TAHUN 2017, KKP FOKUS KAWAL KEDAULATAN LAUT INDONESIA

TAHUN 2017, KKP FOKUS KAWAL KEDAULATAN LAUT INDONESIA

Jakarta (14/12) – Memasuki tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap terus memfokuskan program percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Upaya yang dilakukan salah satunya melalui penegakan hukum dan pengamanan laut Indonesia sebagai program prioritas KKP bersama Satgas 115.

“KKP tetap concern kepada penegakan hukum dan pengamanan laut,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara Refleksi 2015-2016 dan Outlook 2017 bersama para pemimpin redaksi media massa di Kantor KKP, Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Rabu (14/12).

Susi mengungkapkan, pada 2017 ini KKP akan tetap menjalankan tugasnya, salah satunya memberantas illegal fishing. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.

“Tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media. Karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera,” ungkap Susi.

Dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku illegal fishing. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Lebih lanjut Susi juga mengatakan, akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.

“Kita terus mencoba mengamankan barang-barang Indonesia yang akan diselundupkan ke luar negeri. Intinya untuk menjaga kedaulatan kita tetap konsisten”, ungkapnya.

Pada 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP sebesar Rp 9,27 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,53 triliun dibandingkan APBN KKP Tahun 2016 sebesar Rp13,8 triliun. Susi optimis, kementeriannya akan menggunakan anggaran tersebut agar digunakan untuk pengawasan dan pembelian bantuan untuk nelayan.

“Kemarin anggaran KKP disetujui DPR sebesar 9,27 triliun Rupiah. Lebih sedikit dari kemarin. Tapi ya memang itu yang saya inginkan, sedikit yang penting tepat sasaran dan penggunaannya.”, ungkap Susi.

Adapun kegiatan KKP di 2017, ialah memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan, KKP akan memberikan bantuan berupa 1.080 kapal penangkap ikan (ukuran < 5GT – 120 GT), 22 kapal pengangkut (ukuran 70GT dan 100Gt), 2.990 alat tangkap dan 500.000 asuransi nelayan. Sementara di sektor pengawasan, KKP akan melakukan operasi pengawasan selama 150 hari, menyiapkan 8 unit speedboat pengawasan, 1 unit detention center, 140 hari airbone surveilance dan menyiapkan 526 asuransi awak kapal.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz