KKP Optimalkan Budidaya Laut dalam Pembangunan Perikanan Nasional

Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam Dialog dengan Media bertema Kebijakan Pengembangan Budidaya Laut Nasional di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin, (20/3).  Foto (Humas KKP/M. Iqbal)

Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam Dialog dengan Media bertema Kebijakan Pengembangan Budidaya Laut Nasional di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin, (20/3). Foto (Humas KKP/M. Iqbal)

KKPNews, Jakarta – Indonesia memiliki potensi budidaya laut yang sangat besar. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya terus mengupayakan bidang budidaya laut sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional ke depannya. “Mengingat besarnya potensi laut kita yang masih dapat dimanfaatkan, diharapkan akan mampu mendongkrak kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto dalam Dialog Kebijakan Pengembangan Budidaya Laut Nasional di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin, (20/3).

Menurut Slamet, kajian terbaru potensi kawasan perikanan budidaya menunjukkan total potensi indikatif lahan budidaya laut mencapai ± 12 juta hektar. Disisi lain, total luas pemanfaatannya lahan budidaya laut baru mencapai ± 285.527 hektar atau sekitar 2,36% dari total potensi yang ada, dengan capaian volume produksi budidaya laut hingga akhir 2016 mencapai ± 11.762.420 ton atau naik 4% dari tahun sebelumnya.

Guna mengembangkan budidaya laut lepas pantai, Slamet mengungkapkan bahwa KKP telah menetapkan program prioritas tahun 2017 dengan mulai memperkenalkan modernisasi teknologi pada pada bidang budidaya laut yaitu budidaya laut lepas pantai atau lebih dikenal dengan KJA offshore. Teknologi yang full mengadopsi teknologi yang diterapkan di Norwegia ini disinyalir akan mampu menggenjot produksi kakap putih secara signifikan.

Rencananya menurut Slamet, KJA offshore ini akan terlebih dahulu difokuskan di tiga kawasan strategis yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pangandaran dan Kota Sabang, dimana pembiayaannya berasal dari APBN, sedangkan pengelolaannya akan menggandeng BUMN Perikanan yaitu Perum Perindo.

“Mekanisme pengelolaan KJA sedang dalam tahap pembahasan bussiness plan untuk memetakan mata rantai bisnis yang akan dibangun nantinya, intinya kami berharap pembangunan KJA offshore ini akan memberikan multiplier effect khususnya bagi pemberdayaan masyarakat,” jelas Slamet.

Slamet mengatakan, komoditas kakap putih dipilih karena memiliki pangsa pasar ekspor yang lebih luas di samping kerapu. “Kita targetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai 56,4 milyar pertahun,” tambah Slamet.

Adapun kebutuhan benih untuk KJA offshore mencapai 3,6 juta ekor benih (1,2 juta ekor benih/unit). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KKP akan mendorong UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk memproduksi benih, bekerjasama dengan pihak swasta untuk kekurangannya. Masyarakat juga akan dilibatkan khususnya pada segmen penggelondongan benih. “Rencananya untuk produksi benih ini kita akan memberdayakan sebanyak kurang lebih 1.450 orang,” ujar Slamet.

Intinya, Slamet mengharapkan program ini akan secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan pengembangan family based-aquaculture. (AFN/DS)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz