Ditjen Perikanan Budidaya

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

 KEBIJAKAN KKP PADA SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

Isu : Benarkah KKP salah arah dalam menterjemahkan makna sustainable fisheries, dimana hanya fokus pada upaya pelestarian SDA dan lingkungan dengan mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat?

Pertanyaan 1:

 

Terdapat penilaian dari beberapa  pihak bahwa KKP hanya fokus pada upaya pelestarian SDA lingkungan, sementara upaya lain dalam menciptakan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi diabaikan?

Tanggapan :

  • Hal ini tidak benar. Justru dalam visi misi KKP menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian, kedaulatan, kesejahteran dan keberlanjutan. Aspek pelestarian SDA dan lingkungan menjadi hal penting dalam upaya pemanfaatan potensi KP secara bertanggunjawab, agar nilai ekonomi sumberdaya perikanan budidaya juga mampu dinikmati bukan hanya pada intra generasi tapi juga bagi generasi yang akan datang. Kebijakan KKP sejalan dengan pola pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

  • Ke depan dunia akan dihadapkan pada 2 tantangan besar yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan perubahan lingkungan global. Perubahan iklim dan lingkungan global mengancam eksistensi SDA sektor yang berbasis pangan termasuk perikanan budidaya. Oleh karena itu penting mengedepankan aspek pelestarian SDA dan lingkungan dan pengelolaan budidaya secara secara bertanggunjawab. Artinya tidak benar aspek social ekonomi diabaikan, pelestarian SDA dan lingkungan dalam rangka menyelamatkan nilai ekonomi SDA agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/22/102626226/kkp.gandeng.wwf.rancang.pedoman.budidaya.ikan.ramah.lingkungan

Pertanyaan 2 : Apa ada bukti konkrit bahwa program KKP fokus pada aspek social dan ekonomi masyarakat?

Tanggapan :

Ada, bisa dilihat dari berbagai program prioritas KKP sub sektor perikanan budidaya  sbb :

  • Tahun 2017 program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota. Program tersebut yaitu dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 Propinsi; revitalisasi KJA sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota; asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 hektar lahan di 13 Propinsi; pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 Kabupaten/Kota; dukungan escavator 48 unit di 22 Kabupaten/Kota; revitalisasi tambak di 20 Kabupaten/Kota; program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 Kabupaten/Kota; pengembangan budidaya lele system bioflok di 60 Kabupaten/Kota; dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 Propinsi; dan pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi antara lain di Pangandaran, Sabang dan Karimunjawa

http://news.kkp.go.id/index.php/realisasi-kinerja-pembangunan-perikanan-budidaya-triwulan-i-tahun-2017-positif/

http://.netralitas.com/bisnis/read/26008/dirjen-slamet-kontribusi-budidaya-bagi-pdb-nasional-harus-lebih-besar-lagi#WRGCZ9ZJ_m0.whatsapp

http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/JKRyo5Ok-kkp-revitalisasi-kawasan-perikanan-budidaya-di-12-kabupaten

  • KKP juga fokus dalam mendorong program agar efisiensi produksi dapat tercapai, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha. Program gerakan pakan mandiri (Gerpari) menjadi program prioritas KKP, dan secara nyata telah berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi produksi dan nilai tambah bagi pembudidaya. Dengan adanya Gerpari pembudidaya mampu mendapatkan nilai tambah keuntungan Rp.3000- Rp. 4.000,- per kg hasil produksi. Beberapa contoh keberhasilan misalnya di Kabupaten Kampar, kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Probolinggo.

http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20151208161918-92-96831/tekan-biaya-pakan-kkp-dorong-pemakaian-pakan-mandiri/

http://www.gatra.com/ekonomi/makro/255279-kkp-fao-kerjasama-kembangkan-pakan-ikan

https://www.youtube.com/watch?v=j7t1AkeNENw

https://www.youtube.com/watch?v=rdka9qvqQbg

  • Dalam meciptakan pergerakan ekonomi daerah, KKP juga fokus mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya di daerah-daerah potensial. Penerapan one region, one commodity saat ini telah digarap, dimana model-model tersebut berkembang dengan baik seperti pengembangan sentral minapadi di Banjarnegara dan di Sleman, kawasan patin di Kabupaten Kampar, kampung nila di Banjarnegara, kawasan kampung lele di Boyolali, dan daerah lainnya. Upaya ini secara nyata telah menciptakan pergerakan ekonomi lokal.

http://www.netralitas.com/nasional/read/25621/dirjen-budidaya-kkp-kawasan-perikanan-budidaya-spesifik-terus-didorong

http://nusantara.rmol.co/read/2017/05/03/290049/KKP-Terus-Kembangkan-Daerah-Berbasis-Perikanan-Budidaya

http://megapolitan.antaranews.com/berita/17189/kkp-dorong-perikanan-budidaya-berbasis-kawasan

http://www.google.co.id/amp/m.antaranews.com/amp/berita/537093/minapadi-sleman-jadi-percontohan-dunia

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/24/ok9qzu368-menengok-mina-padi-di-sleman-yang-jadi-percontohan-asia-pasifik

http://www.trobos.com/detail-berita/2016/04/15/15/7367/potret-kampung-lele-boyolali

  • Terkait kedaulatan, KKP juga telah melakukan upaya penguatan kedaulatan RI melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) di kawasan perbatasan dan pulau terluar melalui kebijakan pembangunan SKPT (sentra kelautan dan perikanan terpadu) di 12 Kabupaten terluar. Upaya ini tentunya untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Salah satu contoh keberhasilan yaitu pengembangan budidaya rumput laut di Kepulauan Natuna.

http://m.jpnn.com/news/kembangkan-20-skpt-kkp-kembali-perkuat-kerjasama-dengan-rusia

http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3279996/ini-jurus-susi-kembangkan-industri-rumput-laut-di-natuna

  • KKP juga fokus dalam mengimplementasikan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Pada sub sektor perikanan budidaya, dalam upaya mempermudah akses permodalan, KKP telah bekerjasama dengan BPN meluncurkan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan). Hingga tahun 2015 setidaknya sebanyak 7.739 sertifikat hak atas tanah pembudidaya yang telah diterbitkan BPN, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 362 sertifikat yang telah digunakan untuk mengakses modal dari perbankan/lembaga pembiayaan/CSR/PKBL, dengan nilai mencapai lebih dari 6,8 milyar rupiah. Sedangkan tahun 2017 KKP menargetkan sertifikasi untuk 11.000 bidang. Beberapa contoh keberhasilan terkait pemanfaatan program ini antara lain di Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Indramayu. Untuk asuransi lahan pembudidaya ikan, saat ini sedang dilakukan proses kompilasi data calon penerima asuransi yang memenuhi ketentuan, diantaranya sudah memiliki kartu pembudidaya (aquacard), tambak dengan teknologi sederhana serta luas lahan tidak lebih dari 5 hektar. Kajian risk profile dan loss profit untuk menentukan premi dan pertanggungan ideal juga sedang dalam proses.

http://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/bisniskeuangan/read/2017/05/10/091201826/buka.akses.perbankan.kkp.dorong.sertifikasi.tanah.untuk.pembudidaya.ikan

http://www.neraca.co.id/article/84890/akuakultur-program-sehatkan-menyerap-akses-modal-usaha

https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3090877/menteri-susi-gratiskan-biaya-sertifikat-petambak-ikan

  • Disamping itu, KKP juga akan mulai mengimplementasikan program asuransi pembudidaya ikan yang dapat memberikan jaminan usaha. Ini semua adalah upaya KKP dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat pembudidaya ikan agar lebih sejahtera.

http://m.bisnis.com/industri/read/20161108/99/600322/ojk-dorong-kepersertaan-asuransi-nelayan-dan-pembudidaya-ikan

http://wartaekonomi.co.id/read132327/kkp-siapkan-rp15-miliar-dana-asuransi-perikanan-budidaya.html

Pertanyaan 3 : Apa ada bukti bahwa kinerja KKP pada sub sektor perikanan budidaya positif?

Tanggapan :

Ada, bisa dilihat dari berbagai indikator social ekonomi sebagai berikut :

  • Data BPS menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Perikanan pada subsektor perikanan budidaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 -2015) mengalami tren kenaikan, dengan kenaikan rata-rata mencapai 0,8%, begitu pula dengan jumlah pembudidaya ikan pada kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 3,03%. Artinya bahwa usaha perikanan budidaya semakin dijadikan alternative utama di kalangan masyarakat.

  • Volume produksi perikanan budidaya nasional menunjukkan trend positif dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dengan rata-rata kenaikan sebesar 19,08%, begitupun dengan nilai produksi mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 19,08%. Nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) dalam kurun waktu tahun 2014 – kwartal I 2017 mengalami kenaikan rata-rata 1,18%. Kwartal I tahun 2017 nilai NTUPi mencapai 109,69%, yang dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan masyarakat memiliki tingkat efisiensi usaha yang baik, sehingga margin keuntungan dan pendapatan yang diperoleh bertambah.

http://industri.bisnis.com/read/20170509/99/652446/kuartal-i2017-produksi-perikanan-budidaya-naik-3

http://bisnis.liputan6.com/read/2945551/produksi-perikanan-budi-daya-kuartal-i-2017-naik-311-persen

  • Pada skala ekonomi makro, data International Trade Center (2017) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2012-2016, total nilai ekspor komoditas perikanan nasional (HS 03) mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2 persen. Tahun 2016 total nilai ekspor komoditas perikanan nasional mencapai ± 2,9 milyar US$, dimana dari nilai tersebut sub sektor perikanan budidaya mendominasi dengan memberikan share sebesar 60,03 persen terhadap total nilai ekspor perikanan nasional. Disamping itu PDB Perikanan berdasarkan harga berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 14,6% dan memiliki kinerja pertumbuhan yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

http://news.kkp.go.id/index.php/realisasi-kinerja-pembangunan-perikanan-budidaya-triwulan-i-tahun-2017-positif/

http://.netralitas.com/bisnis/read/26008/dirjen-slamet-kontribusi-budidaya-bagi-pdb-nasional-harus-lebih-besar-lagi#WRGCZ9ZJ_m0.whatsapp

http://suhana.web.id/2017/03/14/ekonomi-perikanan/

https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170502130134.pdf

Pertanyaan 4 : Apakah benar KKP tidak memperhatikan inovasi teknologi perikanan budidaya?

Tanggapan :

  • Tidak benar. Dalam upaya menopang ketahanan pangan nasional ditengah permasalahan lingkungan, KKP justru menganggap Inovasi teknologi menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan produktivitas, efisiensi serta nilai tambah produksi perikanan budidaya dan tentunya mampu menyerap lebih banyak kesempatan kerja.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/19/165148926/topang.ketahanan.pangan.kkp.dan.bppt.dorong.teknologi.budidaya.ikan

Pertanyaan 5 : Apakah ada bukti bahwa inovasi teknologi ini berhasil?

Tanggapan :

Ada. Bisa dilihat dari beberapa contoh inovasi teknologi budidaya yang telah dikembangkan sebagai berikut :

  • KKP telah mengembangkan budidaya lele sistem bioflok. Intensifikasi teknologi yang mengandalkan oksigen dan probiotik ini mampu menggenjot produktivitas hingga 3 kali lipat dari teknologi konvensional. Secara ekonomi dari 1 unit usaha (25 lubang) mampu menghasilkan produksi lele siap konsumsi sebanyak 11,2 ton per siklus, atau dengan kata lain pembudidaya dapat meraup keuntungan bersih sekitar 650 juta per tahun atau sekitar 54 juta per bulan. KKP tengah mengembangkan budidaya lele sistem bioflok, dimana tahun ini akan diarahkan untuk pemberdayaan umat (masyarakat pesantren) di 85 pesantren di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran Tingkat konsumsi ikan dikalangan para santri masih rendah yaitu hanya sekitar 9,6 kg per kapita/tahun. Dengan adanya program ini diharapkan akan mampu mendorong tingkat konsumsi ikan di kalangan santri mencapai minimal 15 kg per kapita/tahun dengan asumsi 2 kali dalam seminggu makan ikan

http://news.kkp.go.id/index.php/teknologi-bioflok-ramah-lingkungan-tingkatkan-kualitas-daging-lele/

www.trobos.com/detail-berita/2013/08/15/…/budidaya-lele-intensif-di-lahan-semp

http://www.nu.or.id/post/read/77025/santri-jombang-belajar-budidaya-lele-sistem-bioflok

http://jambi.tribunnews.com/2017/05/09/budidaya-lele-bioflok-lebih-menguntungkan

  • KKP juga tengah melakukan lompatan modernisasi teknologi dalam memanfatkan potensi budidaya laut yaitu melalui pengembangan KJA offshore di 3 lokasi yaitu Pangandaran, Karimunjawa, dan Sabang. KJA Offshore merupakan teknologi super intensif yang full mengadopsi teknologi dari Norwegia yang hingga kini diakui sebagai kiblat industri budidaya laut dunia. Langkah ini juga akan banyak memberikan multiplier effect mulai dari penerimaa devisa dan penyerapan kesempatan kerja bagi masyarakat. KKP telah menyiakpkan berbagai antisipasi atas kemungkinan kendala yang akan dihadapi khususnya yang terkait dengan ketersediaan induk, benih unggul, pakan, dan sumber daya manusia. Saat ini KKP telah menyediakan induk unggul kakap putih (F1 dan F2) sebanyak 1.600 ekor yaitu di Lampung, Batam dan Bali. Sedangkan benih akan digunakan 30% merupakan grade A.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/20/172117226/genjot.produksi.kakap.putih.kkp.siapkan.kja.offshore.

http://maritimindonesia.co.id/2017/03/22/indonesia-akan-contoh-model-kja-offshore-norwegia/

  • Disamping itu, KKP juga fokus pada pengembangan diversifikasi varian jenis komoditas yang potensial untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis tinggi, pengembangan formulasi pakan dan vaksinasi. Beberapa varian komoditas yang telah berhasil dikembangkan antara lain rumput laut lawi-lawi (caulerpa sp), kakap merah strain Taiwan di Lampung, jenis cacing Nereis di Jepara, udang Marguensis di Jepara, Udang Pisang di Aceh dan komoditas ikan hias air laut di Ambon.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/05/07/211055226/kakap.merah.strain.taiwan.sudah.bisa.dibudidayakan

https://www.gatra.com/ekonomi/makro/261432-kkp-sukses-kembangkan-ikan-kakap-merah-strain-taiwan

http://industri.bisnis.com/read/20170425/99/647785/rumput-laut-jenis-lawi-lawi-kini-tembus-pasar-ekspor

http://www.antaranews.com/print/380454/tingkatkan-kualitas-produksi-kkp-canangkan-gerakan-vaksinasi-ikan-nasional

http://www.trobos.com/detail-berita/2013/01/20/77/3743/cacing-plus-spirulina-dongkrak-reproduksi-induk-udang-windu

http://www.neraca.co.id/article/78784/kelautan-dan-perikanan-teknologi-budidaya-ikan-hias-laut-mulai-dikuasai

http://industri.bisnis.com/read/20161220/99/613569/potensi-ikan-hias-di-indonesia-ribuan-spesies

  • Pengembangan minapadi dengan system kluster, yang telah menjadi contoh bagi negara-negara Asia-Pasifik. Dalam 1 (satu) ha lahan minapadi dapat dihasilkan produksi padi sebanyak 7-8 ton per siklus, dan tambahan produksi ikan sebanyak 1,5-2 ton per siklus, artinya masyarakat akan mampu meraup pendapatan setidaknya senilai 72 juta rupiah per tahun atau 6 juta rupiah per bulan. Atau dengan kata lain petani akan mendapatkan nilai tambah pendapatan sebesar 50% dibanding sebelum menerapkan konsep minapadi. Indonesia telah bekerjasama dengan FAO untuk pengembangan minapadi di Kabupaten Sleman. Jawa Tengah dan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Saat ini Indonesia menjadi rujukan dunia untuk pengembangan minapadi khususnya di Asia Pasifik.

http://www.gatra.com/ekonomi/makro/178600-indonesia-jadi-contoh-keberhasilan-inovasi-mina-padi

https://www.gatra.com/ekonomi/makro/255279-kkp-fao-kerjasama-kembangkan-pakan-ikan

 

Isu : Benarkah regulasi/aturan yang dikeluarkan KKP justru menghambat akses kemudahan berusaha bagi pembudidaya ikan dan pelaku usaha budidaya lainnya?

Pertanyaan 6 : Isu yang beredar bahwa pemberlakukan Permen KP no 56  tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan merupakan kebijakan yang tidak pro masyarakat karena telah menutup akses pendapatan masyarakat?

Tanggapan :

  • Hal ini tidak benar. Pemberlakukan Permen KP no 56 tahun 2016 adalah bentuk tanggungjawab KKP dalam menjamin kelestarian sumberdaya lobster untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar. NTB khususnya pulau Lombok merupakan sentra benih lobster dunia yang keberadaannya mulai terancam akibat eksploitasi penangkapan benih secara tak terkendali, yang justru dilakukan untuk kepentingan ekspor. Indonesia akan kehilangan nilai ekonomi sumberdaya lobster (direct value dan indirect value) yang sangat besar jika dibiarkan terus menerus, sedangkan disisi lain teknologi perbenihan masih minim.

  • KKP juga telah melakukan upaya antisipasi dampak ikutan dari penerapan aturan ini, yaitu dengan mendorong penangkap benih lobster untuk kembali melakukan usaha budidaya ikan. Tahun 2017 KKP akan menggelontorkan anggaran senilai ± 50 milyar untuk kompensasi social ekonomi masyarakat, dengan membuka akses pada usaha budidaya ikan seperti rumput laut, dan budidaya laut di KJA.

  • Selain bantuan berupa sarana budidaya dan benih ikan/bibit rumput laut, koordinasi telah dilakukan dengan penyuluh lapangan untuk dapat membantu dari proses identifikasi, verifikasi, sosialisasi, pendampingan teknis hingga monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

http://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/VNxJeOJk-kkp-dorong-alih-profesi-penangkap-benih-lobster

http://www.trobos.com/detail-berita/2015/04/15/86/5901/terumbu-karang-buatan-untuk-pelestarian-lobster

http://bali.bisnis.com/read/20150128/16/49129/kebijakan-penangkapan-lobster-dukung-pelestarian-laut-ntt

Pertanyaan 7 : Apakah benar penerapan Permen Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016, telah menyebabkan matinya usaha budidaya laut dan menurunnya penerimaan devisa negara secara signifikan?

Tanggapan :

  • Tidak benar. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang selama ini lepas kontrol dan justru berpotensi merugikan negara akibat praktek-praktek illegal, maka aturan ini menjadi keniscayaan untuk melindungi kepentingan nasional dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

  • Pembatasan akses keluar masuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing sebenarnya bentuk upaya untuk menegakan peraturan dunia yang telah diratifikasi di Asia Pasifik tentang Azas Cabbotage yang justru juga diterapkan di Negara China sekalipun. Di Hongkong misalnya, hanya memperbolehkan kapal Indonesia berlabuh hanya di satu pelabuhan.

  • Aktivitas ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan dapat lebih terkontrol melalui pelabuhan muat singgah dengan basis data yang akurat (diawasi dan dicatat oleh pihak terkait), sehingga dapat meminimalisir lost value atas nilai ekonomi sumberdaya yang harusnya masuk sebagai sumber penerimaan negara. Pada level pembudidaya diharapkan akan mendapatkan nilai tambah dengan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha eksportir dalam negeri, dan transparansi transaksi pasar akan lebih terjamin. Intinya, penerapan aturan ini telah sejalan dengan prinsip responsibility, transparency, sustainability, sovereignty, dan economic interest.

http://m.inilah.com/news/detail/2284892/batasi-ekspor-kkp-perketat-kapal-muat-ikan-hidup

http://www.mongabay.co.id/2016/09/04/apa-manfaat-revisi-permen-no-15-tahun-2016-untuk-ikan-hidup/

  • KKP juga kedepan ingin mendorong asosiasi pembudidaya, BUMN atau pelaku usaha dalam negeri untuk memiliki kapal sendiri dan melakukan ekspor langsung ke Hongkong.

  • Setelah diterbitkannya Permen KP nomor 32 Tahun 2016 tercatat sebanyak 23 (dua puluh satu) unit kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan yang telah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, terdiri dari 13 (tiga belas) kapal berbendera asing, dan 9 (delapan) kapal berbendera Indonesia. Saat ini ada 1 (satu) kapal lagi berbendera Indonesia yang masih dalam proses pengurusan ijin untuk tujuan ekspor. Sebenarnya Permen KP 32 tahun 2016 ini berupaya memberikan kelonggaran bagi kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing dengan memberikan peluang izin sebanyak 4 (empat) pelabuhan muat singgah dengan ketentuan hanya dapat memuat ikan hidup di 1 (satu) pelabuhan muat singgah setiap kali masuk Indonesia dan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. Sedangkan untuk akses dari KJA ke pelabuhan muat singgah Pemerintah membuka akses bagi kapal feeder bendera Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Permen KP ini, dan penambahahn ijin baru bagi kapal berbendera Indonesia maka aktivitas pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan khususnya pengangkutan ikan kerapu dengan tujuan ekspor Hongkong dan China akan berjalan kembali dan diharapkan akan kembali meningkat.

http://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/8N0qea7b-ekspor-ikan-kerapu-hidup-kembali-berjalan

  • Jika dilihat data produksi kerapu nasional memperlihatkan tren yang positif dalam 6 (enam) tahun terakhir (2011-2016) volume produksi kerapu nasional mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 3,9%, begitupun dengan nilai produksi dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 7,5%. Sedangkan dilihat kinerja ekspor, Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun (2012-2016) nilai ekspor kerapu hidup Indonesia juga mengalami kenaikan rata-rata per tahun mencapai 9,58%. BPS juga mencatat bahwa kontribusi nilai ekspor kerapu hidup tahun 2016 mencapai 1,11% dari total nilai ekspor komoditas perikanan HS 03. Total nilai ekspor ikan kerapu hidup tahun 2016 mencapai 32,18 juta US$.

http://suhana.web.id/2017/03/14/ekonomi-perikanan-budidaya-kerapu

https://kumparan.com/wiji-nurhayat/melihat-perdagangan-ikan-kerapu-indonesia-ke-berbagai-negara

  • Selain itu dalam KKP juga telah menyiapkan solusi terhadap adanya KJA yang kurang produktif yaitu melalui program revitalisasi KJA. Sebanyak 250 unit atau sekitar 1.000 lubang KJA tahun ini akan direvitalisasi. Dukungan akan diarahkan untuk sarana dan prasarana budidaya antara lain : sarana penyediaan pakan rucah, pakan ikan, dan benih. Untuk benih ikan akan diarahkan pada varian komoditas yang berbasis pasar, artinya tidak hanya kerapu, namun diarahkan pada jenis komoditas yang memiliki akses pasar lebih luas seperti Kakap putih dan bawal bintang. Disamping tentunya, input teknologi dan jaminan pasar.

http://maritimindonesia.co.id/2017/02/16/kkp-akan-revitalisasi-1000-karamba-jaring-apung/

 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3451658/menteri-susi-bakal-revitalisasi-1000-keramba-jaring-apung

 

Isu : Benarkan program KKP tidak memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi para pembudidaya, justru hanya mencetak social depend (masyarakat yang tergantung)?

 

Pertanyaan 8: Beberapa kalangan menilai bahwa KKP hanya memberikan bantuan yang bersifat instan dan justru tidak menyebabkan pembudidaya mandiri?

 

Tanggapan :

  • Tidak benar. KKP justru mengarahkan program dukungan/bantuan agar secara langsung mendorong pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas usaha pembudidaya. Dukungan program KKP diupayakan agar bagaimana kelompok pembudidaya mendapatkan kemudahan akses terhadap input produksi, teknologi dan pasar, sehingga mampu mandiri.

  • Dukungan program KKP diarahkan pada pembudidaya yang telah tergabung dengan kelembagaan/wadah yang telah kuat, ini dimaksudkan agar dukungan lebih efektif, berkesinambungan dan berdampak positif bagi kemandirian usaha. Banyak pembudidaya/kelompok pembudiaya saat ini yang telah mampu secara mandiri mengembangkan usahanya. Dalam perencanaan program, KKP juga telah mempertimbangkan prinsip bottom-up, dimana program didasarkan pada penilaian kebutuhan masyarakat (need assessment), pendekatan solusi (solution approach), dan partisipasi masyarakat (social partisipatory). Langkah ini penting sebagai factor utama dalam membangun community development yang efektif.

http://www.bibitikan.net/mantan-pecandu-narkoba-sukses-budidaya-lele-gurame-dengan-omset-40-juta-bulan/

http://fajar.co.id/2016/11/07/kampung-patin-kampar-omzet-pembudidaya-perbulan-tembus-rp640-juta/

https://jateng.merdeka.com/perikanan/ini-kelompok-budidaya-ikan-terbaik-di-indonesia-beromzet-rp-500-juta-170508n.html

  • Disamping itu, KKP juga melibatkan berbagai pihak mulai dari Perguruan Tinggi, LSM, Kementerian/Lembaga lain serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawalan sekaligus pembinaan kepada para kelompok pembudidaya di sentral-sentral produksi, sehingga dukungan benar-benar mampu mewujudkan community development. Baru-baru ini juga Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa untuk mengembangkan kawasan ekonomi perikanan budidaya di perdesaan, termasuk didalamnya adalah penguatan kelembagaan yang dapat dijadikan wadah bagi pemberdayaan pembudidaya ikan. Upaya pendampingan dan pengawalan yang telah berjalan misalnya Universitas Diponegoro Semarang memiliki wilayah binaan di Kabupaten Boyolali, dan Kendal, Universitas Jenderal Soedirman memiliki wilayah binaan di Banjarnegara, dan PT. Perhutani di Muara Gembong dan juga PT Perhutani untuk pengembangan silvofishery. Upaya ini akan terus di dorong dengan kerjasama berbagai intansi/lembaga/lintas sektor.

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170407/457-kerjasama-dengan-swasta–kemendes-pdtt-buka-akses-pasar-budidaya-kerapu-di-pandeglang

http://www.beritasatu.com/ekonomi/397501-perhutani-akan-kembangkan-sylvofishery.html

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz