Pemerintah Fokus Sediakan Hunian Layak dan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA – Memasuki paruh kedua Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019,  Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan terus menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur.
Sesuai program Nawacita ketiga, pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Dalam dua tahun terakhir, ratusan proyek infrastruktur strategis maupun dasar khususnya di daerah pinggiran terus digulirkan. Kini, sdanhnya pemerintah memprioritaskan pemerataan bagi rakyat di seluruh pelosok negeri.
“Pada tahun 2017, kita ingin bekerja lebih fokus lagi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi terutama memperkecil ketimpangan ekonomi antar yang kaya dengan yang miskin. Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah kita,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan kata pengantar dalam Rapat Terbatas Kabinet tentang pemerataan di Kantor Kepresidenan Jakarta, 7 Februari 2017.
Kepala Negara menekankan kepada para menteri terkait agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan, baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah.
Salah satu upaya pemerataan kesejahteraan yang menjadi prioritas pemerintah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kategori MBR adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp7 juta per bulan. Mereka berasal dari kalangan buruh, santri, nelayan, guru, prajurit TNI/Polri, PNS, pedagang informal, peneliti dan petugas di tapal batas.

Menyoroti capaian maupun rencana menggenjot pemerataan kesejahteraan MBR, Forum Merdeka Barat 9 kembali menggelar Diskusi Media bertajuk “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah” pada Jumat 05 Medi 2017 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi narasumber diskusi tersebut.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk menggarap sejumlah program yang menyentuh kepentingan MBR. Seperti pembangunan rumah susun sewa/rusun milik dan hunian layak tinggal bagi kalangan buruh maupun MBR di beberapa kota seperti Jakarta, Batam, Bogor, Ungaran dan Serpong.
Lokasi hunian bagi MBR akan terus dikembangkan di kota-kota lainnya dengan memanfaatkan tanah milik Kementerian PUPR, BUMN maupun pemerintah daerah.
Pun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki program asuransi nelayan yang menyasar kalangan nelayan tradisional. KKP sejak dua tahun lalu juga telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Penyediaan hunian layak huni bagi MBR tidak dilepaskan dari program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 29 April 2015. Program tersebut dalam rangka mengurangi backlog perumahan 13,5 juta unit yang ditargetkan tersisa 6,8 juta unit dalam lima tahun.

Lewat program Sejuta Rumah, berhasil ditekan hingga tersisa 11,4 juta unit yang belum dibangun. (BPS 2017).

Selain menyediakan unit hunian, Kementerian PUPR juga mendapat mandat menurunkan jumlah rumah tidak layak huni dari 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.
Sampai akhir tahun 2016, capaian pembangunan hunian baru mencapai 805.169 unit rumah jauh lebih tinggi dibanding hasil pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit. Dari angka tersebut alokasi untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit, rumah non-MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.
Perizinan
Guna mendukung program penyediaan perumahan tersebut, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang penyederhanaan perizinan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembangunan Perumahan MBR. Menindaklanjuti kebijakan ini, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah pada 27 Februari 2017 untuk mempercepat perizinan pembangunan perumahan.
Sejumlah poin dalam SE itu mengimbau adanya penggabungan perizinan dan percepatan perizinan, seperti mempersingkat Surat Pelepasan Hak (SPH) atas Tanah dari Pemilih Tanah pihak pengembang dari 15 hari menjadi 3 hari kerja. Selain itu, percepatan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi 3 hari kerja.
Tidak saja menyediakan hunian bagi MBR, pemerintah telah menyediakan fasilitas bantuan uang muka pembelian perumahan bagi MBR serta memberikan subsidi bunga oleh perbankan nasional yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), setelah UU-nya disahkan DPR tahun lalu.
Perikanan Terpadu
Yang menarik adalah Kementerian PUPR juga membuat hunian buat nelayan dan MBR di pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rusunawa lima lantai di Labuhan Lombok terdiri dari 114 unit dan sudah difasilitasi dengan meubelair, listrik, dan air. Dari 114 unit yang dialokasikan tersebut, 61 unit sudah dihuni nelayan dan MBR di pesisir Lombok.

Sedikitnya pemerintah sampai 2018 membenahi permukiman nelayan dan tepi air agar laik hunian di 11 wilayah seperti Bengkulu, Kupang, Pontianak & Tegal.

Gerakan membangun pemerataan kesejahteraan juga dilakukan KKP dengan menggarap SKPT. Program ini dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan rakyat pesisir, produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.
“SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya”, jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Untuk mengejar efektivitas dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT.
Fasilitas penunjang juga disediakan seperti listrik, air bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan.
Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait.
“Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya”, lanjut Menteri Susi.
Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.
Di lokasi tersebut dibagikan 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan kepada para nelayan.  Selain itu, ada pula penyediaan 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.
Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate  Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. (KWB/pupr/kkp/kom)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz