan reklamasi yang didalamnya disyaratkan adanya izin lingkungan

  1. Bagaimana peran dan posisi Izin Lingkungan/Amdal dalam proses reklamasi?

Peran dan kedudukan izin lingkungan/Amdal sangat vital, karena kegiatan reklamasi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada izin lingkungan/Amdal.

  1. Apa peran KKP dalam proses izin lingkungan?

KKP berperan sebagai salah satu anggota dalam Komisi Amdal pusat. Keputusan disetujui atau tidaknya Amdal berada pada keputusan Komisi Amdal yang terdiri dari anggota pakar dan seluruh kementerian/instansi terkait.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz