KKP, KPK Dan KLHK Bahas Reklamasi

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti isu reklamasi yang saat ini sudah mulai redup dari pembahasan.

“Jauh sebelum pemerintahan Jokowi -JK, isu reklamasi sudah dibahas KPK. Dulu di kalangan kami ada istilah SOS, Save Our Sea. Kalau sekarang Save Our Susi”, ujar mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto saat membuka acara diskusi bertajuk Kebijakan Reklamasi : Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya, di Gedung KPK, Selasa (4/10).

Dalam diskusi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan‎ Susi Pudjiastuti menilai, pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) ditujukan untuk menampung kelebihan air dari aliran sungai di Jakarta. Pembangunan NCICD dinilai penting karena berkaitan dengan pembangunan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Susi pun menilai izin pembangunan reklamasi 17 pulau ini seharusnya dari pemerintah pusat. Sebab, total luas lahan 17 pulau itu mencapai 5.100 hektare. “Lain halnya jika menghitung per pulau, baru izinnya boleh dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Saya menilai ada praktek yang mendahulukan kepentingan-kepentingan satu pihak”, ungkapnya.

Sementara itu, dalam pandangan Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dijelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi diijinkan jika meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan manfaat ruang serta sosial ekonomi menjalankan fungsi perlindungan dan mitigasi bencana. “Intinya, reklamasi harus dipayungi dengan sistem perencanaan yang utuh”, tandas Siti.

Sependapat dengan dua menteri terkait, Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarief menyampaikan kembali apa yang telah disepakati oleh pemerintah pusat pada 27 April lalu dengan Presiden, dalam menyikapi pembangunan NCICD yang menjadi acuan dalam pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

“Presiden memberikan arahan bahwa pembangunan NCICD tidak akan menimbulkan masalah sepanjang memenuhi 3 syarat, yakni aspek lingkungan, aspek hukum yang harus ditaati kaedahnya dan aspek sosial agar terdapat asa manfaat terutama pada nelayan”, jelas Laode.

Dalam arahan dan petunjuk Presiden sebagaimana yang dijelaskan Laode, juga dipaparkan bahwa pelabuhan di Teluk Jakarta yang terintegrasi dengan NCICD agar meniru konsep desain pelabuhan yang berada di kota Rotterdam, Belanda.Yakni dengan pembagian hasil keuntungan 70% untuk pemerintah dan 30% untuk swasta.

Dalam diskusi publik tersebut, juga menghadirkan beberapa pakar yang berasal dari berbagai bidang dan dihadiri oleh stakeholder maupun asosiasi yang berkaitan langsung dengan dampak reklamasi.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz