KKP Ajak Masyarakat Berpartisipasi Dalam Rancangan Permen Sertifikasi HAM Perikanan

Perikanan JAKARTA (2/11) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan. Permen tersebut sebagai tindak lanjut dari Permen Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan yang telah ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 10 Desember 2015 yang lalu. Permen tersebut diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM pada usaha perikanan. Hal ini menyusul masih ditemukannya pelanggaran hak asasi manusia pada usaha perikanan, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Selain itu, Permen ini untuk memastikan produk perikanan Indonesia, bebas dari pelanggaran HAM. Permen KP HAM mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan. Peraturan pelaksana ini membahas secara detail teknis dan syarat yang harus dilalui pengusaha perikanan untuk mendapatkan sertifikat HAM Perikanan. Dalam rangka mengakomodir masukan pemangku kepentingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan tertulis terhadap materi muatan dalam Rancangan PERMEN KP ini dari tanggal 2 November 2016-13 November 2016, sebelum diundangkan. Masukan dapat dikirimkan ke email pahrurmunthe@gmail.com.

RANCANGAN PERMENKP TTG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAM

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz