Menteri Susi Tinjau Progres Pembangunan SKPT Natuna

NATUNA (8/8) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang berada di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin (7/8). Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan peresmian operasionalisasi SKPT Natuna yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Menteri Susi mengungkapkan, pembangunan SKPT Natuna sudah hampir rampung. Hanya saja ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan. “PLN (pasokan listrik) sudah, mesin es masih kurang, kita masih tambah. Pertamina tinggal suplai saja, karena sekarang yang ada alatnya katanya masih kurang. Satu bulan juga selesai,” ungkap Menteri Susi di sela peninjauan pembangunan SKPT di Selat Lampa, Senin (7/8).

Ia berharap, Oktober atau November mendatang SKPT Natuna sudah dapat diresmikan. “Saya ingin memastikan semuanya oke. Kalau bisa, saya mengajukan Oktober – November kepada Pak Presiden untuk resmikan. Sesuai dengan janji kepada Beliau, kalau fasilitas fisik kan selesai bulan Juli, ternyata bulan Juli ini fasilitas fisik benar sudah run,” tambahnya.

Setelah pembangunan SKPT dirampungkan, tantangan lainnya adalah bagaimana membuat kapal-kapal ikan tertarik singgah di Natuna. Untuk itu pemerintah perlu membangun fasilitas dan sarana yang dapat menarik kapal dari daerah lain, termasuk menyediakan ruang penyimpanan berpendingin (cold storage) dan pasar ikan segar.

“Jangan hanya mau nangkap (ikan) di laut Natuna, terus langsung dibawa ke Jawa, tidak boleh! Pemda (Pemerintah Daerah) sini tidak ada pemasukan apa-apa (kalau kapal tidak singgah). Namun kita juga harus menyiapkan masyarakat Natuna terlindungi yaitu dengan Perda (yang mengatur) penangkapan ikan tidak boleh terlalu ke pinggir pulau. Nanti kalau terlalu ke pinggir pulau, masyarakat pulau tidak kebagian ikan lagi,” paparnya.

Menteri Susi menuturkan, SKPT ini diharapkan akan menghidupkan geliat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya SKPT ini, nelayan Natuna dapat berdagang, menjual hasil tangkapan dengan pembeli yang berdatangan dari luar. “Pembeli dari luar akan berintegrasi ke sini, nanti akan spend money-nya di sini juga kan. Lalu Pemda mungkin bisa pungut retribusi, pendapatan dari sebagian pendapatan nelayan ini bisa masuk ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan),” jelas Menteri Susi.

Namun menurutnya, lebih besar dari sekadar manfaat ekonomi yaitu bukti kehadiran negara di titik terluar negeri kita. Terlebih, Laut Natuna ini secara geografis dinilai sangat strategis dan penting bagi negara Indonesia. SKPT akan menjadi klaim bahwa Natuna adalah daerah bertuan dan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Natuna merupakan titik penting kedaulatan Indonesia di laut. Kemenangan kita di Natuna adalah penting bagi spirit persatuan, spirit pertahanan, untuk menjaga kedaulatan Indonesia di titik utama,” ujarnya.

Menteri Susi mengakui, banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan SKPT ini. Beberapa di antaranya adalah sulitnya transportasi ke lokasi, sulitnya mengajak atau menarik investor untuk ikut berpastisipasi, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun beruntung, Jepang bersedia memberikan bantuan dalam pembangunan SKPT ini.

Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) akan memberikan hibah dan bantuan berupa cold storage dan pangkalan pendaratan ikan terintegrasi (integrated fishing ports), serta bantuan pembangunan pelabuhan dan pasar ikan. Jepang berencana membantu pembangunan SKPT di beberapa titik yang sudah ditawarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun dukungan investasi akan diurus oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo). “Keinginan saya, semua investasi di sini itu ada berbau negara supaya kita bisa kontrol karena Natuna ini juga daerah yang strategis secara kedaulatan, security, dan lain sebagainya. Bukan sekadar wilayah ekonomi semata, tapi juga titik strategis pertahanan negara kita,” tutur Menteri Susi.

Natuna dan lautnya adalah kekayaan penting bagi negara Indonesia. Pengukuhan nama Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu juga merupakan satu kemenangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Tak hanya Natuna, pemerintah juga akan menggeliatkan pembangunan SKPT di beberapa titik pulau-pulau terluar Indonesia lainnya, seperti Tahuna, Saumlaki, Merauke, dan sebagainya. “Saumlaki kita baru mulai tahun depan. Ada lagi Merauke. Kita akan tambah setiap tahun, maunya sih (tersebar di) 5 pulau. Tapi kita sadar, membangun daerah luar punya tantangan sendiri, tidak boleh putus asa,” tandas Menteri Susi.

Selain meninjau SKPT, dalam kesempatan kunjungan kerja ke Natuna kali ini, Menteri Susi menyerahkan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) kepada 72?nelayan, Realisasi Klaim Asuransi Nelayan 2016 senilai Rp 160 juta, bantuan dua unit Kapal Pengangkut Ikan 30 GT masing-masing senilai Rp 2,25 miliar dan bantuan paket Alat Tangkap Ikan berupa bubu lipat ikan 72 unit senilai Rp1,9 miliar. Selain itu, Menteri Susi juga mengunjungi pusat detensi (detention center) di Pangkalan SDKP Natuna yang berada di seberang pulau lokasi SKPT yakni Pulau Tiga serta menyapa dan berdialog langsung dengan masyarakat nelayan disana.

Lilly Aprilya Pregiwati
 Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz