Tanpa Kapal Eks Asing, Ekspor Perikanan Bitung Meningkat

JAKARTA (9/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerapkan moratorium kapal eks asing yang telah berakhir pada Oktober tahun 2015 lalu dan memberlakukan pelarangan alih muatan ikan (transshipment) di tengah laut. Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut salah satunya adalah meningkatnya jumlah ikan di perairan Bitung. Dimana, ekspor perikanan Kota Bitung didominasi oleh komoditas Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC), Makarel, Gabus dan Salem.

“Khusus Kota Bitung, terjadi peningkatan ekpor hasil perikanan sebesar 1,8 persen, yakni dari 18.952 ton pada 2015 menjadi 19.294 ton pada 2016”, jelas Menteri Susi dalam gelaran acara bertajuk “Merawat Perikanan Bitung” di Mid Plaza, Jakarta, Selasa (9/5).

Menteri Susi mengatakan, setelah diterapkannya moratorium kapal asing, biomassa laut Bitung menjadi daya tarik bagi para pencuri asing karena semakin banyak dan beragam. “Setelah penggunaan kapal asing dan eks asing dilarang, muncul berbagai modus baru kejahatan perikanan. Seperti berganti baju kapal, menggunakan bendera palsu hingga membuat KTP Bitung”, lanjutnya.

Upaya pemberantasan illegal fishing, lanjutnya, kerapkali mendapat penolakan dari beberapa kalangan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Menteri Susi untuk mengembalikan perikanan Indonesia menjadi lebih baik. Koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa lembaga dilakukan, mulai dari patroli bersama hingga bertukar informasi melalui satelit. Dengan dilakukannya upaya tersebut, menjadikan gelapnya lautan, tak seperti dulu, dimana kejahatan perikanan banyak terjadi.

“Sekarang dengan banyak melakukan kerja sama dan join communique bisa mendapat akses data tanpa investasi satelit sendiri. Sudah bukan rahasia lagi, laut yang gelap gulita adalah laut kita, tapi sekarang kita bisa lihat. Kita juga bisa mendapatkan data tahun 2014 hingga 5 tahun yang lalu”, lanjut Menteri Susi.

Menteri Susi berharap, biomassa kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan setiap tahun. Beberapa cara dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. “Kita mengharapkan biomass kita increase terus. Kita harus memikirkan eksploitasi yang sustainable, jangan eksploitasi yang eksploitatif, Kita harus memberi ruang untuk recovery. Business man (pengusaha) harus percaya renewable resources itu baik. Business man yang tidak memikirkan keberlanjutan, itu sangat buruk menurut saya”, tuturnya.

Terkait dengan kejahatan perikanan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan adanya potensi korupsi di sektor perikanan. Hal ini terindikasi dari penerimaan negara dari sektor ini yang tak sebanding dengan data nilai tangkapan dan jumlah kapal yang ada. Laode mengatakan bahwa menurut catatan KPK, kontibusi sektor perikanan selama 2008-2013 hanya 0,30 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Apakah ada korupsi? Saya bilang data saja.. 2008 – 2013 PNBP hanya 0,30 persen. Terus yang seharusnya dibayar pergi kemana? Aneh. Yang kedua, kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan 5 tahun terakhir sebelum Bu Susi itu 0,02 persen. Kemana itu duit? Berapa jumlah kapal yang beroperasi?”, jelasnya.

Laode pun mengusulkan agar dibentuk gugus tugas (task force) yang terdiri dari KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Keuangan. Ia menuturkan, KPK juga telah dilibatkan dalam task force reformasi pajak. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat pajak perikanan hanya Rp 986,1 miliar atau sekitar 0,01 persen dari total penerimaan pajak di tahun 2016. Angka itu masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lain di lingkup agrobisnis yakni tanaman pangan dan peternakan sebesar 1,15 persen serta kehutanan 0,17 persen.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz