KKP PULANGKAN 17 NELAYAN SELAMA 2017

JAKARTA (21/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sejumlah 17 (tujuh belas) nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (21/6).

Selanjutnya, Eko menambahkan Sejumlah nelayan tersebut dipulangkan dari Australia sebanyak 16 orang, yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 1 (satu) orang dipulangkan dari Malaysia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

Nelayan Indonesia yang tertangkap umumnya secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain, baik disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya, maupun keterbatasan teknologi yang digunakan.

Hal ini menjadi perhatian serius KKP untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan agar tidak melintas batas dalam melakukan penangkapan ikan. “Sosialisasi bersama-sama dengan Pemda dan instansi terkait terus kami lakukan, untuk mencegah tertangkapnya nelayan Indonesia di negara lain”, tambah Eko.

Namun, apabila masih terdapat nelayan Indonesia yang tertangkap, maka kami bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri akan segera melakukan proses yang cepat agar dapat segera dipulangkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Pudjiastuti, pada tanggal 8 November 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Selain mengatur tata cara pemulangan, Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP melakukan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin. Sosialisasi meliputi batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain, peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, dan penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan.

 

 

Narasumber :

1. Eko Djalmo Asmadi, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber 
   Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
2. Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas
Informasi lebih lanjut :

Bagian Humas
Biro Kerja Sama dan Humas
email : humas@kkp.go.id, telp/fax : (021) 3514856, ext : 7503

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz